Sayangkan Penunjukan Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo Singgung Posisi di PDIP: Jadi Ketum Sekalian

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lebih pantas tetap berada di PDIP ketimbang menjadi pimpinan di BUMN.

Menurut Roy Suryo, Ahok bahkan memiliki potensi untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan Roy Suryo melalui acara 'DUA SISI' yang diunggah channel YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).

• Bukan PLN atau Pertamina, Arief Poyuono Inginkan Ahok Pimpin BUMN Ini: Kalau Mau Uji Seorang Ahok

• Roy Suryo Setuju Rizal Ramli Sebut Ahok Biang Keributan, Minta Erick Thohir Jangan Bebani Jokowi

Mulanya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut Ahok pantas menjadi pimpinan BUMN.

Namun, disebutnya perusahaan BUMN tersebut adalah yang memiliki banyak tantangan untuk Ahok.

"Kalau mau menguji seorang Ahok, kinerjanya ahok, pendobrak, saya lebih prefer Ahok harus ada di BUMN-BUMN yang produknya ada lawannya," jelas Arief Puyuono.

"Misalnya di Krakatau Steel, Garuda, PELNI, kalau dia bisa ubah, saya angkat 10 jempol."

Menurutnya, tantangan di PLN atau Pertamina tak terlalu besar untuk Ahok.

"Tapi kalau cuma PLN sama Pertamina, Ahok memang dibutuhkan di situ kan, tapi kita harus kasih tantangan yang lebih besar lagi kepada Ahok," ungkapnya.

Lantas, Arief Puyuono menyinggung soal pro dan kontra terhadap status Ahok yang merupakan seorang mantan narapidana.

Ia pun mengaku tak mempermasalahkan status tersebut.

"Enggak masalah dong, jangan disalahkan terus, narapidana kan sudah dihukum, udah ada konsekuensinya dia dihukum," ucap Arief Puyuono.

Ahok pun disebutnya juga tak melanggar etika jika memang benar ditunjuk sebagai pimpinan BUMN.

"Yang tadi saya katakan, etika itu kalau melanggar undang-undang, sesuatu undang-undang dilanggar itu melanggar etika, kan enggak ada Ahok melanggar etika," jelas Arief Puyuono.

Menurutnya, status Ahok sebagai anggota Partai PDI Perjuangan juga tak dapat dijadikan alasan untuk menolak Ahok di BUMN.

Arief Puyuono menyebut anggota partai diperbolehkan menjabat di BUMN.

"Enggak ada masalah mbak, hanya pengurus, karena saya orang BUMN juga dulunya," ungkapnya.

"Pengurus kan mbak, bukan anggota, jadi enggak apa-apa," imbuhnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Politisi Demokrat, Roy Suryo.

Menurut Roy Suryo, tak ada larangan terhadap anggota partai politik untuk menjabat di BUMN.

"Saya tadi kan juga biang begitu kan, dulu zaman Bu Rini Sumarno aturan itu ada, menteri BUMN sebelumnya enggak ada aturannya," ucap Roy Suryo.

Roy Suryo mengaku menyayangkan keputusan menunjuk Ahok di BUMN.

Sebab, Ahok dinilainya lebih baik membesarkan PDI Perjuangan.

"Kalau andai kata saya separtai dengan Mas Anis (Yohanis -red) sebenarnya saya menyayangkan, mendingan Ahok itu concern, serius membesarkan PDI Perjuangan," ucap Roy Suryo.

Lantas, Roy Suryo menilai Ahok pantas menduduki kuris Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Dia jangan hanya jadi kader dong, dia kalau bisa jadi pengurus, naik kalau bisa waketum atau malah ketum sekalian, gitu loh," jelasnya.

Simak video berikut ini menit 21.45:

Achmad Fathul Bari dengan Politisi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema Berdebat soal Ahok

Perdebatan terjadi antara Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Fathul Bari dengan Politisi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema.

Mereka berdebat masalah kontroversi Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi petinggi 

Menurutnya, banyak kasus hukum Ahok yang dianggap belum selesai.

Achmad mempertanyakkan apa yang menjadi pertimbangan Ahok akan direkrut menjadi petinggi BUMN.

"Kalau kita mengukur sebuah kinerja, apalagi untuk sebuah BUMN sebetulnya sederhana, kita ingin tanyakan apa sih alasan utama Menteri BUMN misalnya mengajukan seorang Ahok misalnya," ungkap Achmad.

Menurutnya, masih banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih pantas memimpin BUMN daripada Ahok.

"Karena ada ribuan orang yang punya kualitas mungkin jauh di atas Ahok juga banyak di luar sana dan oleh karena itu ini menjadi salah satu catatan mengapa hal ini disampaikan," ujarnya.

Kemudian, Achmad menyinggung prestasi Ahok yang dinilai tidak sebanyak catatannya.

"Yang kedua kalaupun kita ukur-ukur kinerja, ada yang menyampaikan bahwa kinerja Beliau dulu mempunyai capaian-capaian sebetulnya banyak juga catatan-catatan," ungkapnya.

Misalnya, masalah penyusunan anggaran yang kemudian Achmad bandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Anies Baswedan.

"Bukan hanya capaian, catatannya juga banyak misalnya hal paling sederhana dalam keuangan negara ketika Beliau memimpin DKI Jakarta hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian."

"Dan ketika Anies menjadi Gubernur, akhirnya menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu kan hal paling dasar dalam pengelolaan keuangan negara," ujar dia.

• Debat dengan Politisi PDIP karena Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo: Justru Kita Bela Jokowi

• Soal Ahok ke BUMN, Fahri Hamzah: Masukkan Ahok ke Tempat yang Paling Banyak Dituduh Korupsi

Selain itu, Achmad kembali menyinggung kasus Ahok yang lain, seperti pembelian Sumber Waras.

"Belum lagi catatan yang lain, banyak sekali kasus-kasus yang diperdebatkan di masa Pak Ahok misalnya kasus Sumber Waras, ada kasus pembelian lahan di Cengkarang jadi catatan juga, jadi itu menjadi catatan bahwa kinerjanya perlu dipertanyakan," ujar Achmad.

Menjawab Achmad, Yohanis Fransiskus Lema menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan itu tak pernah terbukti.

"Ini semua yang disebutkan ini kan tak pernah terbukti, ini adalah stigmasisasi atau opini," ujar Yohanis Fransiskus Lema atau Ansi Lema.

"Bukan stigmatisasi, ada kok," jawab Achmad.

"Apa buktinya," tantang Ansi Lema.

"WTP terbukti," ujar Achmad lagi.

Kemudian, perdebatan semakin keras antar keduanya.

Hingga akhirnya ditengahi oleh presenter.

Achmad mengaskan perbedaan WTP Ahok dan Anies dalam anggaran DKI Jakarta terbukti adanya

"Kalau Anda ngomong bahwa Sumber Waras gimana ?," ujar Ansi Lema.

"Yang saya bilang tadi WDP terbukti dan ini bukan stigma. Yang tadi saya bilang WDP anda bilan. WDP bukan stigma catat itu," tegas Achmad.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Mariah Gipty)