Bahas Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Sebut Anies Baswedan dengan Julukan Baru: Gubernur Amatiran

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana memberikan komentarnya terkait anggaran DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.

Hal itu disampaikan dalam acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

Menyoroti tentang anggaran DKI Jakarta yang tak wajar, William lantas menyebut sang gubernur, Anies Baswedan sebagai seorang amatiran.

Lantas, apa maksud kata amatiran yang disebut William?

• PDIP Ingatkan Anies Baswedan untuk Transparan: Kayak Insecure, Apa yang Ditutup-tutupi Seperti Itu

• Bahas Kisruh RAPBD, Anies Baswedan Tak Bantah Dirinya Diincar, Ini Jawabannya soal Maju Pilpres 2024

• PSI Ingatkan Anies Baswedan Tak Kerja Setengah-setengah: Anda Ini Mengelola Uang Keringat Rakyat

Dalam acara tersebut, William menyatakan dua poin penting terkait hal anggaran APBD DKI jakarta.

"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan," kata William.

"Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur amatiran."

William lantas mengungkapkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang enggan untuk bersikap transparan ke pada publik.

"Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," terang William.

Atas ucapannya itu, William mengungkapkan alasannya.

Menurut William, Anies Baswedan tak memiliki pemahaman tentang proses penyusunan anggaran.

"Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik," ucap William.

"Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) itu (Rp) 95 triliun."

Total anggaran APBD 2020 DKI Jakarta itu lantas menurun secara tiba-tiba.

Menurut William, hal itu diketahui dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

"Lalu, pada pembahasan di banggar tiba2 turun menjadi (Rp) 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun."

William menyebut Anies Baswedan membuat anggota DPRD DKI Jakarta kerja dua kali dalam membahas perencanaan anggaran tersebut.

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah ke pada DPRD, jadi DPRD yang seharusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi," ucap William.

"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja."

Lantas, ia memberikan penjelasan terkait ucapannya yang menyebut Anies Baswedan alergi transparansi.

"Yang kedua, kenapa saya bilang alergi terhadap transparansi karena harusnya dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 ini sudah di-upload di website," terang William.

• Bandingkan Kasus Anies Joker dan Jokowi Komunis, Ade Armando: Pemimpin Tidak Boleh Tipis Telinganya

• Unggah Meme Joker Anies Baswedan, Ade Armando Ngotot Tak Mau Disalahkan: Saya Cium Bau Busuk

Menurutnya, Anies Baswedan merupakan sosok yang patut disalahkan atas tidak berjalannya transparansi soal perencanaan APBD DKI Jakarta ini.

"Dan terakhir, saya juga ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS ini sudah memiliki niat untuk transparan, tapi Pak Gubernur Anies Baswedannya aja nih yang enggak mau," kata William.

Terkait hal itu, ia telah memberikan ultimatum pada Anies Baswedan.

"Jadi saya mengultimatum nih, paling telat 11 November 2019 Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020," terangnya.

 Anies Baswedan Tanggapi Kasus Anggaran Tak Wajar DKI Jakarta

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube realita Tv, Minggu (3/11/2019), presenter realita Tv Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya. (TribunWow.com)