Kata Menteri BUMN Erick Thohir terkait Status Mantan Napi Ahok

TRIBUNWOW.COM - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya tak mengurusi status hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pernah menjadi terpidana terkait masuknya nama Ahok dalam radar calon pimpinan BUMN.

Erick menyerahkan masalah tersebut kepada para ahli hukum untuk mengkajinya.

"Ya kan sudah ada ahli-ahlinya," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

• Benarkan Ahok akan Dapat Posisi di BUMN, Jokowi Sebut 2 Kemungkinan Jabatan: Kita Tahu Kinerjanya

Saat ditanya apakah pernyataannya itu menunjukkan bahwa rencana penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN tidak menyalahi aturan, Erick meminta wartawan bertanya ke ahlinya.

"Tanya ke ahlinya saja. Kan kalau kita kan korporasi, kami percaya good corporate governance dan beliau (Ahok) punya kontribusi," ucap Erick.

Saat ditanya BUMN sektor apa yang akan dipimpin Ahok, Erick kembali enggan menjawab.

"Belum tahu, nanti kita lihat saja," kata dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sinyal akan menempatkan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.

Selain dinilai memiliki rekam jejak yang baik, menurut Erick, Ahok merupakan sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

Namun, saat ditanya terkait posisi persis Ahok di BUMN, Erick meminta wartawan dan publik bersabar.

Kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

Posisi Ahok menjadi salah satu pemimpin di BUMN tersebut juga dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Peneliti Ungkap Posisi yang Cocok untuk Ahok

Peneliti Alpha Resarch Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cocok untuk menduduki jabatan Direktur Utama PT PLN (Persero) atau PT Pertamina (Persero).

Menurut dia, dua perusahaan ini memiliki tantangan besar, baik dari sisi finansial maupun tata kelolah korporasi.

Dua perusahaan pelat merah ini juga dipandang menjadi sarang mafia, mulai dari mafia migas sampai mafia proyek.

Dengan rekam jejak Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ferdy menilai pria asal Belitung itu sudah terbiasa berhadapan dengan mafia mulai dari korporasi, birokrat nakal dan politisi yang memanipulasi APBD.

“Jauh lebih tepat lagi jika Ahok menjadi Direktur Utama PLN, karena dia bersih, bernyali, memiliki integritas dan kemampuan mengolah keuangan."

"PLN itu memiliki masalah bawaan di keuangan dan hampir semua Dirut PLN selama ini mengakhiri jabatannya karena korupsi,” ujar Ferdy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11/2019).

Menurut Ferdy, Ahok juga dibutuhkan di PLN agar memperbaiki kinerja keuangan PLN yang memiliki rasio utang cukup tinggi dan mencemaskan.

• Reaksi Parpol soal Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, Dikritik Gerindra, Disebut Demokrat Cocok ke PLN

Per tahun 2019, total utang PLN mencapai Rp 604,5 trilun dan total aset mencapai Rp 1.537,923 triliun.

“Utang PLN yang menggunung tidak lepas dari kinerja masa lalu PLN yang tak becus, dan juga sebagai risiko dari kebijakan populis pemerintah Jokowi, yang ingin meningkatkatkan rasio elektrifikasi (tingkat rumah tanggga penikmat listrik),” kata Ferdy.

Atas dasar itu, Ferdy memandang Ahok cocok mengisi jabatan orang nomor satu di PLN.

Sebab, dia sudah teruji mengolah birokrasi, memiliki perhitungan-perhitungan sangat tepat dalam menentukan sebuah proyek.

Ahok juga diharapkan mampu membantu pemerintah Jokowi di PLN, karena pemerintah Jokowi memiliki target ambisius dengan program listrik 35.000 MW yang sampai saat ini baru mencapai 25 persen.

Untuk posisi Dirut Pertamina, Ahok, lanjut Ferdy, dianggap mampu membantu Jokowi.

Sumber defisit terbesar pemerintah Jokowi selama periode pertama disumbangkan dari sektor energi. Alasannya sangat jelas.

Produksi minyak dan gas nasional turun tajam sebesar 750.000 barrel per hari (bph) dan Pertamina harus mengimpor migas sebesar 800.000 bph untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 1,6 juta bph.

“Sangatlah bagus jika Ahok membantu pemerintah Jokowi di Pertamina."

"Pertamina juga harus menyelesaikan pembangunan kilang-kilang migas yang sudah ada programnya sejak tahun 2014, namun belum bisa dijalankan sampai sekarang, karena ketiadaan mitra bisnis."

"Risikonya, kita terus tertekan karena impor migas tinggi,” ucap dia.

Tanggapan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pimpinan di salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi sendiri yang merekomendasikan Basuki untuk menjadi salah satu bos di BUMN, ia tidak menjawabnya.

Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Basuki tetap harus mengikuti seleksi. "Ini kan masih proses seleksi," kata Jokowi.

Wartawan juga bertanya mengenai peluang Basuki lolos seleksi.

Presiden menjawab, sebagai mantan rekan kerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jokowi tahu betul bagaimana kinerja Basuki.

Meski demikian, Jokowi mengaku, tidak mengetahui di BUMN mana Basuki akan ditempatkan.

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

Jokowi-Ahok diketahui memang pernah berduet menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum akhirnya Jokowi terpilih sebagai Presiden.

Ketika ditanya kembali mengenai jabatan apa yang akan diberikan ke Basuki, Jokowi membenarkan ada dua jabatan yang kemungkinan diberikan, yakni komisaris atau bagian direksi.

"Bisa dua-duanya. Tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar dia.

Diberitakan, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, Ahok belum dapat mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Tapi, kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Akhdi Martin Pratama/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN"