Pernyataan Sejumlah Tokoh yang Setuju dan Tak Setuju Ahok Masuk BUMN, Dahlan Iskan Angkat Bicara

TRIBUNWOW.COM - Wacana pengangkatan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi petinggi BUMN mengundang perhatian masyarakat Indonesia, termasuk sejumlah tokoh penting.

Para tokoh dan pengamat politik di Indonesia juga ikut memberikan argumennya soal Ahok yang isunya digadang-gadang akan menjadi bos BUMN di Pertamina atau Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Banyak yang merespon positif atas wacana diangkatnya Ahok menjadi bos BUMN karena jejak rekamnya yang diketahui berintegritas dan transparan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

• Setuju Ahok jadi Pimpinan BUMN, Buya Syafii Maarif: Dia Pekerja Keras dan Lurus Orangnya

Namun tidak sedikit juga yang merespons negatif atas pengangkatan Ahok karena rekam jejaknya yang disebut terlibat kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian lahan di Cengkareng, hingga isu mengumpulkan uang di luar anggaran.

Ahok yang pernah dibui akibat kasus penistaan agama juga menjadi salah satu polemik yang menyebabkan banyak protes diangkatnya Ahok menjadi bos BUMN dengan status mantan napi.

Berikut ini adalah beberapa pernyataan pro dan kontra dari tokoh-tokoh dan pengamat politik di Indonesia:

KONTRA

1. Rizal Ramli

Mantan Menko Kemaritiman periode 2015-2016 Rizal Ramli memaparkan alasannya mengapa mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak pantas untuk mendapatkan posisi di BUMN.

Rizal menyindir Presiden RI Joko Widodo yang menunjuk Ahok untuk masuk ke BUMN sebagai tindakan yang hanya memperkeruh suasana.

Dikutip TribunWow.com dari video acara Dua Sisi yang diunggah kanal Youtube Talk Show tvOne, Sabtu (16/11/2019), Rizal bahkan mengecap Ahok kelas Glodok karena ia anggap tak miliki pengalaman korporasi yang bagus.

Glodok sendiri merupakan pasar elektronik yang terletak di Jakarta Barat.

Mulanya Rizal menjelaskan masalah-masalah yang dimiliki oleh Ahok.

Rizal mengatakan Ahok memiliki banyak kasus keuangan.

"Ahok punya banyak kasus keuangan," jelas Rizal.

Ia kemudian menyebut beberapa masalah yang dimiliki oleh Ahok.

Pertama ia membahas kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

dalam pembelian RS Sumber Waras diduga ada kasus korupsi yang mengindikasikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191 miliar.

"Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras," kata Rizal.

Kemudian Rizal lanjut membahas soal pembelian lahan di Cengkareng.

Kasus tersebut berawal ketika Dinas Perumahan DKI membeli lahan seharga Rp 648 miliar dari pemilik bernama Toeti Noezlar Soekarno.

Namun penjual rumah kemudian mengaku hanya menerima Rp 448 miliar.

"Beli tanah di Cengkareng dari DKI," imbuhnya.

Lalu terakhir Rizal mengungkit pembelian bus import dari Tiongkok yang digunakan untuk Transjakarta.

"Kasus bus import dari Tiongkok," tambah Rizal.

Rizal menyimpulkan dari kasus-kasus tersebut, Ahok tidak memiliki kualitas untuk bekerja dengan jujur dan baik.

"Kasus-kasus itu menunjukkan dia tidak biasa dengan Good Governance," jelas Rizal.

Alasan kedua, Rizal menjelaskan penunjukkan Ahok untuk menjadi petinggi BUMN hanya akan mengundang masalah.

"Yang kedua, hari ini Indonesia sudah banyak masalah," kata Rizal.

• Kabar dan Penampilan Terkini Veronica Tan Mantan Istri Ahok, Gagas Kegiatan Musik di Rusun

Rizal mengatakan dahulu saat pemilihan gubernur, situasi sempat memanas karena Ahok.

Saat itu Ahok sempat tersandung kasus penistaan agama yang menyebabkan dirinya dibui selama dua tahun.

"Bangsa kita nyaris terpecah gara-gara Ahok, pemilihan gubernur," terang Rizal.

Ia kemudian menyindir Jokowi yang memilih Ahok untuk dijadikan bos BUMN.

"Kok Pak Jokowi ciptakan masalah baru," tambahnya.

Rizal kemudian melanjutkan mengapa dirinya meledek Ahok dengan sebutan kelas Glodok.

Menurut RIzal, Ahok tidak memiliki pengalaman dalam mengurus korporasi yang besar.

"Dia tidak punya corporate experience," kata Rizal.

"Saya ledek kelas Glodok, maksudnya itu enggak punya pengalaman corporate yang bagus," tambahnya.

Video dapat dilihat di menit awal:

2. Said Didu

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak cocok menjadi direksi perusahaan BUMN.

Said Didu menilai karakter Ahok sama sekali tak pantas untuk menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'SAPA INDONESIA MALAM' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (15/11/2019).

• Soal Penunjukan Pimpinan BUMN, Analis Politik LIPI: Kita Tahu PDIP Berusaha Melindungi Pak Ahok

• Soal Wacana Ahok Jadi Pejabat BUMN, Rizal Ramli: Pak Jokowi Cari Masalah Baru

Mulanya, Said Didu menganggap pernyataan Politisi Partai Golkar Andre Rosiade yang meyakini Ahok akan menjabat sebagai Komisaris Utama PLN.

Namun, berdasarkan pengalamannya di BUMN, Said Didu menyebut untuk menjadi komisaris calon kandidat tak perlu melakukan tes.

"Apa yang dikatakan Pak Andre tadi kebetulan saya yang bikin itu 2005, jadi komisaris itu enggak ada fit and proper test, sampai sekarang belum ada, siapa saja bisa ditaruh situ," terang Said Didu.

"Yang fit and proper test itu direksi, dan saya masih punya keyakinan, karena yang melakukan fit and proper test direksi itu pihak ketiga," sambungnya.

Lantas, Said Didu mengaku tak terlalu yakin Ahok akan lolos dalam tes di perusahaan BUMN tersebut. 

"Saya belum yakin kalau Ahok ikut tes bisa lulus untuk di direksi," jelas Said Didu.

"Di direksi (perusahaan BUMN ) mana saja."

Menanggapi pernyataan Said Didu, Andre Rosiade lantas memberikan penjelasan terkait fit and proper test bagi calon direksi BUMN.

"Maksudnya Pak Said ada fit and proper test itu dilakukan oleh pihak ketiga, ada pihak ketika yang melakukan assasement," ucap Andre Rosiade.

"Nanti setelah yang lolos itu baru dikirim ke menteri."

Lantas, Presenter Aiman Wicaksono kembali menanyakan maksud pernyataan Said Didu yang meyakini Ahok tak akan lolos dalam fit and proper test calon direksi BUMN. 

"Kenapa Anda mengatakan Ahok pasti tidak lolos?," tanya Aiman.

"Saya agak paham karena itu susah sekali diintervensi, saya menyeleksi itu hampir 10 ribu orang dan saya paham betul karakter yang seperti itu," jawab Said Didu.

Tak memahami maksud Said Didu, Aiman kembali menanyakan maksud pernyataan Said Didu tersebut.

"Karakter apa yang kemudian menggagalkan Ahok untuk menjadi direksi BUMN?," tanya Aiman.

Menurut Said Didu, gaya kepemipinan adalah hal yang menjadi hal penting dalam seleksi calon direksi BUMN.

"Bobot tertinggi di situ kalau sudah di direksi adalah gaya kepemimpinan," jelas Said Didu.

"Saya enggak tahu cocok di mana gaya kepemimpinan Ahok."

• Andre Rosiade Sebut Posisi Ahok di BUMN Cocok Jadi Komisaris Utama PLN: Menurut Informasi Intelijen

• Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, Rentan Timbulkan Persoalan hingga Positive Thinking Sandiaga Uno

Simak video berikut ini menit 3.33:

3. Analis LIPI Siti Zuhro

Analis Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro juga memberikan tanggapannya terhadap wacana Ahok yang akan dijadikan petingg di BUMN.

Siti memperingatkan pemerintah agar tidak merekrut orang yang akan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Ia merujuk pada Ahok yang pernah tersandung masalah hukum hingga pernah dibui.

Dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (16/11/2019), Siti mulanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir adalah melihat reaksi masyarakat bagaimana publik bereaksi terhadap Ahok.

"Sudah secara tidak langsung Pak Erick Thohir melakukan testing the water ya, ketika disebutkan namanya Pak Ahok langsung ada reaksi yang luar biasa," tutur Siti Zuhro dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Jumat (15/11/2019).

"Baik dari media mainstream maupun media online, dan sosmed dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sosok Pak Ahok tetap menjadi kontroversi, pro kontra dengan semua argumentasi dan sebagainya," tambahnya.

Siti mengakui dirinya telah memperingatkan kepada pemerintah agar tidak merekrut sosok kontroversial, termasuk Ahok.

"Padahal sejak awal, bahkan sebelum pelantikan kabinet kita wanti-wanti kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf (Amin) mohon untuk tidak merekrut siapa pun yang akan menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat," ungkap Siti Zuhro.

Siti tidak percaya jika Ahok ditunjuk hanya karena diriny sisi profesionalitas.

"Pemilihan Pak BTP tidak semata-mata karena profesionalitas, karena kalau profesionalitas, (kalau) saya jadi Pak Jokowi, saya memilih Pak Djarot ini, jelas-jelas orang yang tidak dipermasalahkan background-nya, life history-nya, secara curriculum vitae-nya oke," terang Siti Zuhro.

Ia menyarankan kepada Jokowi agar tidak perlu mengambil langkah yang dirasa akan menimbulkan perdebatan di masyarakat.

"Jadi menurut saya, yang tidak prinsip-prinsip itu dihindari, karena Pak Jokowi mau melakukan kerja-kerja yang paling kurang sampai 2023 mendatang, 2024 itu ada manifestasinya, wujud konkritnya," kata Siti Zuhro.

Siti kembali menekankan agar tidak memilih pejabat publik yang kontroversial.

"Oleh karena itu ya pemilihan pejabat publik itu harus super teliti ya, super akurat karena kalau tidak akurat ini akan menimbulkan percekcokan di tengah masyarakat," jelas Siti Zuhro.

• Dukung Ahok jadi Bos BUMN, Arya Sinulingga Bongkar Kebobrokan di BUMN: Furniture Tiap Tahun Ganti

4. Novel Bamukmin

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Novel Bamukmin, meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai salah satu direktur utama di perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019), Novel Bamukmin mengatakan banyak pihak yang sudah menyuarakan keberatan atas wacana menjadikan Ahok petinggi BUMN.

"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin salah satu perusahaan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.

"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.

PRO

1. Sandiaga Uno

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan pendapatnya terhadap rencana Ahok yang akan dijadikan petinggi BUMN.

Sandiaga Uno memberikan dukungannya terhadap wacana Ahok dijadikan petinggi BUMN.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/11/2019), Sandiaga Uno menjelaskan bagaimana Ahok yang merupakan sarjana pertambangan memiliki kecocokan untuk menjabat sebagai petinggi BUMN.

"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," ucap Sandi kepada wartawan seusai mengisi acara di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Bantul, Kamis (14/11/2019).

Ia mengatakan siapapun yang terpilih nantinya, akan tetap mendukung BUMN.

"Dan setelah terpilih, kita sudah wajib (mendukung) karena BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 45," ucap Sandi.

2. Buya Syafii Maarif

Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif memberikan tanggapan soal ditunjuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pimpinan BUMN.

Tanggapan itu Buya Syafii Maarif sampaikan setelah menghadiri silaturahim akademisi Yogyakarta di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo pada Jumat (15/11/2019) malam.

Pada acara silaturahim akademisi Yogyakarta, Menko Polhukam Mahfud MD juga tampak hadir, dikutip TribunWow.com dari channel YouTube KompasTv, Minggu (17/11/2019).

Buya Syafii Maarif menilai bahwa Ahok cocok menjadi pimpinan BUMN lantaran pengalamannya.

• Said Didu Ungkap Kejanggalan Mudahnya Ahok Jadi Petinggi BUMN: Cara seperti Ini Jangan Dilakukan

"Kan belum pasti (Ahok menjadi pimpinan salah satu BUMN). Saya rasa oke (Ahok menjadi pimpinan BUMN), kenapa tidak?" jelas Buya Syafii.

"Ia pekerja keras dan lurus orangnya. Selama ditahan, dia banyak belajarlah, terutama dalam menjaga lidah ya," sambungnya.

Terkait status Ahok yang pernah menjadi narapidana, Buya Syafii tampak tak mempermasalahkan hal itu.

Selain itu, Buya Syafii juga mengungkapkan pendapatnya mengenai kelompok masyarakat yang tidak percaya dengan kemampuan Ahok apabila menjadi pemimpin di BUMN.

Buya Syafii menuturkan bahwa pendapat dari kelompok tersebut sebaiknya tidak usah didengar.

"Biarkan saja, enggak usah dengar. Pokok (Ahok) tunjukkan prestasi, kerja dengan baik," ujar Buya Syafii.

Menurutnya Ahok dapat pemimpin BUMN karena, sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saya rasa dia bisa memimpin, jadi gubernur bisa, apalagi membawa BUMN," terang Buya Syafii.

"Ahok sudah banyak belajar ya, saya rasa dia sudah bisa mengerem (perkataannya), saya rasa itu."

• Sambil Unggah Foto Ahok, Jubir Jokowi Fadjroel Rachman Ungkap Pembicaraanya dengan Erick Thohir

Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengungkap keanehan ditunjuknya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai satu di antara petinggi BUMN.

Hal itu diungkapkan Said Didu saat menjadi narasumber di acara Dialog Kompas TV pada Jumat (15/11/2019).

Mulanya, Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan mengapa pihaknya memilih Ahok.

Ahok dianggap sebagai tokoh yang telah memiliki reptusi baik dalam dunia pemerintahan.

"Justru kita lihat bahwa ini bagian dari ada tanggung jawab."

"Bahwa orang-orang yang selama ini kita anggap baik, itu kita berikan tanggung jawab, nah merekalah yang akan membuktikkan juga kerja mereka gitu," ujar Arya Sinulingga.

Namun, Said Didu menegaskan ada yang janggal dalam kabar pemilihan Ahok sebagai bos BUMN.

Said Didu merasa Ahok mudah masuk BUMN, sedangkan selama ini dirinya selalu menyeleksi ribuan orang untuk mendapatkan pekerja perusahaan-perusahaan negara.

"Oke tapi begini, saya lama sekali menyeleksi hampir sepuluh ribu orang, baru kali ini ada orang belum diseleksi sudah dinyatakan lulus," kata Said Didu.

Selain itu, Said Didu juga menyinggung soal Ahok yang disebut akan menjadi pengurus yang baik, meski belum tentu lulus seleksi.

"Dinyatakan lulus Ahok, dinyatakan lulus akan baik," ungkapnya.

"Jadi Anda menyatakan hampir pasti jadi, sementara proses masih berjalan," ujar Said Didu.

• Disinggung Politisi Gerindra Andre Rosiade soal Kasus Hukum Ahok, Arya Sinulingga: Ya Nantilah Itu

Sehingga, Said Didu meminta cara memasukkan seseorang ke BUMN tanpa seleksi jangan dilakukan.

"Cara-cara seperti ini jangan dilakukan, nanti publik menyatakan bahwa seleksi di Kementerian BUMN sudah tidak ada."

"Karena langsung dinyatakan belum seleksi, kan ada juga TPA, agak janggal nanti yang lain juga kenapa Ahok belum seleksi sudah dinyatakan lulus belum seleksi gitu," terang Said Didu.

Kemudian, Arya Sinulingga membantah bahwa Ahok sudah lulus menjadi pengurus BUMN.

Apa yang dimaksudkan sebelumnya soal BUMN butuh Ahok karena dinilai baik adalah sebuah harapan.

"Tidak ada yang mengatakan Pak Ahok sudah lulus, tidak ada, saya hanya mengatakan kita berharap," ujar Arya Sinulingga.

Menurut Arya Sinulingga, normal berharap baik pada seorang kandidat.

"Di mana-mana ketika kita mengambil kandidat tentunya yang mengambil berharap dong, semua pasti berharap baik," kata Arya Sinulingga.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 00:48:

3. Pengamat Politik LIPI Lucky Sandra

Pengamat politik dan peneliti dari LIPI, Lucky Sandra sayangkan jika Ahok hanya ditempatkan pada jabatan komisaris.

Sandra mengatakan pada jabatan tersebut, ia memperkirakan Ahok tidak akan mampu berbuat banyak demi pemberantasan mafia di BUMN.

Dikutip TribunWow.com dari BBC News Indonesia, Kamis (14/11/2019), Lucky mengatakan dirinya tidak ingin Ahok hanya menjadi pajangan di BUMN, Sandra merasa penempatan Ahok di BUMN adalah hal yang tepat.

"Saya harap Ahok tidak hanya menjadi pajangan. Kalau (menduduki jabatan) komisaris, dia tidak bisa berbuat apa-apa," kata pengamat politik dan peneliti dari LIPI, Lucky Sandra kepada BBC News Indonesia, Kamis (14/11/2019).

Sandra merasa Ahok perlu ditempatkan di posisi yang lebih strategis dari komisaris agar mampu bergerak leluasa dalam menangani korupsi dan permasalahan lainnya.

"Karena ada mafia yang kuat di situ, persoalan korupsi atau carut-marut, saya rasa pemerintah harus memikirkan posisi yang tepat dan strategis untuk Ahok, sehingga dia bisa bergerak lebih leluasa," ujarnya.

"Saya harap Ahok dapat posisi lebih tinggi," kata Sandra.

Sandra berpendapat diperlukan orang seperti Ahok untuk membenahi BUMN yang sering disebut memiliki banyak masalah seperti korupsi.

"Saya kira perlu orang seperti Ahok yang sangat keras," ujarnya.

Ia juga berpesan kepada Jokowi agar tidak menggubris perkataan orang-orang disekitarnya yang menolak Ahok masuk ke BUMN.

"Tidak waktunya bagi seorang Jokowi untuk terikat penentangan orang-orang yang tidak suka atas pilihannya atas Ahok," katanya.

• Erick Thohir Pastikan Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Berdasarkan analisanya, Sandra mengatakan pengangkatan Ahok ke BUMN adalah cara Jokowi untuk mempertahankan Ahok agar tidak direbut lawan politiknya.

"Ini salah-satu cara untuk mengikat Ahok agar tidak 'kemana-mana'," kata Sandra.

4. Mamit Setiawan

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyambut baik kabar Ahok yang direncanakan menjadi petinggi BUMN.

Dikutip TribunWow.com dari BBC Indonesia pada Kamis (14/11/2019), Mamit Setiawan merasa Ahok mampu menjadi petinggi satu di antara BUMN, tercermin dari pengalaman memimpin DKI Jakarta.

"Kita melihat ada perubahan cukup signifikan terkait jalur birokrasi, manajerial, transparansi, saat Pak Ahok menjadi gubernur DKI," ujar Mamit Setiawan.

Selain itu, Ahok juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha pertambangan yang dinilai dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilatas di bidang energi.

"Karena dari latar pendidikan, Pak Ahok dulu jurusan geologi dan pengusaha juga, khususnya di pertambangan," ujarnya.

Kendati demikian, Mamit meminta agar Ahok nantinya bisa mengontrol sikap dan emosinya jika telah benar-benar menduduki jabatan di BUMN.

Pasalnya, sedikit saja ada kegaduhan dapat membuat BUMN tidak produktif.

"Kalau itu terjadi, yaitu Pak Ahok tidak mengubah sikap, tingkah laku dan ucapan, akan membuat suasana tidak produktif dalam BUMN," ungkapnya.

Menurut Mamit, Ahok lebih baik nantinya tidak banyak bicara di depan media.

"Jadi harus dijaga bicaranya, sebagai komisaris seharusnya tidak banyak bicara di depan media, karena lebih baik bicara di internal saja," ungkap Mamit.

Dengan bergabungnya Ahok, Mamit berharap agar nantinya suami dari Puput Nastiti Devi ini bisa menangkap mafia-mafia di BUMN.

"Harapannya bisa diaplikasikan nanti dalam BUMN, sehingga bisa mengurangi kerugian atau bisa mengurangi orang-orang yang mencari rente terhadap BUMN," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mamit juga menuturkann dirinya tidak masalah jika Ahok nantinya menjabat sebagai komisaris utama.

Pasalnya, Ahok sebagai perpanjangan tangan pemerintah bisa memberikan pengarahan.

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, apalagi sebagai komisaris utama, dia akan bisa memberikan pengarahan," ujar Mamit.

• Kata Menteri BUMN Erick Thohir soal Status Mantan Napi Ahok: Tanya ke Ahlinya Saja

Menurutnya, meski jadi perpanjangan tangan pemerintah bukan berati Ahok tidak bebas bergerak.

"Justru sebagai komisaris utama, dia bisa menyampaikan visi dan misi pemerintah, sehingga bisa menjadi hal yang bisa dilakukan, demi kebaikan perusahaan BUMN," ungkap dia.

5. Dahlan Iskan

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengomentari hebohnya kabar Basuki Tjahaja Purnama menjadi satu di antara petinggi BUMN.

Hal itu diungkapkan Dahlan Iskan melalui laman resminya Disway.id pada Sabtu (16/11/2019).

Dahlan Iskan menuliskan, dirinya mendukung Ahok menjadi Bos BUMN jika memang berprestasi.

• Dukung Ahok jadi Bos BUMN, Arya Sinulingga Bongkar Kebobrokan di BUMN: Furniture Tiap Tahun Ganti

Jika memang Ahok berprestasi, apapun latar belakang sang Mantan Gubernur DKI Jakarta tak menjadi masalah.

"Apakah BTP itu orang berprestasi?," ujar Dahlan Iskan.

"Sehingga akan ditempatkan di salah satu BUMN?"

"Rencana itu sangat sangat baik. Kalau BTP memang dianggap orang yang selama ini berprestasi. Lepas siapapun ia. Apa pun pendidikannya. Di mana pun perjalanan karier sebelumnya," demikian tulis Dahlan Iskan.

Terkait sosok Ahok yang sering kontroversial, Dahlan Iskan mengungkapkan, itu terserah orang yang memberikan nilai.

Namun, tantangan Ahok juga bergantung pada seberapa besar jabatan yang diberikan dan perusahaan yang akan dipimpin.

"Bagaimana kalau ada penilaian BTP itu hanya berprestasi dalam membuat kehebohan?"

"Terserah yang menilai dan yang diberi nilai." 

"Tapi kalau benar begitu penempatannya di BUMN merupakan sebuah perjudian. Kalau penempatannya di BUMN besar berjudiannya juga besar," jelasnya.

Kemudian, Dahlan Iskan menyayangkan kehebohan soal kabar Ahok menjadi Bos BUMN.

Pasalnya, masuknya Ahok ke BUMN masih dalam tataran rencana.

"Kenapa sudah heboh --padahal itu baru tingkat rencana?."

"Faktanya pun baru dua: BTP dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu BTP mengatakan --bukan menteri yang mengatakan-- bahwa dirinya dipanggil untuk ditempatkan di salah satu BUMN," ungkap dia.

• Rizal Ramli Ragu Ahok Bisa Berantas Mafia di BUMN, Sindir Jokowi yang Tak Berani Pecat Menterinya

Sehingga, Dahlan Iskan tak mau berkomentar lebih lanjut mengenai Ahok yang akan dikabarkan masuk dalam jajaran petinggi BUMN.

Apalagi belum dapat dipastikan di mana Ahok akan menjabat.

"Belum ada indikasi di BUMN mana. Besar? Kecil? Yang sudah laba? Yang masih rugi?."

"Juga belum jelas sebagai apa. Direktur utama? Direktur? Komisaris Utama? Komisaris?."

"Masih banyak fakta yang harus saya lihat. Untuk bisa berkomentar lebih panjang," ujar Dahlan Iskan.

6. Arief Poyuono

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono turut mendukung masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke dalam BUMN.

Arief mengatakan Ahok cocok ditempatkan di PLN agar tidak ada lagi listrik yang mati nyala (Byar Pet).

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Kamis (14/11/2019), mulanya Arief menyatakan dukungannya terhadap Ahok untuk ditempatkan di BUMN.

"Saya mendukung," jelas Arief Poyuono.

Arief Poyuono mengatakan dirinya telah memperhatikan kinerja Ahok di pemerintahan.

"Saya selama ini memperhatikan kerjanya Ahok," kata Arief Poyuono.

Berdasarkan pengamatan yang ia lakukan, Arief Poyuono percaya bahwa Ahok memiliki integritas tinggi.

"Ahok itu sebenarnya orang yang sangat punya integritas tinggi," tutur Arief Poyuono.

Arief Poyuono yakin Ahok cocok ditempatkan di BUMN yang mengatur hajat hidup orang banyak seperti PLN.

"Artinya memang Ahok ini cocok kalau ditempatkan di BUMN-BUMN seperti misalnya, PLN," kata Arief Poyuono.

Ia percaya Ahok mampu memberantas mafia-mafia yang ada di BUMN.

"Untuk membersihkan mafia rente di PLN," jelas Arief Poyuono.

"Ini penting karena PLN ini public service obligation (kewajiban pelayanan publik)," tambahnya.

Arief Poyuono tak ingin listrik di Indonesia tidak stabil.

Karena menurutnya ketidakstabilan listrik akan mengganggu masyarakat dan juga iklim investasi di Indonesia.

"Jangan sampai lagi PLN sering byar pet," ucap Arief Poyuono.

"Artinya kalau sudah byar pet, itu kan juga mengganggu masyarakat, juga mengganggu iklim investasi yang sedang digalakkan oleh Pak Joko Widodo kan," imbuhnya.

Arief Poyuono kembali menegaskan dirinya sangat setuju Ahok ditempatkan di PLN.

"Artinya saya sangat mendukung seorang Ahok bisa ditempatkan di PLN," katanya.

Video dapat dilihat menit 0.05

(TribunWow.com/Anung Malik/Jayanti Tri Utami/Desi Intan/Mariah Gipty)