Bukan PLN atau Pertamina, Arief Poyuono Inginkan Ahok Pimpin BUMN Ini: Kalau Mau Uji Seorang Ahok

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di BUMN.

Arief Poyuono mengungkapkan, status Ahok sebagai mantan narapidana tak layak dijadikan alasan penolakan.

Menurutnya, Ahok memiliki kemampuan untuk mengubah perusahaan BUMN yang kini bermasalah.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'DUA SISI' yang diunggah channel YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).

• Roy Suryo Setuju Rizal Ramli Sebut Ahok Biang Keributan, Minta Erick Thohir Jangan Bebani Jokowi

• Fahri Hamzah Dukung Wacana Ahok Jadi Bos di BUMN: Mereka Memerlukan Orang yang Keras dan Tegas

Arief Poyuono menyinggung soal penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap wacana penunjukan Ahok di BUMN.

Disebutnya, menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina bukan lah hal yang sulit dan banyak orang yang bisa menduduki jabatan itu.

"Ya salah satunya bukannya ketakutan ada kepentingan-kepentingan yang dihilangkan ya, tadi yang saya katakan, menjadi Dirut di pertamina itu gampang, monyet aja bisa," ucap Arief Poyuono.

"Bukan, ini kata-kata Gus Dur," sambungnya.

Lantas, Arief Poyuono menyebut Ahok lebih pantas menduduki posisi di BUMN yang lebih banyak tantangan.

"Kalau mau menguji seorang Ahok, kinerjanya Ahok, pendobrak, saya lebih prefer Ahok harus ada di BUMN-BUMN yang produknya ada lawannya," jelas Arief Poyuono.

"Misalnya di Krakatau Steel, Garuda, PELNI, kalau dia bisa ubah, saya angkat 10 jempol."

Menurutnya, PLN atau Pertamina tak memberikan tantangan yang terlalu kecil bagi Ahok. 

"Tapi kalau cuma PLN sama Pertamina, Ahok memang dibutuhkan di situ kan, tapi kita harus kasih tantangan yang lebih besar lagi kepada Ahok," ungkapnya.

Lantas, Arief Poyuono menyinggung soal pro dan kontra terhadap status Ahok yang merupakan mantan narapidana.

Ia pun mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Enggak masalah dong, jangan disalahkan terus, narapidana kan sudah dihukum, udah ada konsekuensinya dia dihukum," ucap Arief Poyuono.

Ahok pun disebutnya juga tak melanggar etika jika memang benar ditunjuk sebagai pimpinan BUMN.

"Yang tadi saya katakan, etika itu kalau melanggar undang-undang, sesuatu undang-undang dilanggar itu melanggar etika, kan enggak ada Ahok melanggar etika," jelas Arief Poyuono.

Menurutnya, status Ahok sebagai anggota Partai PDI Perjuangan juga tak dapat dijadikan alasan untuk menolak Ahok di BUMN.

• Debat dengan Politisi PDIP karena Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo: Justru Kita Bela Jokowi

• Tanggapi Ahok Jadi Bos BUMN, Fahri Hamzah: Jangan Seperti Ada Agenda Tersembunyi Masukkan Basuki

Arief Poyuono menyebut anggota partai diperbolehkan menjabat di BUMN.

"Enggak ada masalah mbak, hanya pengurus, karena saya orang BUMN juga dulunya," ungkapnya.

"Pengurus kan mbak, bukan anggota, jadi enggak apa-apa," imbuhnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Politisi Demokrat, Roy Suryo.

Menurut Roy Suryo, tak ada larangan terhadap anggota partai politik untuk menjabat di BUMN.

"Saya tadi kan juga bilang begitu kan, dulu zaman Bu Rini Sumarno aturan itu ada, menteri BUMN sebelumnya enggak ada aturannya," ucap Roy Suryo.

Simak video berikut ini menit 2.23:

Tanggapan Fahri Hamzah

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah menduga adanya campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pimpinan BUMN.

Fahri Hamzah meminta Jokowi untuk turut menyampaikan sikap terhadap wacana penunjukan Ahok di BUMN.

Melalui siaran live KOMPASTV, Senin (18/11/2019), Fahri Hamzah juga meminta Jokowi bersikap terbuka dan menyampaikan alasan penunjukan Ahok.

Mulanya, Fahri Hamzah menyebut bahwa kritik terhadap Ahok tak dapat dihentikan begitu saja.

"Sosial media kan enggak bisa disuruh diem, media masa kan enggak bisa disuruh diem, pengamat kan enggak bisa disuruh diem," ucap Fahri Hamzah.

Lantas, ia menyinggung soal sikap Jokowi atas penunjukan Ahok di BUMN.

"Tetapi keteguhan sikap presiden untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi itu yang kita perlukan," ucap Fahri.

"Dan presiden ini udah di periode kedua, jangan banyak takut," sambungnya.

Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga meminta Jokowi untuk bersikap berani atas wacana penunjukan Ahok di BUMN itu.

"Kalau dia berani bela secara berani," ucap Fahri Hamzah.

"Kalau itu yang dia (Jokowi) lakukan secara terbuka bagus menurut saya."

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menilai Jokowi terkesan diam-diam dalam memutuskan posisi Ahok di BUMN.

"Kalau presiden mengatakan 'Saya tidak ikut-ikut mengatur siapa akan menjadi direksi BUMN', kecuali BUMN tertentu deh sebut Pertamina, PLN, bank-bank yang besar itu," terang Fahri.

"Karena itu misalnya Basuki masuk ke Pertamina wah ini berarti dari presiden, enggak apa-apa, presiden harus membela keputusannya, jangan diem-diem."

Melihat sikap Jokowi yang terkesan diam-diam, Fahri Hamzah mengaku merasa kasihan terhadap Ahok.

"Kan kasihan Basuki juga, orang enggak mau loh dikasih amanah lalu gitu," ucapnya.

Terkait sikap Jokowi terhadap wacana penunjukan Ahok di BUMN, Fahri Hamzah kembali meminta sang presiden bersikap terbuka.

"Ya kalau dia (Jokowi) mengatakan 'Itu adalah perintah saya, saya yang menugaskan, saya yang meminta memeriksa', kalau kemudian direksi BUMN memang memilih Kementrian BUMN juga harus membela, presiden juga harus membela jangan diem-diem," ucap Fahri Hamzah.

"Kayaknya ini terjadi dengan sendirinya, jangan begitu, kasihan juga orang yang mendapat amanah ini gitu loh."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)