Polemik APBD DKI 2020
Wakil Ketua DPRD DKI F-PAN Pilih Bantu Guru Paud Dibanding Formula E: Sayang Uangnya
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani sayangkan penggunaan dana triliunan rupiah untuk Formula E 2020 yang hanya berdurasi harian
Penulis: anung aulia malik
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Ketua F-Nasdem DPRD DKI Setuju Jakarta Butuh Acara Spesial
Eko Kunthadi Pegiat Media Sosial mempertanyakan tanggapan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino soal acara Formula E 2020 yang memakan anggaran triliunan rupiah.
Anggota DPRD DKI Jakarta tersebut kemudian menyamakan proyek Formula E 2020 dengan pembangunan Monas yang dilakukan oleh Soekarno saat kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Q&A METRO TV, Minggu (10/11/2019), awalnya Eko mempertanyakan bagaimana respon Wibi Andrino terhadap proyek yang hanya berdurasi beberapa hari tersebut.

Pertama Eko mengatakan banyak proyek anggaran bernilai besar yang beredar di publik.
Namun dari sekian banyak item yang bereda, Formula E 2020 adalah salah satu proyek yang kemungkinan besar akan dijalankan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
"Itu kan banyak banget item anggaran kemarin yang beredar di publik, tapi ada satu yang kayakyna sudah menjadi hal yang agak fix," jelas Eko.
"Misalnya rencana balapan Formula E 2020, bagaimana ini karena besar banget Rp 1 triliun," tambahnya.
Eko menyayangkan Rp 1 triliun hanya digunakan untuk proyek harian.
Ia kemudian berandai berapa banyak rumah susun yang bisa dibangun dengan anggaran sebesar Rp 1 triliun tersebut.
"Rp 1 triliun itu, bisa membangun berapa banyak rumah susun itu," jelasnya.
Eko lanjut membahas anggaran Jakarta yang defisit, ia menyayangkan uang Rp 1 triliun untuk event beberapa hari.
"Kemarin anggaran kita kan defisit, nah ini Rp 1 triliun untuk event beberapa hari," tambahnya.
Wibi Andrino Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, mengatakan bahwa anggaran untuk Formula E 2020 tidak murni Rp 1 triliun.
Ia menjelaskan karena dalam proyek tersebut juga terlibat pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).