Ahok Masuk BUMN, Novel Bamukmin: Rakyat Menolak, Kalau Dipaksakan Sangat Mengancam Keutuhan Bangsa

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Novel Bamukmin, meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai salah satu direktur utama di perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.

Salah satunya Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak Ahok menjadi bos PT Pertamina (Persero).

• Politisi Gerindra Andre Rosiade Peringatkan Ahok yang akan Jadi Bos BUMN: Jangan Petantang-petenteng

"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin salah satu perusahaan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.

"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah memasang spanduk yang menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan, ‎Serikat Pekerja Pertamina telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.

Adapun bunyi sepanduk tersebut ‎diantaranya:

"Milih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!

Pertamina Tetap Wajib Utuh, Tolak Siapapun Yang Suka Bikin Rusuh.

Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Orang Tak Terpuji & Mulut Kotor.

Pertamina Menjulang-Rakyat Senang Pemberang Datang-Kita Perang!!!

Berkali-Kali Ganti Direksi Kami Tak Peduli, Tapi Kedatangan Biang Kekacauan Jadi Musuh Kami!!!

Tanggapan Gerindra

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade turut mengomentari masuknya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi satu di antara perusahaan BUMN.

Hal itu diungkapkan Andre Rosiade saat menjadi narasumber di acara Dialog Kompas TV pada Jumat (15/11/2019).

Andre Rosiade mengaku tak masalah Ahok diangkat menjadi Bos BUMN.

Kendati demikian, Andre Rosiade juga memberi peringatan pada Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Harapan kami tentu kalau Pak Erick memang memilih Pak Ahok tentu ada hal-hal yang diingatkan," ujar Andre Rosiade.

Andre Rosiade lantas mengungkit keinginan BUMN yang ingin menjadikan Ahok sebagai petinggi karena sifat transparansinya.

"Pertama tentu seperti yang saya sampaikan ada klarifikasi soal ke BPK dan KPK, kasus-kasus pembelian Sumber Waras, pembelian tanah sendiri, DKI, Cengkareng loh kan katanya mau transparansi, perbaikan," ujar dia.

Pasalnya masih ada isu kasus hukum Ahok yang hingga kini belum tuntas.

"Bayangkan Pak Ahok waktu jadi Gubernur membeli Sumber Waras, BPK,' ujarnya.

• Tanggapi Rizal Ramli yang Sebut Ahok Biang Keributan, Arya Sinulingga: Gaya-gaya Bang Rizal Saja

"Ini butuh klarifikasi saran saya ya, yang kedua memimpin BUMN ke depan harapan kita tentu perbaikan," imbuh Andre Rosiade.

Selain itu, Andre Rosiade meminta Erick Thohir nantinya memberikan peringatan pada Ahok.

Ia meminta agar Ahok diperingatkan soal tingkah lakunya untuk menjaga kesopanan.

"Harapan kami tentu Pak Erik ingatkan Pak Ahok."

"Jangan ulangi gaya lama dalam memimpin DKI di BUMN nanti, tidak perlu melakukan perbaikan, melakukan reformasi, melakukan transparansi tidak harus memaki-maki orang," kata politisi 41 tahun tersebut.

Menurutnya, banyak pejabat BUMN yang sukses tanpa harus dimaki-maki atasannya.

"Banyak direksi sukses tanpa perlu memaki-maki orang," ujar dia.

Lihat videonya mulai menit ke-00:49:

Ahok Diminta Kontrol Emosi Jadi Petinggi BUMN

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan ditunjuk untuk memegang jabatan satu di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyambut baik kabar tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari BBC Indonesia pada Kamis (14/11/2019), Mamit Setiawan merasa Ahok mampu menjadi petinggi satu di antara BUMN, tercermin dari pengalaman memimpin DKI Jakarta.

"Kita melihat ada perubahan cukup signifikan terkait jalur birokrasi, manajerial, transparansi, saat Pak Ahok menjadi gubernur DKI," ujar Mamit Setiawan.

Selain itu, Ahok juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha pertambangan yang dinilai dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilatas di bidang energi.

"Karena dari latar pendidikan, Pak Ahok dulu jurusan geologi dan pengusaha juga, khususnya di pertambangan," ujarnya.

Kendati demikian, Mamit meminta agar Ahok nantinya bisa mengontrol sikap dan emosinya jika telah benar-benar menduduki jabatan di BUMN.

• Arya Sinulingga Minta Publik Tak Terpaku Kasus Masa Lalu Ahok: Lihat Sisi Profesional

Pasalnya, sedikit saja ada kegaduhan dapat membuat BUMN tidak produktif.

"Kalau itu terjadi, yaitu Pak Ahok tidak mengubah sikap, tingkah laku dan ucapan, akan membuat suasana tidak produktif dalam BUMN," ungkapnya.

Menurut Mamit, Ahok lebih baik nantinya tidak banyak bicara di depan media.

"Jadi harus dijaga bicaranya, sebagai komisaris seharusnya tidak banyak bicara di depan media, karena lebih baik bicara di internal saja," ungkap Mamit.

Dengan bergabungnya Ahok, Mamit berharap agar nantinya suami dari Puput Nastiti Devi ini bisa menangkap mafia-mafia di BUMN.

"Harapannya bisa diaplikasikan nanti dalam BUMN, sehingga bisa mengurangi kerugian atau bisa mengurangi orang-orang yang mencari rente terhadap BUMN," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mamit juga menuturkann dirinya tidak masalah jika Ahok nantinya menjabat sebagai komisaris utama.

Pasalnya, Ahok sebagai perpanjangan tangan pemerintah bisa memberikan pengarahan.

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, apalagi sebagai komisaris utama, dia akan bisa memberikan pengarahan," ujar Mamit.

Menurutnya, meski jadi perpanjangan tangan pemerintah bukan berati Ahok tidak bebas bergerak.

"Justru sebagai komisaris utama, dia bisa menyampaikan visi dan misi pemerintah, sehingga bisa menjadi hal yang bisa dilakukan, demi kebaikan perusahaan BUMN," ungkap dia.

(Tribunnews.com/Glery Lazuardi/TribunWow.com/Mariah Gipty)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Novel Bamukmin: Rakyat Sudah Menolak, Pemerintah Jangan Paksakan Ahok Jadi Bos BUMN