Kabinet Jokowi
Dari Politisi Jadi Menteri, Johnny Plate Singgung soal Keahlian: Ya Maaf Buat yang Enggak Masuk
Menkominfo Johnny G Plate menyanggah pandangan tentang politisi yang menjadi menteri tak memiliki keahlian di bidang masing-masing.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menyanggah pandangan tentang politisi yang menjadi menteri tak memiliki keahlian di bidang masing-masing.
Johnny G Plate menyebut semua orang yang ditunjuk oleh presiden pasti memiliki keahlian dalam bidang masing-masing.
Baik itu menteri yang berasal dari partai politik (parpol) atau dari luar parpol.
Dilansir TribunWow.com dari tayangan 'SATU MEJA' yang diunggah channel YouTube KOMPASTV, Jumat (1/11/2019), Johhny menyebut semua menteri profesional dalam bidang masing-masing.
• Soal Kabinet Indonesia Maju, M Qadari Bandingkan Orde Baru dan Jokowi: Pak Harto Pilih Orang Hebat
• Rocky Gerung Sebut Prabowo Bisa Jadi Menteri Pertama yang Kena Reshuffle jika Hal Ini Dilakukan
"Jangan didikotomikan bahwa antara menteri dari unsur partai politik versus profesional, tidak, dua-duanya harus profesional," ucap Johnny.
"Profesional dari partai politik dan profesional yang berasal dari non partai politik."
Menurutnya, semua menteri dari parpol ataupun non parpol tetap berada di bawah naungan pengawasan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini diukur nanti kinerjanya di bawah leadership presiden dan manajemen presiden, itu yang harus jadi perhatian," ucap Johnny.
Lantas, ia memberikan pendapatnya terkait pandangan banyak orang tentang profesionalitas politisi yang menjadi menteri.
"Seolah-olah kita ini digambarkan yang non partai politik adalah profesional, yang dari partai politik amatir atau tidak layak," ujar Johnny.
Johnny lantas menyebut pandangan tersebut sebagai 'khilaf logika'.
"Ini cara berpikir juga yang khilaf ini, khilaf logika ini," kata dia.
Lebih lanjut, Johnny memberikan pendapatnya tentang permintaan maaf Jokowi karena tak dapat mengakomodasi semua orang untuk jadi menteri.
"Kalau minta maaf sih lihat sisi yang lain, ada 300 orang yang profesional yang bisa menjadi menteri, tapi hanya terbatas yang bisa jadi menteri," kata dia.
"Yang tidak bisa jadi menteri mohon maaf karena aturan tidak bisa semuanya."
