Media Asing Soroti Periode Kedua Jokowi, Sebut Tak Bisa Diandalkan hingga Dibandingkan dengan Obama

"Wakil Presiden yang baru, Ma'ruf Amin, adalah ulama Islam konservatif yang kuat."

"Ia punya sejarah intoleransi terhadap penganut agama minoritas dan kelompok LGBT," tulis The Guardian.

The Guardian kemudian membahas bagaimana Jokowi menuai kemarahan setelah menunjuk lawannya, Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan.

Padahal, mantan jenderal yang juga mantan menantu Soeharto itu diduga terlibat dalam penculikan dan kekerasan terhadap aktivis 1998.

Penunjukkan Prabowo oleh Jokowi dinilai sengaja dan disadari.

Sebab pada 2016 lalu, Jokowi juga melakukan langkah yang sama saat menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM.

Wiranto juga dituduh melakukan kejahatan HAM oleh tribunal atau pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Iklim politik Indonesia yang selalu membutuhkan rekonsiliasi dengan lawan, kembali dipertanyakan.

The Guardian menyayangakan kecilnya porsi oposisi di parlemen yang hanya seperempat.

"Penunjukan ini membuat aktivis dan warga Indonesia ketakutan. Mereka juga khawatir soal arah kebijakan negara. Paling mendasar, warga bertanya-tanya untuk apa dilaksanakan pemilu," tulis The Guardian.

Selain itu, The Guardian juga menyoroti keputusan Jokowi mempertahankan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Pasalnya, aksi unjuk rasa telah berlangsung selama beberapa pekan untuk memprotes kebakaran hutan dan RKUHP serta sejumlah undang-undang yang ditentang keras oleh sebagian warga.

Terakhir, The Guardian mengingatkan bahwa memang harapan tak ada yang sempurna. Presiden tak bisa menyenangkan semua warganya.

"Tapi kini makin jelas bahwa ia tak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya. Jelas juga bahwa warga tak seharusnya berharap seorang politikus bisa menjadi penyelamat," tulis mereka.

"Tekanan untuk reformasi dan oposisi yang sebenar-benarnya hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil Indonesia butuh semua pertolongan yang ada."

• Perppu KPK Tak Kunjung Diterbitkan, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam Dianggap Gagal Dorong Jokowi