Minta Lakukan Tugas Lain agar Seimbang, Ini Perintah Jokowi untuk Johnny Plate sebagai Menkominfo

TRIBUNWOW.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Johny G. Plate mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada dirinya untuk menyeimbangkan peran Menkominfo.

Peran Menkominfo saat ini akan berbeda dengan era sebelumnya.

Kini Menkominfo harus mampu mentransmisikan kebijakan-kebijakan pemerintah dan melawan hoaks yang beredar di masyarakat.

Dikutip TribunWow.com dari kanal Youtube Kompas Tv, Rabu (30/10/2019), awalnya Johnny membahas pesan presiden untuk menyeimbangkan peran Menkominfo.

"Bapak presiden menekankan betul, selama ini Kominfo lebih banyak heavy (condong) hanya pada infrastruktur informatika dan bisnis turunannya, industri informasi," ujar Johnny saat menjadi narasumber dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas Tv.

Pria yang akrab disapa Johny tersebut menjelaskan saat ini Menkominfo diminta untuk melakukan tugas lain agar seimbang.

"Sambil saat ini diminta juga lebih seimbang," katanya.

Tugas lain yang akan diemban oleh Menkominfo adalah government public relation (hubungan masyarakat pemerintah).

"Dengan government public relation-nya, komunikasinya," jelasnya.

• Profil Johnny G Plate Menkominfo Baru Pengganti Rudiantara, Berikut Kariernya hingga Jadi Menteri

Johny menjelaskan di Kominfo ada Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi Kebijakan Publik

Ia menjelaskan Dirjen Informasi Kebijakan Publik akan sejalan dengan government public relation.

"Kebetulan di Kementerian Kominfo itu ada Dirjen informasi kebijakan publik, jadi itu sebetulnya sejalan government public relation," tambahnya.

Johnny lanjut menjelaskan tujuan yang ingin dicapainya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang tepat dan mudah dipahami.

Pria kelahiran 1956 tersebut mengatakan kementerian harus bisa melakukan tersebut agar rakyat tau kemana arah pemerintah.

"Kementerian ini harus bisa mentransmisikan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tepat, dengan benar, dan dengan cara yang mudah dipahami agar rakyat tau kemana arahnya jalan pemerintahan," jelas Johnny yang juga menjabat sebagai Sekjen Nasdem.

Nantinya, Johny juga akan menyampaikan kepada masyarakat soal pencapaian pemerintah.

"Juga kepada masyarakat kepada rakyat disampaikan ini capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah," tambahnya.

Diharapkan dengan mengetahui hal tersebut, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang sudah dilakukan.

"Agar rakyat bisa menindaklanjuti dan mengambil bagian dalam pembangunan yang sudah dilakukan," terangnya.

• Jokowi Perintahkan Menteri Pariwisata Wishnutama Fokus di 5 Wilayah, Mana Saja?

Kemudian Johny memberikan sebuah contoh bagaimana pemerintah harus lebih cepat bergerak mengalahkan sosial media.

"Ada kebakaran hutan, begitu kebakaran hutan sudah menyebar sudah menjadi isu di medsos masyarakat sudah resah, pemerintah terlambat untuk menyampaikan, pemerintah harus terlebih dahulu untuk menyampaikannya," tegasnya.

Johny menekankan jangan sampai pemerintah telat menyampaikan informasi.

Ia mengatakan ketika pemerintah telat menyampaikan informasi yang benar, akan terjadi kekacauan sosial di dalam masyarakat.

"Atau isu-isu yang lain jangan sampai dia berviral dan berkembang secara negatif lalu mengakibatkan sosial disorder, kekacauan sosial karena terlambat," tambahnya.

Saat-saat seperti itu, Johny mengatakan pemerintah harus lebih cepat beraksi untuk memastikan civil rights (hak sipil) masyarkat terjaga

"Di sini negara harus hadir lebih cepat untuk memastikan adanya civil rights itu terjaga dengan baik,"  ujarnya.

Strategi Melawan Hoaks

Johny kemudian menjelaskan di Menkominfo ada sebuah unit yang khusus menangani konten.

"Di Kemenerian Informatika ada satu unit yang menangani terkait dengan konten," jelas Johny.

• Mardani Ali Sera Kritik Langkah Politik Kompromi Jokowi: Beliau Ingin Ambil Keputusan Gila

Pertama cara yang dilakukan adalah melalui edukasi masyarkat terkait konten-konten yang ada di masyarakat.

Johny menambahkan edukasi konten tersebut akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga adat.

"Pertama literasi terkait konten melalui edukasi, lembaga masyarakat,lemaga-lembaga adat," tambahnya.

Kedua cara yang ditempuh adalah penindakan.

Penindakan yang dilakukan mulai dari blokir hingga melalui proses hukum.

"Kedua penindakan, penindakan bisa dalam bentuk blokir, atau kalau ada tindakan pidana ya proses hukum," katanya.

Johny memberikan contoh penjualan narkoba di physical marketplace (pasar fisik) dan electronic marketplace (pasar online).

"Di physical marketplace (pasar fisik) di toko di jual narkotika, ini kan dilarang tidak ada izinnya," ujarnya.

Johny membandingkan pasar fisik dengan pasar elektronik/online yang tidak memiliki izin seketat pasar fisik.

"Tapi di electronic marketplace (pasar elektronik/pasar online) kalau itu digunakan untuk menjual narkotika, apa negara diam?" katanya.

Johny mengatakan negara harus menindak tegas toko online yang menjual barang berbahaya.

"Negara harus diblokir itu," tegasnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 4.10

(TribunWow.com/Anung Malik)