Anggaran Belanja DKI Jakarta Dinilai Tak Masuk Akal, Ketua KPPOD: Ini Ironi

TRIBUNWOW.COM - Masih dalam pembahasan terkait gaduh APBD DKI Jakarta 2020, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng ikut memberikan komentar.

Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas Tv, Sabtu (2/11/2019), Robert mengungkapkan keresahannya terkait hal tersebut.

"Buat saya ironi, satu sisi Jakarta terancam defisit Rp 6 triliun, di sisi lain di belanjanya jor-joran seperti ini," ujar Robert.

"DPRD harus bertanya bener bagaimana cara untuk efisiensi pengeluaran atau optimisasi pendapatan agar (defisit) Rp 6 triliun bisa ketutup sampai 15 Desember," tambahnya.

• Anies Sebut Angka Tak Masuk Akal APBD Ada sejak Era Ahok, Bedanya Tidak Ada yang Foto dan Menyebar

Tak hanya itu, ia juga mengritik cara kerja eksekutif di banyak tempat dalam membahas anggaran yang tidak mendalam.

Ia mengaku sering menyaksikan praktik pembagian dokumen yang dilakukan beberapa menit menjelang rapat.

Menurut Robert, hal ini dilakukan agar anggaran tidak mendapat banyak pertanyaan dari legislatif.

"Coba bayangkan, dokumen yang sangat tebel diminta dibaca dalam hitungan menit, yang kemudian diminta diberi masukan, akhirnya kan hanya formalitas," kata Robert.

Robert berpendapat, seharusnya dokumen tersebut diberikan jauh-jauh hari sebelum rapat, agar dipelajari terlebih dahulu.

• Ahok Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK di Tengah Polemik APBD DKI, Pemilihan Langsung oleh Jokowi

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang juga diundang di acara tersebut  mengungkapkan hal yang sama.

"Kami memprotes misalnya eksekutif yang membawa datanya pada hari H pembahasan,"

William juga menyatakan, protes tak hanya dilakukan oleh Fraksi PSI, tapi juga anggota DPRD lain.

Menurutnya, hal ini tentu menjadi masalah karena data yang berisi komponen cukup rumit tersebut hanya memiliki sedikit waktu untuk dibahas.

Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun tidak mendalam.

William kemudian mengatakan waktu yang baik untuk DPRD dalam mempelajari anggaran yang dibuat Pemprov DKI.

"Seharusnya minimal sebulan sebelum, ini H-3 aja enggak," ungkap William.

Lihat video selengkapnya mulai menit ke 1.59

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)