Staf Presiden Tandatangani Pakta Integritas, Moeldoko: Yang Tak Sepakat Silakan Cari Kerjaan Lain

TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Kepresidenan mengadakan pertemuan dengan para staf untuk menandatangani pakta integritas.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko memberikan pesan pada para staf untuk menyepakati isi dari pakta integritas tersebut.

Diberitakan TribunWow.com dari rilis yang dari Kantor Staf Kepresidenan, Senin (18/11/2019), Moeldoko bahkan secara tegas meminta staf untuk mencari pekerjaaan lain saja jika tak setuju dengan isi pakta integritas yang ada.

• Rocky Gerung Ungkap Situasi Politik seusai Pemilu, Jokowi Dinilai Terbebani bagi Jabatan ke Relawan

"Yang tidak sepakat dengan isinya dan tidak menandatangani, silakan untuk mencari pekerjaan lain. Tidak ada tempat bagi mereka di KSP,” kata Moeldoko kepada seluruh staf yang ada di Kantor Staf Presiden, Senin (18/11/2019).

Moeldoko menjelaskan, KSP membutuhkan staf yang mumpuni.

“Kita perlu memiliki staf yang kredibel dan profesional,” ujar dia.

Ia menekankan pentingnya berkomitmen dan memiliki integritas tinggi.

Sementara itu sebagaimana diketahui, seluruh staf di linkungan KSP harus menandatangani pakta integritas sebelum diangkat sebagai karyawan.

Dijelaskan, pakta integritas merupakan pelengkap dari Kode Etik yang selama ini diberlakukan oleh KSP.

Dalam Kode Etik KSP, ditekankan soal aspek religiusitas, integritas dan juga profesionalitas.

Dalam kode etik dijelaskan pula soal mekanisme penanganan bagi siapa saja yang melanggar aturan yang ada.

Sementara itu, ada tujuh poin yang tertulis dalam pakta integritas.

Isi pakta integritas antara lain menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.

• Rocky Gerung Menduga akan Ada 3 Matahari dalam Istana, Prabowo Subianto Buat Moeldoko Disorot

Selain itu juga berperan secara proaktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pakta integritas juga berisi tidak meminta dan/atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lebih lanjut, Moeldoko juga membahas soal KSP yang masih belum 100 persen full team.

Hingga saat ini baru ada 30 persen posisi yang terisi di lingkungan KSP.

Pasalnya, KSP baru kembali direkrut setelah dibubarkan pada 18 Oktober 2019, menyusul berakhirnya masa jabatan kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di 20 Oktober lalu.

Terkait posisi yang belum terisi ini, KSP sendiri melakukan perekrutan tenaga profesional untuk mendukung dan mengawal program Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama periode 2019-2024.

• Bukan Ahok, Mantan Menteri Jokowi Ini yang Dianggap Dahlan Iskan Bisa Jadi Bos BUMN: Tidak Heboh

Disampaikan Moeldoko, kesempatan ini terbuga bagi profesional baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, swasta, pegawai negeri sipil, militer, partai politik, maupun relawan.

Meski demikian, ditegaskan Moeldoko, siapapun yang bekerja di KSP harus bisa melepaskan politik praktis.

“Tapi semua harus melalui proses rekrutmen yang ketat,” kata Moeldoko.

Hingga kini sudah ribuan surat lamaran yang masuk.

Moeldoko berharap akan mendapatkan orang-orang profesional dan terbaik untuk bekerja di KSP yang baru.(*)