Rizal Ramli Tolak Ahok jadi Bos BUMN karena Banyak Kasus: Bangsa Kita Hampir Terpecah Gara-gara Ahok

TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli tak setuju diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.

Hal itu diungkapkan Rizal Ramli saat menjadi bintang tamu di acara Apa Kabar Indonesia Malam pada Sabtu (16/11/2019).

Rizal Ramli mengatakan, Ahok masih memiliki banyak kasus yang belum terselesaikan.

• Arya Sinulingga Minta Publik Tak Terpaku Kasus Masa Lalu Ahok: Lihat Sisi Profesional

"Sebetulnya sih sederhana, Ahok punya banyak kasus keuangan," ujar Rizal Ramli dikutip TribunWow.com dari Talk Show tv One pada Minggu (18/11/2019).

Lantas, Rizal Ramli membeberkan kasus-kasus yang belum ditangani tuntas oleh Ahok.

"Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, beli tanah Cingkareng dari DKI, kasus Trans Bus itu yang importer Tiongkok," ucapnya.

"Kasus-kasus itu menunjukkan dia tidak biasa dengan Good Goverment," tambah Rizal Ramli.

Selain itu, Rizal Ramli menilai Ahok akan menjadi biang kerok dalam keributan baru.

Ia kemudian mengungkit kembali Pemilihan Daerah DKI Jakarta pada 2016 lalu.

"Yang kedua hari ini Indonesia juga sudah banyak masalah ya kan? Inget enggak bangsa kita hampir terpecah gara-gara Ahok pemilihan Gubernur, orang berantem," katanya.

Sehingga, Rizal Ramli menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kok ciptakan Pak Jokowi ciptakan masalah baru gitu," tutur Rizal Ramli.

Pria 64 tahun tersebut kemudian mengungkapkan lagi alasannya mengapa tak setuju Ahok menjadi petinggi satu di antara BUMN.

Ahok dianggap tidak memiliki pengalaman dalam perusahaan.

"Nah yang kedua dia tidak punya corporate experience (pengalaman perusahaan)  saya ledek kelas Glodog

"Maksudnya itu ga punya pengalaman corporate yang bagus padahal masih banyak anak-anak muda yang bisa punya pengalaman eksekutif yang bagus termasuk temen-temen Tionghoa," katanya.

Kemudian, Rizal Ramli tak segan menyebut Ahok hanya memiliki modal keributan.

"Itu akan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada Ahok yang modalnya keributan doang," ujarnya.

• Kabar dan Penampilan Terkini Veronica Tan Mantan Istri Ahok, Gagas Kegiatan Musik di Rusun

Lihat videonya sejak menit awal:

Ahok Diminta Kontrol Emosi Jadi Petinggi BUMN

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan ditunjuk untuk memegang jabatan satu di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyambut baik kabar tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari BBC Indonesia pada Kamis (14/11/2019), Mamit Setiawan merasa Ahok mampu menjadi petinggi satu di antara BUMN, tercermin dari pengalaman memimpin DKI Jakarta.

• Erick Thohir Pastikan Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

"Kita melihat ada perubahan cukup signifikan terkait jalur birokrasi, manajerial, transparansi, saat Pak Ahok menjadi gubernur DKI," ujar Mamit Setiawan.

Selain itu, Ahok juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha pertambangan yang dinilai dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilatas di bidang energi.

"Karena dari latar pendidikan, Pak Ahok dulu jurusan geologi dan pengusaha juga, khususnya di pertambangan," ujarnya.

Kendati demikian, Mamit meminta agar Ahok nantinya bisa mengontrol sikap dan emosinya jika telah benar-benar menduduki jabatan di BUMN.

Pasalnya, sedikit saja ada kegaduhan dapat membuat BUMN tidak produktif.

"Kalau itu terjadi, yaitu Pak Ahok tidak mengubah sikap, tingkah laku dan ucapan, akan membuat suasana tidak produktif dalam BUMN," ungkapnya.

Menurut Mamit, Ahok lebih baik nantinya tidak banyak bicara di depan media.

"Jadi harus dijaga bicaranya, sebagai komisaris seharusnya tidak banyak bicara di depan media, karena lebih baik bicara di internal saja," ungkap Mamit.

Dengan bergabungnya Ahok, Mamit berharap agar nantinya suami dari Puput Nastiti Devi ini bisa menangkap mafia-mafia di BUMN.

"Harapannya bisa diaplikasikan nanti dalam BUMN, sehingga bisa mengurangi kerugian atau bisa mengurangi orang-orang yang mencari rente terhadap BUMN," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mamit juga menuturkann dirinya tidak masalah jika Ahok nantinya menjabat sebagai komisaris utama.

Pasalnya, Ahok sebagai perpanjangan tangan pemerintah bisa memberikan pengarahan.

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, apalagi sebagai komisaris utama, dia akan bisa memberikan pengarahan," ujar Mamit.

• Kata Menteri BUMN Erick Thohir soal Status Mantan Napi Ahok: Tanya ke Ahlinya Saja

Menurutnya, meski jadi perpanjangan tangan pemerintah bukan berati Ahok tidak bebas bergerak.

"Justru sebagai komisaris utama, dia bisa menyampaikan visi dan misi pemerintah, sehingga bisa menjadi hal yang bisa dilakukan, demi kebaikan perusahaan BUMN," ungkap dia.

(TribunWow.com/Mariah Gipty)