Soal Wacana Ahok Jadi Pimpinan BUMN, Ma'ruf Amin Sebut Ada Nama Lain

TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut angkat bicara atas adanya wacana menjadikan politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama ata Ahok sebagai petinggi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Disebutkan Ma'ruf Amin, nama Ahok masih belum dibahas dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diselenggarakan pada Selasa (12/11/2019).

"Belum dibahas di TPA, belum. Saya dengar, masih diproses," ujar Ma'ruf Amin seperti yang dikutip TribunWow dari laman Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

• Andre Rosiade Sebut Posisi Ahok di BUMN Cocok Jadi Komisaris Utama PLN: Menurut Informasi Intelijen

Ma'ruf Amin juga mengatakan, dalam rapat TPA yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan seluruh kementerian dan lembaga itu baru membahas tentang pemberhentian pejabat BUMN.

"Yang khusus di TPA (kemarin) tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN. Memang hanya pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum," ujar Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

"Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," sambung dia.

Ma'ruf Amin juga mengatakan penunjukan Ahok sebagai direksi ataupun komisaris BUMN merupakan kewenangan presiden.

"Itu kewenangan presiden yang akan menentukan," jelas dia.

Wapres menambahkan, tak hanya Ahok yang dipilih sebagai pimpinan BUMN.

Menurutnya, ada juga beberapa nama lainnya yang menjadi kandidat.

Hal ini dikarenakan ada beberapa posisi yang kosong akibat ditinggalkan oleh pejabat BUMN yang lama.

Mantan Ketua Umum MUI ini juga mengatakan, kekosongan pimpinan BUMN tidak boleh dibiarkan lama.

Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikannya sebelum akhir tahun.

"Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosongan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," lanjut Ma'ruf Amin.

Sementara itu sebagaimana diberitakan KompasTV, kabar soal penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN ini dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menilai kemampuan dan kinerja Ahok telah terbukti dengan baik.

"Kita tahu kinerjanya," ucap Jokowi, Kamis (14/11/2019).

Ia juga mengatakan, saat ini Ahok sedang menjalani proses seleksi.

"Inikan masih proses seleksi," katanya.

• Ahok Ungkap Kriteria Orang yang Diinginkan Erick Thohir di BUMN, Singgung soal Kepentingan Pribadi

Saat ditanya mengenai perusahaan yang kan ditempati Ahok nanti di BUMN, Jokowi enggan menjelaskan lebih rinci.

"Ya nanti coba dilihat," jawabnya singkat.

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan dua jabatan yang akan diemban Ahok saat di BUMN yaitu komisaris atau direksi, Jokowi tidak memberi jawaban pasti.

"Bisa dua-duanya, tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan ia memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bos di salah satu BUMN.

Ia menyebutkan, Ahok dapat menjadi sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak."

Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang."

"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Ia meminta wartawan dan publik bersabar.

Menurut dia, kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

• Rekam Jejak Ahok yang Digadang Jadi Bos BUMN, Pernah Punya Usaha tapi Ditutup Pemerintah

Ahok sendiri juga sempat mengunjungi Erick Thohir di Kementerian BUMN pada Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu Ahok mengaku membicarakan tentang perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan menjelaskan lebih jauh mengenai posisi yang kan diembannya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade kembali mengomentari tentang penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di BUMN.

Kali ini ia berpendapat mengenai posisi yang kelak diemban Ahok di BUMN.

"Kalau menurut informasi intelijen saya, Komisaris Utama PLN," ujar Andre seperti yang dikutip dari akun YouTube KOMPASTV, Jumat (15/11/2019).

Andre kemudian menuturkan alasannya terkait posisi tersebut.

"Karena PLN itu ada empat posisi yang kosong, dirut dan tiga direksi termasuk komisaris utamanya, dan mereka dalam proses assesment di Kementerian BUMN, saya rasa itu yang akan menjadi posisi Pak Ahok," papar Andre.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan sinyal yang pernah diutarakan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Apalagi sinyalnya disampaikan oleh Pak Luhut (Panjaitan), salah satu BUMN di bidang energi, PLN menerangi semua orang, energi kan?" ujarnya.

Saat presenter Aiman Wicaksono memastikan ada perusahaan BUMN lain yang juga bergerak di bidang energi, Andre punya jawaban sendirinya.

"Tapi setahu saya Pertamina belum ada proses apapun, tapi yang berproses sekarang di Kementerian BUMN itu adalah PLN," jawab politisi Gerindra ini.

Andre kemudian mengatakan seluruh calon direksi BUMN sudah dipanggil dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Jadi seluruh calon kandidat direksi sudah dipanggil ke Kementerian BUMN untuk di fit and proper test, diwawancarai untuk disiapkan oleh menteri sebelum dikirim ke presiden," tutur Andre.

Ia pun semakin meyakini Ahok akan mengisi jabatan di PLN.

"Nah kalau nggak salah Senin-Selasa (fit and proper test), Ahok dipanggil hari.., ya mirip-mirip lah, ya kemungkinan posisi yang paling mungkin untuk Ahok adalah Komisaris Utama PLN," katanya yakin.

Aiman kembali menanyakan tentang posisi pasti yang akan ditempati Ahok tersebut.

"Bukan direksinya tapi Komisaris?" tanya Aiman.

Andre pun menyatakan, jika menjadi direksi maka harus memahami bidang perseroan tersebut.

"Ya kalu direksi kita tahu salah satu peraturan baik di Inpres nomor 8 tahun 2005 yang dibikin Pak SBY, maupun juga PER 02/MBU/02/2015 ataupun PER03/MBU/02/2015, itu soal pengangkatan dan pemberhentian direksi di BUMN," papar Andre.

"Salah satunya syaratnya direksi memahami perseroan yang akan dipimpin, kalau untuk jadi direksi, permasalahanya Pak Ahok ngerti nggak soal listrik?" imbuhnya.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)