Breaking News:

Polemik APBD DKI 2020

Disalahkan soal Aibon Rp 82 Miliar, Anies Baswedan: Lebih Baik Dikira Bermasalah, Ternyata Enggak

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan dirinya disalahkan atas masalah anggaran, karena dirinya bisa buktikan tak bersalah

Penulis: anung aulia malik
Editor: Ananda Putri Octaviani
YouTube Deddy Corbuzier
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan dirinya disalahkan atas masalah anggaran, karena dirinya bisa buktikan tak bersalah 

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya tidak masalah ketika dituduh menjadi penyebab munculnya kejanggalan anggaran di APBD DKI 2020.

Anies Baswedan menjelaskan dirinya lebih baik dikira memiliki masalah agar bisa membuktikan bahwa bukan dirinya yang menjadi penyebab dari masalah tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Deddy Corbuzier, Rabu (13/11/2019), mulanya Anies Baswedan menjelaskan dirinya telah menegur keras anak buahnya yang menginput data seenaknya.

Anies Baswedan Klaim Tak Bersalah atas Polemik Anggaran DKI: Salah Itu kalau Tahu Masalah tapi Diam

"Saya nemuin ini, saya marahin anak buah di sana, hei kalian ini yang benar kerjanya. Saya tunjukin itu atk sekian, bolpoin sekian," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan menjelaskan apa yang ia lakukan memiliki bukti karena ada rekaman videonya.

"Dan saya tunjukkin itu ada rekamannya," terang Anies Baswedan.

Ia mengatakan sebelum ada keramaian masalah kejanggalan anggaran di masyarakat, dirinya telah terlebih dahulu menemukan masalah anggaran dan melakukan perbaikan dari dalam.

"Jadi saya kerjain ini sebelum ini rame di luar," terang Anies Baswedan.

Kemudian Anies Baswedan justru heran karena masalah yang ia temukan malah seolah-olah dikatakan berasal dari dirinya.

"Terus sekarang itu seakan-akan saya yang bikin (masalah anggaran)," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan menjelaskan dirinya justru telah menegur keras orang-orang yang mengisi data anggaran seenaknya sendiri.

"Saya itu di dalam marahin semua orang," tutur Anies Baswedan.

Anies kemudian tidak mempermasalahkan dirinya malah disalahkan.

Pasalnya, Anies menilai hal tersebut sudah menjadi resiko seorang gubernur.

"Ya enggak apa-apa itu resiko jadi gubernur," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan Klaim Tak Bersalah atas Polemik Anggaran DKI: Salah Itu Kalau Tahu Masalah Tapi Diam

Karena menurutnya yang mengerjakan adalah staff DKI, maka dirinya akan tetap bertanggung jawab.

"Bagaimanapun juga yang ngerjain kan staff DKI, tetap bertanggung jawab," jelas Anies Baswedan.

Ia mengatakan bahwa ketika muncul pertanyaan kenapa ada masalah tersebut, Anies Baswedan menjawab memang masalah tersebut telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"Karena itulah ketika saya dibilang ini bermasalah, emang iya tiap tahun begini (bermasalah)," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan dirinya sebenarnya tidak ingin mengungkit soal kecacatan sistem anggaran.

"Saya itu sebenarnya enggak mau bilang soal sistem, coba kalau aku mau jadikan ini komoditas publik. Tahun lalu ketemu ini apa yang gua kerjain, langsung gua publish," papar Anies Baswedan.

Ia mengaku dirinya lebih memilih untuk bekerja secara diam-diam dan membenahi sistem dari dalam tanpa mengumumkannya ke publik.

"Enggak tuh diem aja, dikoreksi langsung, di-upgrade," jelas Anies Baswedan.

Kemudian Anies Baswedan menjelaskan dirinya lebih baik dituduh bersalah padahal dirinya tidak melakukan kesalahan itu, dibandingkan dikira tidak bermasalah ternyata justru memiliki salah.

"Sekarang saya bisa jelasin kan, tapi enggak apa-apa saya dianggap bertanggung jawab tapi saya tunjukkin itu (kecacatan sistem)," jelas Anies Baswedan.

"Lebih baik dikira bermasalah ternyata enggak, dari pada dianggap tidak bermasalah ternyata bermasalah," tambahnya.

Anies Baswedan Sindir Sistem Anggaran: 39.000 Item Dilihat Satu-satu Pakai Mata

Video dapat dilihat mulai menit 15.35

FITRA Sebut Anies Baswedan Langgar Pergub Jika Tak Unggah Proses Penganggaran

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) jika tidak mempublikasikan informasi perencanaan anggaran.

FITRA menjelaskan ada kewajiban yang mewajibkan gubernur, untuk mempublikasikan ke publik setiap kebijakan atau rancangan kebijakan.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), Misbah mulanya berecerita tentang partisipasi FITRA dalam menyisir komponen-komponen KUA PPAS.

 Anggota DPRD DKI Masih Temui Banyak Kejanggalan Anggaran, Sindir Anies Baswedan Tidak Niat

Saat melakukan penyisiran, FITRA menemukan beberapa komponen yang menurutnya janggal.

"Setelah kami terlibat dalam proses penyisiran, kami menemukan komponen-komponen yang menurut kami janggal," kata Misbah.

Komponen janggal tersebut satu di antaranya adalah lem Aica Aibon yang ternyata setelah diteliti lebih lanjut mencapai angka Rp 126 miliar.

"Seperti pembelian lem Aica Aibon tidak hanya Rp 82,8 miliar, tapi Rp 126 miliar," terangnya.

Ia mengatakan permasalahan utama di Pemprov DKI ada pada transparansi informasi.

"Problem utamanya adalah pada aspek transparansi yang tidak dijalankan Pemprov DKI," kata dia.

Misbah kemudian merespons cuplikan tayangan pernyataan Anies Baswedan, yang menganalogikan perbuatan PDIP dan PSI seperti mengambil sebuah potongan-potongan film yang belum jadi, dan mengatakan hal tersebut adalah cuplikan film yang akan tayang.

Ia mengatakan analogi yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah hal yang keliru.

"Kalau tadi Pak Anies Baswedan menganalogikan bahwa ini semacam pembuatan film, terus kemduain ada sebagian roll-nya yang diambil kemudian dipublikasikan. Ini saya rasa analogi yang keliru," terang Misbah.

Pernyataan Misbah didasari oleh fakta, yang dipublikasikan oleh PDIP dan PSI adalah dokumen publik.

"Karena APBD itu adalah dokumen publik," terang dia.

Misbah mengatakan ketika Anies Baswedan tidak mempublikasikan data tersebut, maka dirinya telah melanggar Pergub yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.

"Ini justru melanggar Pergub yang ditandatangani sendiri oleh Pak Anies, Pergub 175 tahun 2016 tentang penyajian informasi publik," tambahnya.

Ia menjelaskan dalam Pergub tersebut tercantum seluruh kebijakan atau rancangan kebijakan berhak diketahui masyarakat umum.

"Di situ dicantumkan setiap kebijakan atau rancangan kebijakan bisa diketahui oleh publik," paparnya.

Ridwan Saidi Singgung Masa Kerja Anies Baswedan: Dia Tak Mau Dilengserkan seperti Bapak Ahok

Video dapat dilihat mulai menit 9.00 :

(TribunWow.com/Anung Malik)

Sumber: TribunWow.com
Tags:
Anies BaswedanAnggaranPolemik APBD DKI 2020
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved