Jelaskan Beda Era Ahok dan Anies Baswedan, M Qadari Malah Ditegur Karni Ilyas: Ada Unsur Ribut-ribut

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, M Qadari ditegur presenter Karni Ilyas saat salah memberikan penjelasan terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama alias Ahok.

Hal itu terjadi dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/11/2019).

Mulanya, M Qadari menyinggung soal penyisiran anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Qadari menyebut penyisiran anggaran kini menjadi hal yang paling ditakuti.

• Anggaran TGUPP Anies Baswedan Naik Drastis, DPRD DKI Usul Dicoret: Keinginan Anggota Dinolkan

• Ada Kejanggalan APBD DKI, Kata Ade Armando soal Meme Joker Anies Baswedan: DPRD Tahu Kelakuannya

"Ternyata sekarang ada sisir yang paling ditakuti, yaitu sisir anggaran," jelas Qadari.

"Nah, tapi saya enggak tahu itu kapan (Anies Baswedan) menyisir anggarannya, setelah William biacara atau sebelum William bicara," sambungnya.

Menurut Qadari, satu di antara faktor yang menyebabkan munculnya APBD janggal DKI Jakarta adalah adanya kesalahan dalam penyisiran anggaran.

"Saya kira mungkin justru di sini kesalahannya," kata Qadari.

"Pak Djarot mungkin sebelum beliau juga melakukan pendekatan bahwa dari bawah mulai dari musyawarah RW, kemudian kecamatan, kota dan seterusnya semua prosesnya dibuka," imbuhnya.

Qadari menyatakan, pada era pemerintahan Ahok, pemerintahan diselenggarakan secara terbuka.

Sehingga masyarat DKI Jakarta mengetahui apa yang dikerjakan oleh para elite politik daerahnya.

"Termasuk rapat-rapatnya juga dibuka, divideokan, di- upload, sehingga orang belum ribut, masyawakat belum ribut dia sudah tahu dulu bahwa gubernurnya ribut," ucap Qadari.

Menanggapi hal itu, Karni Ilyas lantas menyampaikan komentarnya.

Ia menyinggung soal anggaran pembelian penghapus papan tulis era pemerintahan Ahok yang mencapai Rp 53 miliar.

"Dulu itu belum ada yang mau ribut, walaupun ada penghapus yang sekian miliar, sekarang ini ada unsur ribut," terang Karni Ilyas.

Namun, pendapat berbeda disampaikan Qadari.

Menurutnya, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Ahok juga sering mendapat tuduhan.

"Sebetulnya sama-sama ribut, Ahok juga dirundung tuduhan juga, sama-sama," kata Qadari.

"Lain lagi itu bukan anggaran," sahut Karni Ilyas.

Lebih lanjut, Qadari menjelaskan tentang sistem e-budgeting yang dilaksanakan era pemerintahan Ahok.

"Tapi yang jelas begini, Ahok dulu seingat saya dia buka kemudian dia pakai e-budgeting langsung dia bawa ke Depdagri (Departemen Dalam Negeri), justru tidak dibawa ke dewan, akhirnya Ahok ribut dengan dewan," ucap Qadari.

"Betul ya pak ya?," tanya Qadari pada Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

• Sebut Nama Haji Lulung saat Bahas Kisruh APBD DKI, Andini Effendi: Masih Ingat Pemahaman Nenek Lu?

• Soroti Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin DKI Jakarta, Politisi NasDem Wibi Andrino: Hajar Dulu Atasnya

Menurut Djarot, Ahok kala itu juga membawa rancangan APBD ke DPRD DKI Jakarta.

"Enggak, dibawa ke dewan," ucap Djarot.

"Oh dibawa ke dewan juga," kata Qadari.

"Iya dong," sahut Djarot.

Karni Ilyas lantas memberikan tegurannya pada Qadari karena salah memberikan penjelasan.

"Jangan salah-salah, ini (ada) DPR," ucap Karni Ilyas.

"Oh iya ini dikoreksi pak makanya dikonfirmasi," ucap Qadari.

Simak video berikut ini menit 7.50:

William Dituduh Cari Sensasi

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menjawab pertanyaan publik tentang alasannya menyebarkan anggaran DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.

Hal tiu disampaikannya dalam channel YouTube Q&A METRO TV, Senin (11/11/2019). 

Diketahui, William membagikan screenshot kejanggalan APBD DKI Jakarta tersebut ke akun media sosial (medsos) Instagram-nya, @willsarana.

Sang presenter, Andini Effendi mulanya meminta alasan William membagikan anggaran DKI Jakarta itu di media sosial.

"Nah Mas William mungkin langsung aja, kenapa sih kok ngadunya ke publik?," tanya Andini Effendi.

William mengungkapkan, media sosial menjadi satu di antara perantara untuk berkomunikasi dengan publik.

"Ya kita harus melihat bahwa di zaman digital ini kita harus jadikan media sosial sebagai platform atau media bagi kita untuk berkomunikasi ke publik," terang William.

• Kisruh APBD DKI, Nama Haji Lulung Kembali Disebut, Andini Effendi: Lambo Hijau Buat Gagal Fokus

• Soroti Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin DKI Jakarta, Politisi NasDem Wibi Andrino: Hajar Dulu Atasnya

Lantas, Andini Effendi meminta pendapat William soal berbagai tuduhan yang diarahkan padanya.

"Cari sensasi atau betul-betul pure pengin publik tahu?," tanya Andini Effendi.

William mengaku dirinya tak pernah memiliki tujuan untuk membuat sensasi dengan unggahannya itu.

Ia menyebut telah mempertanyakan anggaran DKI Jakarta ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sejak Agustus 2019 lalu.

Namun, hingga kini tak ada jawaban.

"Kami tidak mencari sensasi karena kami sudah memberikan surat resmi kepada Bappeda sejak awal bulan Agustus (2019)," kata William.

Menanggapi pernyataan tersebut, Andini Effendi lantas membacakan pernyataan Mantan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan.

Dalam pernyataannya, Sri Mahendra Satria Wirawan menyebut Bappeda DKI Jakarta belum pernah mengunggah anggaran DKI Jakarta di laman website.

"Ngomongin Bappeda ini, Bappeda juga ada statement nih seperti ini katanya."

"'Kami belum pernah meng-upload, belum, KUA-PPAS belum pernah di-upload," kata Andini Effendi membacakan pernyataan Sri Mahendra.

(TribunWow.com)