Prabowo Subianto Dikabarkan Tak Boleh Masuk AS karena Tudingan Langgar HAM, Gerindra Beri Penjelasan

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto resmi menjadi Menteri Pertahanan pada periode 2019-2024.

Namun, penunjukkannya menimbulkan kontroversi lantaran Prabowo Subianto dianggap memiliki rekam jejak yang buruk terkait HAM.

Bahkan, Prabowo Subianto diisukan tak dapat masuk ke Amerika Serikat akibat tudingan pelanggaran HAM.

• Komentari Kabinet Baru, Faldo Maldini Sebut Jokowi Dapatkan Apa yang Diinginkan: Pak Prabowo Gimana?

Namun, pelarangan izin Prabowo Subianto masuk ke Amerika Serikat tampaknya hanyalah isu belaka.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa sejumlah perwakilan dari negara asing, termasuk Amerika Serikat telah bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto.

Dalam silaturahmi itu, mereka menyampaikan undang-undang untuk berkunjung.

"Jadi begini memang sejak jadi Menhan ada beberapa dari negara yang kemudian bersilaturahmi kepada pak Prabowo termasuk dari tim Amerika Serikat," ujar Sufmi Dasco dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, Selasa (29/10/2019).

"Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan-undangan untuk berkunjung," sambungnya.

Kendati demikian, Sufmi Dasco menjelaskan bahwa Prabowo Subianto belum dapat memastikan akan berkunjung ke sejumlah negara.

Pasalnya, Prabowo masih sibuk menata dan mempelajari kebijakan di departemen pertahanan.

"Namun karena kesibukan pak Prabowo yang masih menata mempelajari dan kemudian membuat rencana-rencana untuk departemen pertahanan sehingga rencana keluar negeri itu termasuk ke Amerika belum terjadwalkan," ungkap pria yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.

Sehingga, Prabowo Subianto nantinya bisa masuk ke Amerika Serikat dengan undangan yang telah diberikan saat bersilaturahmi dengan mantan rival Jokowi itu.

Sementara itu, kabar dilarangnya izin Prabowo Subianto masuk ke Amerika Serikat terdengar saat akan menghadiri wisuda anaknya di Boston, Amerika Serikat.

• Prabowo Subianto Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, PDIP Yakin Tak Ada Pengkhianatan

Visa Prabowo Subianto ditolak oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Hal itu dilaporkan oleh surat kabar New York Times pada tahun 2000.

Namun, pihak Amerika Serikat tak pernah menjelaskan secara pasti mengapa saat itu menolak kedatangan Prabowo Subianto.

Sedangkan, Prabowo Subianto pernah mengatakan pada surat kabar asal Inggris, Reuters bahwa ia ditolak masuk ke Amerika Serikat karena tuduhan pelanggaran HAM.

Ia dituduh ikut andil dalam menghasut kerusuhan hingga menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto.

Sehingga, Prabowo Subianto secara tegas membantah tuduhan itu.

Sementara itu,  Dilantiknya Prabowo Subianto mengundang kritik Pengamat dari Amerika Serikat.

Satu di antaranya yakni Brian Harding Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies, Washington, Amerika Serikat, yang mengaku kecewa akan keputusan tersebut.

Dilansir TribunWow.com dari video yang diunggah kanal YouTube VOA Indonesia pada, Rabu (23/10/2019), kekecewaan itu didasari atas rekam jejak masa lalu Prabowo yang tersandung kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

• Berbeda, Sebelumnya Kritik soal Menhan Pilihan Jokowi, Projo Kini Puji Prabowo Patriot Sejati

"Sedikit mengecewakan melihat Prabowo kembali memiliki kekuatan di pemerintahan," jelas Brian.

Brian mengatakan, langkah Jokowi merangkul Prabowo dan pensiunan jendral-jendral militer, menggambarkan kekhawatiran Jokowi akan keselamatan dirinya.

"Menggandeng Prabowo, badan-badan keamanan, dan pensiunan jendral-jendral militer, mencerminkan bahwa Jokowi Khawatir akan keamanan dirinya sendiri yang selalu dalam ancaman," tambah Brian.

"Sangat luar biasa, setelah lima tahun berkuasa, Jokowi masih belum bisa tenang berada dalam kandang singa di Jakarta," ujarnya.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Zachary Abuza, Professor di National War College, di Washington, DC.

Zachary menyatakan saat ini Jokowi sedang menghadapi banyak tantangan.

"Dia (Jokowi) sedang menghadapi banyak masalah yang datang dari segala arah," kata Zachary.

"Dia tidak mengira dirinya akan diprotes besar-besaran oleh kelompok pendukungnya sendiri," sambungnya.

Kebijakan Jokowi memasukkan Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju dianggap naif oleh Zachary.

Latar belakang Prabowo membuat Zachary khawatir terhadap wacana melibatkan militer dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Menurutnya militer tidak begitu berperan penting dalam strategi pemberantasan terorisme di Indonesia.

• Saingan Pilpres Gabung dengan Jokowi, Rocky Gerung: Itu Rekonsiliasi Palsu, Kayak Kawin Paksa

"Suksesnya kontra-terorisme di Indonesia adalah hasil kerja keras kepolisian dan badan intelijen, yang dikuasai sipil bukan militer," ungkap pria yang merupakan ahli dalam studi terorisme di wilayah Asia Tenggara.

Brian Harding mengerti Jokowi berada di posisi yang sulit, dia berharap Indonesia bisa membuat reformasi ekonomi yang berani dan meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam dunia internasional.

Ia juga berharap Indonesia dapat menjadi wajah bagi penegakan demokrasi dan HAM di kawasan dan Global.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit awal:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Anung Aulia Malik)