Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, PPP: Harus Mundur dari Parpol

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi memahami, mengapa Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir berencana menempatkan Basuki Tjahaja Purnama menjadi pimpinan di BUMN.

Namun, ia menyarankan, Basuki atau Ahok mengundurkan diri dari PDIP, jika ditunjuk memimpin salah satu BUMN.

"Karena BUMN harus steril dari parpol, maka Ahok harus mundur dari parpol," kata Baidowi saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).

• Reaksi Parpol soal Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, Dikritik Gerindra, Disebut Demokrat Cocok ke PLN

Baidowi berharap, Ahok dapat bekerja maksimal dan sesuai target apabila sudah ditunjuk menjadi salah satu pimpinan BUMN.

Selain itu, ia meminta Ahok mengubah pola komunikasi dengan mengedepankan empati ketimbang emosi dalam memimpin lembaga BUMN.

"Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi," ujarnya.

Diberitakan, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Golkar Setuju

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tidak masalah jika politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi direksi pada salah satu BUMN.

Ketua Umum Partai Golkar ini menilai Ahok sebagai sosok profesional untuk mengelola BUMN dan bukan sekadar politikus.

“BUMN sekarang kan memang sudah diisi profesional, tidak masalah. Saya tak sebut nama tapi saya bicara mengenai seorang profesional yang masuk BUMN,” ujar Airlangga ditemui di rakornas Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Airlangga enggan memberi komentar lebih banyak mengenai hal tersebut.

“Seorang profesional masuk BUMN kan bukan hal baru, seperti di Telkom.

Saya tidak bisa berkomentar banyak,” katanya.

Sedangkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa politisi PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.

• Ahok Dikabarkan Jadi Dirut PLN, Staf Khusus Menteri BUMN: Kita Belum Sejauh Itu

Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok.

Namun ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu.

Nanti tergantung Presiden lah," ujar Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Luhut enggan berkomentar lebih banyak tentang jabatan apa yang akan diberikan kepada Ahok.

Ia hanya menyambut positif jika nantinya Ahok menjadi salah satu petinggi BUMN.

"Ya bagus lah kalau dia (Ahok) masuk ke BUMN," ucap Luhut.

Dikritik Gerindra

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok untuk meminta bergabung ke dalam BUMN itu langsung mengundang respons dari partai Gerindra.

Melalui akun resmi Partai Gerindra, menuliskan;

"Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. #SuaraGerindra @KemenBUMN @erickthohir."

Selanjutnya, akun Partai Gerindra melalui Anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan pihaknya menghormati keputusan Menteri BUMN menjadikan Ahok sebagai pejabat di perusahaan pelat merah.

Tetapi ia menyarakan Erick Thohir untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPK maupun BPK sebelum menentukan Ahok sebagai pejabat BUMN.

"Anggota @DPR_RI Komisi VI @andre_rosiade menghormati keputusan @KemenBUMN @erickthohir untuk mengangkat Ahok, tapi beliau menyarankan agar Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan @KPK_RI dan @bpkri terlebih dahulu. #SuaraGerindra," tulisnya.

(Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PPP Minta Ahok Mundur dari PDIP Jika Dapat Jabatan di BUMN", dan di Tribunnews.com dengan judul Tanggapan Parpol Soal Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, Gerindra Menyerang, Demokrat & Golkar Setuju