Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus Tak Masalah Ahok Kontroversial Jadi Bos BUMN: Kan Lawan Garong

TRIBUNWOW.COM - Kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk BUMN menimbulkan kontroversi.

Banyak yang menolak Ahok menjadi bos BUMN karena sosoknya yang kontroversial.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus mengatakan sosok Ahok yang kontroversial tidak menjadi masalah untuk memimpin BUMN.

• Ungkap Dugaan Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Arya Sinulingga: Mereka Takut

"Enggak ada urusan, saya kira tidak ada hubungannya, kan Ahok kemarin kontroversi kenapa," ujar Deddy Sitorus seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (18/11/2019).

Menurut Deddy Sitorus, orang-orang yang menentang Ahok juga orang-orang yang tidak bisa bekerja dengan baik dalam pemerintahan

"Kontroversinya kan melawan para Garong soal anggaran DKI, soal birokrasi yang tidak bekerja secara efektif, pelayanan tidak mumpuni, itu karakter pribadi," ungkapnya.

Sehingga, Deddy Sitorus yakin bahwa nantinya Ahok bisa menyesuaikan diri BUMN.

"Tapi saya kira itu tidak akan dibawa ke BUMN, saya yakin dia akan merubah. Berubah dengan situasi baru," ujarnya.

"Karena kalau tidak bisa melakukan adaptasi, dia akan gagal," imbuh Deddy Sitorus.

Lihat videonya mulai menit ke-9:18:

Sementara itu, Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga menduga ada dua alasan penolakan Ahok.

Padahal menurut Arya Sinulingga, Ahok merupakan seseorang yang memiliki kredibilitas yang baik seperti dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (18/11/2019).

Selain itu, Ahok juga dinilai sebagai sosok yang transparan.

Arya Sinulingga mengatakan seharusnya di BUMN orang lebih mementingkan profesionalitas.

"BUMN kita lihat adalah tempat yang memang lepas daripada itu, fokus pada profesionalitas," ungkap Arya Sinulingga.

Sehingga, Arya Sinulingga menduga ada dua alasan pekerjaan BUMN menolak Ahok antara lain, ketakutan dan sifat bersifat politis.

"Jadi kalau ada penolakan dari kawan-kawan karyawan di BUMN, di tempat tertentu itu bisa dua nih," ungkap Arya Sinulingga.

Mereka takut tercermin dari sikap Ahok saat menangani birokrasi di pemerintahan DKI Jakarta.

"Yang kita lihat pertama mereka takut terhadap masuknya Pak Ahok dalam BUMN."

"Takut seperti terjadi di DKI bagaimana Pak Ahok itu melakukan pembersihan terhadap birokrasi," ungkap dia.

Jika penolakan Ahok didasari unsur politis, Arya Sinulingga merasa sangat bingung.

Pasalnya mengapa orang BUMN bermain dalam dunia politik.

"Kedua, jangan-jangan politik. Nah kalau politik ini lucu banget kenapa sampai kawan-kawan di BUMN bermain politik," pungkasnya.

• Bukan Ahok, Mantan Menteri Jokowi Ini yang Dianggap Dahlan Iskan Bisa Jadi Bos BUMN: Tidak Heboh

Lihat video berikut: 

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman Ungkap Syarat jadi Pengurus BUMN

Dilansir TribunWow.com dari akun resmi Instagram @fadjroelrachman pada Minggu (17/11/2019), rupanya pembicaraan antara Fadjroel Rachman dan Erick Thohir itu terkait syarat menjadi pengurus BUMN.

• Disinggung Politisi Gerindra Andre Rosiade soal Kasus Hukum Ahok, Arya Sinulingga: Ya Nantilah Itu

Sambil mengunggah foto Ahok, Fadjroel Rachman menjelaskan bahwa Pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir.

Hal itu sudah tertuang dalam Perpres No.177/2014.

"1. Berdasarkan pembicaraan dengan MenBUMN Erick Tohir maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres No.177/2014," ungkap Fadjroel Rachman.

Kemudian sebagai pengurus BUMN, seseorang juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Seperti menjadi pengurus Partai Politik maupun Calon Legislatif dari berbagai tingkatan.

• Tanggapi Rizal Ramli yang Sebut Ahok Biang Keributan, Arya Sinulingga: Gaya-gaya Bang Rizal Saja

"2.Selain itu juga memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015

yaitu bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.

Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD, Tingkat I, dan DPRD Tingkat II," kata Fadjroel Rachman.

Terakhir, tak kalah pentingnya adalah petinggi di BUMN tidak boleh memiliki visi dan misinya sendiri.

Yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.

"3. Presiden - Wapres menekankan hanya ada visi-misi Presiden - Wapres, tidak ada visi-misi Menteri,

demikian pula di BUMN ~ FR," demikian tulis Fadjroel Rachman dalam keterangan foto Ahok.

• Politisi Gerindra Andre Rosiade Peringatkan Ahok yang akan Jadi Bos BUMN: Jangan Petantang-petenteng

(TribunWow.com/Mariah Gipty)