Breaking News:

Kabinet Jokowi

Direktur Amnesty International Beri Nilai Buruk pada Kabinet Jokowi: Prabowo Timbulkan Soal Serius

Usman Hamid memberi nilai yang cukup buruk bagi Susunan Kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
YouTube Najwa Shihab
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid jelaskan alasan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pilih Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). 

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid memberi nilai yang cukup buruk bagi Susunan Kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.

Sebagaimana diketahui, Jokowi baru saja mengumumkan barisan menterinya di Istana Merdeka pada Rabu (23/10/2019).

Kritikan Usman Hamid pada Jokowi diungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada Rabu malam.

Politisi PDIP Tak Jamin Prabowo Bertahan di Kabinet, Pihak PKS Tertawa, Najwa: Nanti Gerindra Marah

Bahkan saat ditanya penilaian pada susunan kabinet 2019-2024, Usman Hamid memberikan nilai E.

"E itu enggak lulus, E itu 0," kata Usman Hamid.

Seakan tak percaya, Najwa lantas memastikan hal tersebut.

"Masak enggak ada bagusnya sekali?" kata Najwa.

Usman Hamid menyinggung adanya dugaan pelanggaran HAM yang kini masih membayangi Prabowo Subianto.

"Saya kira agak susah dari sudut pandang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengangkatan Prabowo itu menimbulkan persoalan serius," kata Usman Hamid.

Meski Prabowo Subianto belum tentu bersalah, namun lebih baik Ketum Gerindra itu dibebastugaskan ketimbang menjadi menteri.

"Meskipun saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah, justru proses hukum yang harusnya diselesaikan ternyata tidak pernah diselesaikan semestinya Prabowo dilepas, dibebastugaskan, dinyatakan tidak bersalah itu jauh lebih baik," kata Usman Hamid.

Jika pengamat politik Yunarto Wijaya lebih menyoroti tidak adanya perlibatan KPK pada pembentukan kabinet, Usman Hamid justu menyoroti tidak adanya pertimbangan Komnas HAM.

Adian Napitupulu Ungkap Dugaan Sebab Prabowo Subianto Mau Jadi Menhan: Mau Ditaruh di Mana Lagi?

"Kalau Bung Toto bilang perlu KPK, saya kira perlu Komnas HAM," katanya.

Prabowo Subianto disarankan untuk lebih dulu melakukan pengadilan militer

"Perlu tim gabungan pencari fakta tahun 1998 misalnya itu juga merekomendasikan agar Pak Prabowo waktu itu dihadapkan pada Pengadilan Militer," ungkap dia.

Sehingga, Usman Hamid merasa masalah rivalitas Jokowi pada Prabowo sebelumnya dan kini justru menjadi sekutu bukan sesuatu yang mengagetkan.

Gerindra, Prabowo dan Jokowi maupun PDIP sebelumnya sudah beberapa kali berkoalisi.

"Kalau dilihat cepres-capres sebelumnya malah tidak mengejutkan lagi karena tiga Pilpres sebelumnya kan Ibu Mega dan Pak Prabowo satu pasangan, dalam Pilgub DKI juga Gerindra dan PDIP sudah bersatu mempromosikan Jokowi," lanjut Usman Hamid.

Lihat videonya mulai menit ke-3:26:

Adian Napitupulu Tolak Jadi Menteri Jokowi

 Politisi PDIP Adian Napitupulu mengungkapkan alasan mengapa dirinya menolak tawaran menjadi menteri.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan dalam acara Mata Najwa, Rabu (23/10/2019).

Awalnya, presenter Najwa Shihab lebih dulu meminta Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi memberikan penilaian terkait komposisi menteri Jokowi.

Adian Napitulu (dua dari kiri)  dan Aboe Bakar (tiga dari kanan) saat di Mata Najwa
Adian Napitulu (dua dari kiri) dan Aboe Bakar (tiga dari kanan) saat di Mata Najwa (Live Mata Najwa Trans7)

 

 Buru-buru Ingin Tengok Kantor Kementerian, Prabowo Subianto Mengaku akan Pelajari Situasi

 Menteri Edhy Prabowo ke Pegawai KKP: Saya Diterima atau Ditolak? Saya Datang Kok Diam, Kenapa Ini?

"Oposisi kasih nilai berapa komposisi menteri hari ini yang dilantik," tanya Najwa Shihab.

"Kalau oposisi enggak boleh kasih nilai baik selalu," ujar Aboe bakar.

"Jadi paling tidak saat ini kita kasih 50 persen lah ya, kalau nilainya 10 terbaik, ya 5,5 lah," imbuhnya.

Najwa Shihab lantas menyebut itu angka yang sangat kecil.

"Tidak lulus itu kalau 5,5, " celetuk Najwa Shihab yang diiyakan oleh Aboe Bakar.

"Masih masuk, masih lah sedikit," jawab Aboe Bakar.

Najwa Shihab kemudian menanyakan siapa tokoh menteri menurut Aboe Bakar yang memiliki track record bagus dan paling menarik.

Aboe Bakar kemudian menyebut tokoh yang paling menarik adalah para profesional.

Seperti Mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto dokter Terawan.

"Seperti Terawan itu kan memang seorang dokter yang profesional, Pak Basuki oke, memang bidangnya, Erick oke lah ya, ketua tim sukses, dia mengerti tentang ekonomi" ucap Aboe Bakar.

"Cuma yang paling menarik Nadiem ini, Nadiem ini ceritanya apa, ujung-ujungnya ke pendidikan."

"Tapi mungkin ada pembicaraan 'spesial' dengan Pak Jokowi kali ya," sambungnya.

Najwa Shihab kemudian menanyakan soal politisi yang menjadi menteri.

Aboe Bakar mengatakan, dari partai ada yang bagus.

 Ditanya soal Prabowo, Mahfud MD Cerita Pernah Pimpin Jenderal saat Jadi Menhan: Saya Deg-degan

"Tapi ternyata apabila kita ini setelah pemilu bersatu juga, rasanya kita bagi-bagi duit saja kemarin," ungkapnya.

"Bagi-bagi ada berapa triliun, di bagi buat ini, ini, enggak usah repot-repot pemilu, mati banyak sampai berapa itu 600, 700."

Najwa Shihab kemudian menanyakan kepada Adian Napitupulu yang pernah menolak tawaran jadi menteri.

"Adian Anda kan ditawari menteri tapi menolak, kenapa? Jarang orang yang menolak ditawari menteri," tanya Najwa Shihab.

Menjawab hal itu, Adian Napitupulu langsung membeberkan alasannya.

"Kenapa menolak? Ya saya merasa bukan talenta saya saja, pertama itu," jawab Adian Napitupulu.

"Kedua saya merasa lebih bisa bekerja leluasa di DPR."

"Kalau misalnya gini, kalau misalnya di kemenaker gitu ya, lalu saya bicara apa? Buruh, jam kerja, cuti, apa yang berkaitan dengan buruh."

"Tapi kan kan enggak bisa bicara tentang ranah rakyat, kalau saya di agraria saya bicara tentang tanah, atau segala macam."

"Tapi tidak bisa bicara hal lain tentang buruh dan sebagainya, di mana saya bisa bicara semuanya? Ya di DPR," ungkap Adian Napitupulu.

Ia mengakui bahwa menolak jadi menteri dan tetap menjadi DPR adalah pilihan sadarnya.

"Tidak ada paksaan, tidak ada intervensi apapun," beber Adian Napitupulu. (TribunWow.com)

Tags:
Kabinet JokowiAmnesty International IndonesiaPrabowo Subianto
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved