Kabinet Jokowi
Jokowi: Jangan Menggigit Orang yang Benar dan Jangan Pura-pura Salah Gigit
Dalam Rakornas di SICC, Jokowi menyampaikan pesan pada seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah, apa pesannya?
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dengan forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda) digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Rapat yang dihadiri seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (13/11/2019), Jokowi menyampaikan pesannya pada seluruh peserta yang hadir.

• Ungkap Kesan Pertamanya Sidang Kabinet Dipimpin Presiden, Prabowo: Jokowi Panglima Tertinggi Saya
"Jangan menggigit orang yang benar, kalau yang salah silakan digigit, dan jangan pura-pura salah gigit," ujar Jokowi diiringi tepuk tangan para hadirin.
Jokowi juga melanjutkan pesannya terkait pelaku usaha yang sedang mengembangkan bisnisnya.
"Jangan juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi demi kemajuan negara ini."
"Karena tugas saudara-saudara sekalian adalah mengigit siapapun yang memiliki niat buruk, untuk mengganggu agenda-agenda strategis bangsa kita," kata Jokowi.
Ia juga menegaskan tak segan-segan untuk menindak para aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap pelaku usaha.
"Saya juga tidak akan memberikan toleransi, pada aparat hukum yang pekerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang pekerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat, ini saya sampaikan ini secara terbuka," tegas Jokowi.
Hal ini presiden sampaikan secara terbuka karena dirinya kerapkali mendengar kasus-kasus yang melibatkan aparat hukum tersebut.
Jokowi juga menyatakan dirinya akan menginventarisasi untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oeh pimpinan aparat hukum seperti Kapolri ataupun Jaksa Agung.
"Nih ada ini, di Kejari ini, Kejati ini, di Polres ini, langsung pecat, copot gitu saja sudah," ucap mantan Wali Kota Solo ini.
Presiden juga meminta untuk menghentikan praktik kotor ini.
"Kayak gitu harus setop jangan diterus-teruskan," pinta Jokowi.
Tak hanya itu, TNI juga diminta Jokowi untuk menjaga kewibawaan TNI demi pertahanan negara.
"Kebesaran TNI harus digunakan untuk menjaga pertahanan,keamanan,persatuan. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini," kata presiden.
Jokowi juga sudah berulangkali menitipkan pesan ini pada Panglima TNI.
Hal ini dikarenakan rakyat yang berharap pada kontribusi TNI dan Polri.
• Gibran Maju di Pilkada 2020, Politisi PDIP Nusyirwan Ingatkan Posisi Jokowi: Gak Lupa Ayahnya Siapa
Penciptaan lapangan kerja juga menjadi agenda besar dalam Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
Tak hanya itu, ada agenda lain yang juga menjadi perhatian Jokowi, yaitu peningkatan ekspor dan penurunan impor.
Ia kembali mengingatkan untuk para oknum yang berani bermain dalam area agenda ini akan ditindak sendiri oleh presiden.
"Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini, saya wanti-wanti betul. Sampai masih ada yang bermain, akan saya gigit sendiri," tegas presiden.
Jokowi mengaku dirinya sudah mempelajari permasalahan-permasalahan selama periode sebelumnya.
"Lima tahun ini saya detailkan, ini apa kok nggak jalan, saya sudah mulai ngerti," ucap pria kelahiran Solo ini.
Presiden berucap jika sampai hal tersebut terjadi, maka ia akan bertindak dengan caranya sendiri.
"Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin saja, di sana ada yang main-main," ucapnya.
Rakornas ini digelar untuk menguatkan kembali koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah guna menyukseskan agenda bangsa.
Hal ini pulalah yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Karena kita tahu presiden punya visi misi untuk 5 tahun ke depan, dan ini beliau minta untuk diterjemahkan," ujar Tito.
"Tapi semua itu tidak efektif tanpa dukungan daerah, kenapa? Karena daerah mempunyai satu, otonomi, yang kedua anggaran dari pusat diberikan pada daerah," lanjutnya.
Menurutnya, jika pemerintah pusat dan daerah berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan sinkron.
Rakornas ini dihadiri oleh 2693 peserta yang terdiri dari unsur kepala daerah, DPRD, polisi, kejaksaan, dan TNI.
Lihat video selngkapnya pada menit ke 2.05
(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)