Soal Wacana Ahok Jadi Bos BUMN, Andre Rosiade: Terserah Saja, Kita Tahu Karakter Pak Ahok

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade turut mengomentari soal wacana politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bos perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pemaparannya, Andre Rosiade meminta masyarakat untuk menyerahkan persoalan terkait kemungkinan Ahok jadi pimpinan BUMN pada pemerintah.

Ia mengatakan Menteri BUMN merupakan representatif dari pemerintah yang menguasai BUMN. 

• Djarot Syaiful Hidayat: Ahok Cocok Ditempatkan di BUMN yang Banyak Masalah

"Jadi Pak Erick Thohir tentu punya kewenangan penuh untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat BUMN, jadi kita serahkan sepenuhnya pada Pak Erick Thohir untuk mengangkat Pak Ahok," ujar Andre seperti yang dikutip dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Jumat (15/11/2019).

Meski kewenangan ada di tangan Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Andre mengatakan, sebagai anggota DPR RI, ia juga punya hak untuk mengingatkan Menteri BUMN tersebut.

"Tapi sebagai DPR tentu kita boleh untuk mengingatkan Pak Erick Thohir agar ke depan, kan tujuan yang disampaikan Pak Erick Thohir untuk mendobrak untuk memperbaiki, kan tujuannya baik sebenarnya pengangkatan ini," papar Andre.

"Nah tentu kita mengingatkan Pak Erick Thohir agar beliau bicara dulu juga dengan Pak Ahok, mengingatkan Pak Ahok," imbuhnya.

Namun ia juga sedikit lega dengan penjelasan dari Djarot Syaiful Hidayat mengenai perubahan sikap Ahok.

Ia kemudian menjelaskan mekanisme dari pengangkatan pimpinan BUMN baik komisaris maupun direksi, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku tentang pengangkatan pejabat BUMN.

"Kalau kita baca Inpres nomor 8 tahun 2005 soal pengangkatan direksi BUMN dan juga peraturan Menteri BUMN, PER 02/MBU/02/2015 dan juga PER03/MBU/02/2015, itu ada syaratnya," tutur Politisi Gerindra ini.

"Jadi kalau Pak Ahok diangkat jadi komisaris tentu dia dikasih tahu, diajak wawancara, diangkat,"

"Tapi kalau dia diangkat jadi direksi ada 10 tahapan yang harus dilalui Pak Ahok," tambahnya.

Andre pun merasa penasaran dengan tahapan yang dijalani oleh kader PDIP itu.

"Kalau Pak Ahok jadi direksi apakah sudah melewati tahapan itu, ada assesment dari pihak lembaga ketiga," kata Andre.

"Jangan sampai menginginkan Pak Ahok jadi direksi tahapan ini dilewati," ujar dia.

Dia berharap, dengan hadirnya Ahok di BUMN maka dapat mendatangkan perubahan yang signifikan.

"Jadi sekali lagi terserah saja, kita tahu karakter Pak Ahok, harapan saya sebagai DPR, (Ahok) dapat membawa perbaikan," 

• Tanggapi Penunjukan Ahok Jadi Pimpinan BUMN, Said Didu Soroti Gaya Kepemimpinan: Yakin Enggak Lolos

Menurutnya, melakukan perbaikan pada segala aspek dapat dilakukan tanpa emosional, seperti yang dilakukan Ahok saat masih menjabat sebagai gubernur.

"Jadi Pak Ahok, kurangi itu karakter petantang-petenteng waktu jadi Gubernur DKI,"

"Melakukan perbaikan ,reformasi, transparansi, profesionalitas, dapat dilakukan secara tegas tanpa memaki-maki orang,"

Andre lalu membandingkan sikap Djarot Syaiful Hidayat dengan Ahok.

"Contoh Pak Djarot, Pak Djarot melakukan perubahan tanpa memaki-maki orang kan?"

Dia juga mengingatkan kembali tentang keinginan Erick Thohir saat mengajak Ahok masuk ke BUMN, jangan sampai berantakan akibat gaya Ahok yang tidak berubah.

"Jangan sampai niat baiknya Pak Erick Thohir melakukan kebaikan tiba-tiba niat baiknya berubah menjadi kekisruhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Djarot juga mengungkapkan tentang perubahan yang sudah dialami Ahok.

Djarot juga mengatakan dirinya sudah sering melakukan pembicaraan dengan Ahok, dan melihat perubahan dalam diri suami Puput Nastiti Devi itu.

"Saya sudah berbicara dengan dia beberapa kali, dia sudah berkontempelasi selama dua tahun, dia sudah belajar untuk menguasai dirinya," papar Djarot.

Jika nanti terpilih sebagai pimpinan BUMN, Djarot menilai Ahok akan dapat menangani permasalahan yang ada di BUMN.

"Dia orang yang cepat belajar dan saya yakin dia kan belajar tentang sistemnya kayak apa, budayanya kayak apa, kita harus masuk lewat mana, dan dia adalah pendengar yang baik ketika dia msuk ke lingkungan baru," tutur Djarot.

Atas dasar itulah, Djarot yakin Ahok dapat membereskan persoalan.

"Saya yakin dia mampu untuk meletakkan dasar-dasar tata kelola perusahaan yang sehat dan baik," kata Djarot.

• Soal Penunjukan Pimpinan BUMN, Analis Politik LIPI: Kita Tahu PDIP Berusaha Melindungi Pak Ahok

Diberitakan sebelumnya, soal penunjukan Ahok ini, Menteri BUMN Erick Thohir punya alasannya sendiri.

Ia menyebutkan, Ahok dapat menjadi sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak."

Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang."

"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Ia meminta wartawan dan publik bersabar.

Menurut dia, kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut nama Ahok belum dibahas dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diselenggarakan pada Selasa (12/11/2019).

"Belum dibahas di TPA, belum. Saya dengar, masih diproses," ujar Ma'ruf Amin seperti yang dikutip TribunWow dari laman Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Ia juga mengatakan dalam rapat TPA yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan seluruh kementerian dan lembaga itu baru membahas tentang pemberhentian pejabat BUMN.

"Yang khusus di TPA (kemarin) tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN. Memang hanya pemberhentiannya. Tapi penggantiannya belum. Katanya sedang diproses. Kita tunggu saja," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ma'ruf juga mengatakan penunjukan Ahok sebagai direksi ataupun komisaris BUMN merupakan kewenangan presiden.

"Itu kewenangan presiden yang akan menentukan," lanjut dia

Wapres menambahkan, tak hanya Ahok yang dipilih sebagai pimpinan BUMN, tetapi juga beberapa orang lain.

Hal ini dikarenakan ada beberapa posisi yang kosong akibat ditinggalkan oleh pejabat BUMN yang lama.

Mantan Ketua Umum MUI ini juga mengatakan, kekosongan pimpinan BUMN tidak boleh dibiarkan lama.

Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikannya sebelum akhir tahun.

"Yang pasti tidak boleh lama-lama. Pasti itu, supaya tidak terjadi kekosomgan. Tunggu saja. Diharapkan sudah selesailah. Kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai," lanjut dia.

Lihat video selengkapnya pada menit ke 4.30

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)