Ketua MPR Sebut akan Jadi Preman Buas untuk Jokowi, Aktivis HAM Sebut Pemerintah Tak Usah Baper

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan pemerintah tak perlu terlalu sensitif dalam menanggapi kritik dan protes yang disampaikan oleh masyarakat terhadap mereka.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube KompasTv, Selasa (5/11/2019), Haris mulanya menanggapi cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Ketika membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila, Bambang mengeluarkan pernyataan tentang Pemuda Pancasila yang akan menjadi buas jika ada yang menganggu kedaulatan negara, Pancasila, dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kami akan menjelma jadi preman dan buas kembali tanpa pandang bulu makakala ada yang mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan RI dan Pancasila, serta Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Bambang Soesatyo dalam cuplikan pidatonya yang disampaikan saat Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila.

Haris mengatakan hal tersebut sangat jelas merupakan sebuah ancaman.

"Menurut saya statement-nya sangat jelas sekali ancaman," kata dia.

Haris mengatakan protes dan demonstrasi adalah hal yang biasa ditemukan di lapangan.

"Itu (demonstrasi) yang memang kami dapati juga di banyak situasi di lapangan, bahkan sejak dulu," katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu terlalu sensitif soal protes dan demonstrasi.

"Jadi enggak perlu juga terlalu baper pemerintahan hari ini," jelasnya.

• Ditelepon Siswa Bersuara Mirip Jokowi, Bamsoet: Siap Perintah Pak Presiden, Mau Ada Reshuffle Lagi?

Haris menjelaskan pergerakan massa untuk menyuarakan tuntutan hak mereka banyak terjadi

"Bahwa mobilisasi kelompok massa atau masyarakat untuk melawan atau merepresi suara-suara tuntutan hak atau kelompok-kelompok advokasi itu banyak terjadi," kata dia.

Hal yang dikhawatirkan oleh Haris adalah, Bambang Soesatyo mengeluarkan pernyataan tersebut dengan posisinya sebagai Ketua MPR.

"Dia ketua MPR," jelasnya.

Haris mengatakan jika masih ingin Indonesia menjadi negara demokrasi, seharusnya seorang negarawan seperti Bambang Soesatyo tidak mengancam publik.

"Saya berharap kalau kita masih mau menganggap ini sebagai sebuah republik dan negara demokrasi," kata dia.

"Harusnya seorang negarawan tidak bicara di podium mengancam," imbuhnya.

Ia menambahkan pernyataan yang disampaikan oleh Bamsoet sebagai sebuah kesetiaan buta terhadap Jokowi.

"Dan membuat semacam kesetiaan yang buta kepada presiden yang baru dilantik," tuturnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 6.35

Tanggapan Anggota DPR Soal Pernyataan Bamsoet

Menanggapi cuplikan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI F-Golkar Melki Laka Lena memberikan opininya.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube KompasTv, Selasa (5/11/2019), Melki mengatakan pernyataan dari Bamsoet sudah seharusnya ditanyakan kepada orang yang terkait.

"Tentu pernyataannya Pak Bamsoet mestinya ditanyakan kepada Pak Bamsoet sendiri," jelasnya.

• Tuntut Jokowi Klarifikasi Pernyataan Bamsoet, Rocky Gerung Dikeroyok Banyak Pihak Termasuk Rosi

Ia lanjut menjelaskan bagaimana visi pembangunan presiden saat ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

"Kedepan ini memang visi pembangunan Pak Jokowi membutuhkan kerja sama dari banyak kelompok," kata dia.

Melki berharap untuk semua pihak dapat bekerja sama.

"Tentu pada saat yang sama, kerja sama ini membutuhkan yang disebut dengan bagaimana semua pihak bisa bergandegan tangan secara baik," imbuhnya.

Kemudian ia menjelaskan bagaimana pertentangan perbedaan politik di Indonesia saat ini berada di posisi yang ekstrem.

"Perbedaan politik di antara semua komponen bangsa ini kita tahu mengalami titik yang cukup ekstrem," paparnya.

Melki kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekstrem.

Ia mengatakan yang dimaksud dengan ekstrem adalah bebasnya bertukar pendapat di era informasi yang maju ini.

"Kadang-kadang kita lihat, ini di luar yang bisa kita bayangkan di masalah informasi," jelasnya.

Dirinya lalu memberikan contoh kebebasan yang terlalu ekstrim.

Melki mengatakan saat ini presiden bisa dijadikan bahan kritikan dan lelucon secara bebas dengan aturan yang masih belum terlalu ketat.

"Sekarang presiden juga bisa diberikan meme apa saja, dibilang apa saja," katanya.

Dirinya berpendapat, kebebasan tersebut harus diatur melalui regulasi yang tepat.

• Ketua MPR Bamsoet Beri Peringatan ke Menteri Jokowi: Ekspektasi Masyarakat Cukup Tinggi

"Dan tentu ini membutuhkan sebuah regulasi yang pas," katanya.

Tujuan dari dibuatnya regulasi tersebut agar kepala negara diperlakukan dengan horrmat.

"Sehingga seorang kepala negara itu harus diperlakukan sebagai seorang kepala negara yang punya kehormatan," kata dia.

Melki merasa perlu bagi pemerintah untuk menentukan kebebasan hinga titik tertentu agar semua kelompok bangsa bisa berkumpul bersama tanpa kericuhan.

"Dan tentu pada wilayah ini kita perlu untuk mencari titik temu antara kebebasan dan bagaimana agar semua kelompok bangsa ini dapat bertemu bersama," tambahnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 4.15

Tanggapan Rocky Gerung Soal Pernyataan Bamsoet

 Dikutip TribunWow.com dari acara Rosi Kompas TV pada Kamis (31/10/2019), Rocky Gerung menyampaikan pendapatnya soal pernyataan Bambang Soesatyo.

"Kami akan menjelma jadi preman dan buas kembali tanpa pandang bulu makakala ada yang mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan RI dan Pancasila, serta Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam tayangan Rosi.

Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan Bambang Soesatyo itu harus diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu tidak ungkapan personal saya terangkan posisi dari Bambang Soesatyo adalah Ketua MPR apa yang personal di situ?" jelas Rocky Gerung.

"Oke you enggak usah terangkan pada saya, saya tunggu kalimat ini dibatalkan oleh Jokowi apa belum," tambahnya.

 Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 13.17

(TribunWow.com/Anung Malik)