Kabar Tokoh
Sayangkan Penunjukan Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo Singgung Posisi di PDIP: Jadi Ketum Sekalian
Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lebih pantas tetap berada di PDIP ketimbang menjadi pimpinan di BUMN.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lebih pantas tetap berada di PDIP ketimbang menjadi pimpinan di BUMN.
Menurut Roy Suryo, Ahok bahkan memiliki potensi untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan Roy Suryo melalui acara 'DUA SISI' yang diunggah channel YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).
• Bukan PLN atau Pertamina, Arief Poyuono Inginkan Ahok Pimpin BUMN Ini: Kalau Mau Uji Seorang Ahok
• Roy Suryo Setuju Rizal Ramli Sebut Ahok Biang Keributan, Minta Erick Thohir Jangan Bebani Jokowi
Mulanya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut Ahok pantas menjadi pimpinan BUMN.
Namun, disebutnya perusahaan BUMN tersebut adalah yang memiliki banyak tantangan untuk Ahok.
"Kalau mau menguji seorang Ahok, kinerjanya ahok, pendobrak, saya lebih prefer Ahok harus ada di BUMN-BUMN yang produknya ada lawannya," jelas Arief Puyuono.
"Misalnya di Krakatau Steel, Garuda, PELNI, kalau dia bisa ubah, saya angkat 10 jempol."
Menurutnya, tantangan di PLN atau Pertamina tak terlalu besar untuk Ahok.
"Tapi kalau cuma PLN sama Pertamina, Ahok memang dibutuhkan di situ kan, tapi kita harus kasih tantangan yang lebih besar lagi kepada Ahok," ungkapnya.
Lantas, Arief Puyuono menyinggung soal pro dan kontra terhadap status Ahok yang merupakan seorang mantan narapidana.
Ia pun mengaku tak mempermasalahkan status tersebut.
"Enggak masalah dong, jangan disalahkan terus, narapidana kan sudah dihukum, udah ada konsekuensinya dia dihukum," ucap Arief Puyuono.
Ahok pun disebutnya juga tak melanggar etika jika memang benar ditunjuk sebagai pimpinan BUMN.
"Yang tadi saya katakan, etika itu kalau melanggar undang-undang, sesuatu undang-undang dilanggar itu melanggar etika, kan enggak ada Ahok melanggar etika," jelas Arief Puyuono.
Menurutnya, status Ahok sebagai anggota Partai PDI Perjuangan juga tak dapat dijadikan alasan untuk menolak Ahok di BUMN.
