PSI Ungkit Waktu Pembahasan Anggaran di ILC, Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua: Sudah Lewati Batas

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengatakan waktu bukanlah alasan untuk pembahasan perencaan anggaran DKI Jakarta.

Inggard mengatakan waktu bukanlah masalah dalam pembahasan, karena realitanya saat ini sudah melewati batas waktu pembahasan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), Inggard menegaskan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran APBD DKI 2020 agar tidak fokus pada batas waktu.

"Dan saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan, janganlah kita hanya terbentur pada waktu," tegas Inggard.

Inggard mengatakan saat ini, waktu pembahasan juga sudah melewati batas dari yang ditentukan.

"Nyatanya sampai hari ini ktia sudah melewati batas," jelasnya.

Inggard mengatakan pembahasan bahkan baru dimulai di bulan Oktober.

"Karena akan harus ada excuse (alasan), kita harus sudah bahas baru bahas artinya baru bulan Oktober," tambahnya.

Politisi Gerindra tersebut mengatakan tidak mungkin untuk pembahasan dipaksa selesai dalam waktu 1 bulan.

"Mana mungkin kita harus dipaksa untuk 1 bulan," katanya.

Menurut Inggard waktu bukanlah masalah karena bisa dinegosiasikan dengan instansi terkait.

"Tapi kan itu tidak menjadi masalah, kalu kita buat surat kepada Depdagri," jelasnya.

Maka dari itu, Inggard mengatakan dirinya mengkritisi secara detail tiap nomenklatur.

"Sehingga kita terus mengkrtisi per nomenklatur, per jumlahnya, sehingga kita baru, setelah itu pun kita akan konsolidasikan dari 5 komisi yang ada di Banggar besar," papar Inggard.

Ia menambahkan di Banggar besar juga masih ada kesempatan untuk membantah antar komisi.

"Di Banggar besar pun masih ada keterlibatan kita untuk membantah antar komisi," katanya.

• PSI Berikan Anies Baswedan Solusi Selesaikan Polemik APBD: Sangat Sederhana Permintaan dari PSI Itu

Inggard kemudian mengatakan untuk para anggota dewan menggunakan tempat dan waktu yang semestinya untuk membahas kejanggalan anggaran.

"Inilah yang saya harapkan sebagai anggota dewan saya juga ingin ketika ada tempat ruang dan waktu untuk pembahasan kita gunakan di sana," jelasnya.

Inggard kemudian menyindir PSI yang membongkar data pembahasan di sosial media.

"Jangan kita ini menggunakan tempat yang tidak pada tempatnya," jelas Inggard.

Inggard kemudian menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan maksudnya dalam penyelesaian masalah di dalam rapat dewan.

"Misalnya kalau saya menarik rambut di dalam tepung bagaimana tepung itu tidak berantakan," kata dia.

Video dapat dilihat mulai menit 9.15:

Inggard Joshua Tegur PSI yang Bahas Anggaran Tidak Pada Tempatnya

Politisi Gerindra Inggard Joshua ingatkan PSI untuk jangan mendiskreditkan lembaga dewan, jika ada oknum yang bermasalah, Inggard perintahkan untuk menangkap oknum tersebut di lembaga yang terkait.

Dilansir TribunWow.com dari video Youtube KompasTv, Rabu (6/11/2019), mulanya Inggard tidak mengungkit soal masalah pelaporan Politisi PSI William Aditya Sarana ke KPK.

Anggota DPRD DKI Jakarta William dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI atas tuduhan melanggar kode etik DPRD.

Inggard tidak membahas pelaporan tersebut lantaran dirinya bukan pihak yang melaporkan William.

"Saya tidak mengaitkan menyangkut masalah laporan ke Badan Kehormatan (BK)," jelas Inggard.

"Karena pada prinsipnya, saya tidak lakukan itu," tambahnya.

Ia mengatakan sebagai anggota dewan, dirinya hanya ingin menertibkan keributan yang terjadi.

"Sebagai anggota dewan saya ingin menertibkan suasana dewan supaya tidak ada persaingan," kata dia.

Politisi Gerindra tersebut menjelaskan dirinya ingin menghindari keributan agar tugas dan fungsi dewan tetap dapat berjalan seperti biasa.

"Yang artinya, menjurus kepada inkonsistensi bagaimana kita melakukan fungsi dan tugas kita," tuturnya.

Inggard mengatakan sudah tugas dirinya melerai keributan yang terjadi di pemerintahan.

"Ketika saya melerai mereka (Anggota DPRD DKI Jakarta), tanggung jawab saya," kata dia.

Ia mengatakan semua anggota dewan harus memiliki etika yang mencerminkan wakil rakyat.

"Artinya kita semua harus punya etika," tegas Inggard.

Inggard menekankan agar sesama anggota dewan jangan saling berkompetisi.

Ia menekankan seharusnya masalah diselesaikan dalam rapat ketika ada orang yang menyusun anggaran tersebut.

"Jangan merasa saling bersaing, tapi ajukan lah di dalam rapat komisi ada orang yang menyusun, kita tunjuk orang yang menyusun itu," katanya.

• Soroti Kerja TGUPP di Era Anies Baswedan, Politisi PSI Diskakmat Najwa Shihab: Zaman Ahok Kan Juga?

Aiman kemudian menanyakan ketika Badan Kehormatan DPRD DKI menyatakan William bersalah atas mengungkap anggaran.

Aiman menanyakan kepada Inggard apakah keputusan Badan Kehormatan DPRD DKI tepat atau tidak.

Inggard menyerahkan hal tersebut kepada mekanisme yang berlaku

"Tergantung mekanismenya bagaimana," jelasnya.

Ia menegaskan soal pelanggaran etika, tidak terdapat dalam Undang-Undang dan tidak juga diatur dalam peraturan tata tertib dewan.

"Itu tidak diatur dalam Undang-Undang, tidak diatur dalam peraturan tata tertib dewan," kata dia.

Inggard mempersilakan setiap orang untuk menafsirkannya sendiri.

"Tinggal persepsi orang masing-masing," katanya.

Menurut Inggard, William cukup diberikan peringatan kekompakan atas tindakannya yang mengunggah perencanaan anggaran ke sosial media.

Aiman merespon tersebut dengan memberikan pernyataan William berarti bersalah jika diberikan sanksi peringatan.

Inggard menjawab ketika ada suasana gaduh maka tingkat produktivitas menjadi turun.

"Artinya membuat suasana tidak gaduh, kalau gaduh membuat kontraproduktif," kata Inggard.

Aiman kembali menanyakan maksud Inggard soal kegaduhan.

Ia mengatakan ketika William membuat gaduh berarti dirinya bersalah.

Menanggapi pernyataan Aiman, Inggard tidak memberikan jawaban tegas.

Ia hanya mengingatkan Aiman agar tidak menyimpulkan perkataannya.

"Pak Aiman tidak bisa ngomong seperti itu," jawab Inggard.

Aiman kembali menanyakan bila diberi peringatan karena membuat gaduh apakah William berarti bersalah?

Inggard mengatakan belum tentu jika diberi peringatan berarti bersalah.

"Oh tidak juga," kata Inggard.

Peringatan menurut Inggard bukan berarti bersalah.

"Maksudnya saya tadi diingatkan," jelasnya.

• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok: Kalau Duit, Langsung Tutup

Inggard mengatakan semua yang dilakukan demi kepentingan masyarakat adalah hal yang baik, namun dalam melakukan hal tersebut ada waktu dan tempat yang semestinya.

"Semua yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat baik, cuma harus jelas ruang tempat dan waktunya," kata Inggard.

Dirinya kembali mengingatkan untuk jangan sampai berbicara pada tempat dan waktu yang salah.

"Jangan sampai kita ngomong sesuatu di ruang dan tempat yang bukan pada tempatnya," tegas Inggard.

Inggard menegaskan ketika ada oknum yang bersalah maka tangkap oknum tersebut jangan merusak lembaga tempat oknum tersebut berada.

"Saya berbicara ini jangan merusak lembaga dewannya, kalau ada maling di sana tangkap malingnya," jelas Inggard.

Video dapat dilihat mulai menit 1.10:

(TribunWow.com/Anung Malik)