Kabinet Jokowi
Refly Harun Sebut Posisi Menteri yang Cocok untuk Mahfud MD, Kecewa jika di Menkumham
Refly Harun menanggapi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang miliki sinyal kuat untuk menjadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang miliki sinyal kuat untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui Mahfud MD mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menemui Jokowi guna membahas menteri Kabinet Kerja Jilid II, pada Senin (21/10/2019).
• Akan Jadi Menteri Jokowi, Ini Jejak Karier dan Harta Mahfud MD, Emban Menhan, Ketua MK, hingga BPIP
Mahfud MD seusai dipanggil oleh Jokowi mengatakan diminta secara langsung untuk menjadi menteri, dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube tvOne News, Selasa (22/10/2019).
Refly Harun pun mengomentari Mahfud MD yang bersinyal kuat mengisi kabinet Jokowi.
Menurutnya, kehadiran Mahfud MD bisa memberikan ketegasan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, hal itu tergantung di posisi mana Mahfud MD ditempatkan.
"Saya berharap sosok seperti Pak Mahfud MD, kuncinya ditempatkan di mana," ujar Refly Harun, Selasa (22/10/2019).
Ia lantas mengatakan jika Jokowi menunjuk Mahfud MD menjadi Jaksa Agung menurutnya itu hal yang bagus.
"Kalau Pak Mahfud ditempatkan di Jaksa Agung saya termasuk yang bergembira," kata Refly Harun.
"Kenapa? Terlepas plus dan minusnya, sosok seperti Pak Mahfud ini kan sosok yang jauh lebih independen. Dan punya keberanian juga untuk menggebrak," katanya.
Akan tetapi akan menjadi masalah menurutnya jika Mahfud ditunjuk menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) atau Menteri Agama.
• Biodata 7 Nama yang Dipanggil ke Istana Calon Menteri Jokowi, Prabowo, Mahfud MD, hingga Wishnutama
Hal ini karena keadaan pemerintah yang tengah mendapat kritik keras masyarakat dalam membenahi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tapi kalau dia ditempatkan di Menkumham apalagi Menteri Agama, maka terlihat betul kalau komitmen korupsi pemberantasan korupsi Pak Jokowi kurang kuat. Atau ada sosok lain yang mengendalikan," papar Refly Harun.
"Ya ini (kritik) kan untuk bangsa dan negara kita, tanpa bermaksud (berarti) kita tidak menyukai pemerintahan kita," sebutnya.
"Tapi yang harus kita ingatkan, misalnya tiga ini kan harus penting kalau kita bicarakanpilar anti korupsi, kepolisian, kejaksaan dan KPK."
Menurut Refly Harun pemerintah tengah banyak mendapat kritik soak pemilihan campim KPK hingga revisi undang-undang KPK.
Dan tak hanya itu, ada juga penilaian bahwa Jaksa Agung dan Polri dianggap gagal.
"KPK kan kemarin gonjang-ganjingnya besar, yang dipilih dianggap sosok yang bukan pro pemberantasan korupsi, tetapi justru tanda kutip menjadi 'Centeng' orang-orang tertentu, atau kekuatan tertentu" ujarnya.
"Kemudian Jaksa Agung dianggap bermasalah, polri juga dianggap belum bisa menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam memberantas korupsi, akalau hal lain baik ya, kaya pemberantas teroris," ujar Refly Harun.
Lihat videonya dari menit ke 4.47:
Mahfud MD akan Jadi Menteri
Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Mahfud MD membenarkan dirinya dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri pada periode pemerintahan 2019-2024.
Saat dipanggil ke Istana Merdeka, Mahfud MD mengaku diajak mengobrol oleh Jokowi terkait problem di Indonesia.
"Intinya saya diminta membantu Beliau menjadi salah seorang menteri dengan terlebih dulu Beliau bercerita tentang problem kita yang sifatnya makro lalu sifatnya spesifik," jelas Mahfud MD.
"Yang makro itu menyangkut masalah ideologi, politik, kemudian korupsi, sumber daya alam," sambungnya.
• Reaksi Kaesang Pangarep saat Diserahi Semua Bisnis Kuliner Gibran Rakabuming: Mau Gimana Lagi
Saat berbincang dengan Jokowi, sang Presiden mengungkap visinya pada Mahfud MD.
Mahfud MD menjelaskan bahwa Jokowi ingin rakyat percaya bahwa pemerintah bertekad kuat untuk menangani masalah hukum, terutama korupsi.
"Lalu detail ada yang beberapa spesifik itu ada soal pelanggaran HAM, penegakan hukum, korupsi, yang betul-betul menjadi perhatian presiden yang Beliau mengatakan ini harus lembaga eksekutif ini menjadi penjuru penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara sungguh-sungguh."
"Sehingga, rakyat tahu kita bekerja untuk itu," paparnya.

• Mengenal Sosok Basuki Hadimuljono, Menteri Nyentrik dari Solo yang Tingkah Lucunya Jadi Sorotan
Selain itu, Jokowi juga sempat menyinggung adanya masalah radikal di Indonesia.
"Lalu deredikalisasi itu, munculnya benturan-benturan primordial yang harus ditangani juga. Bersatuan dalam keberagaman kita itu terbina dengan baik sehingga kita maju," ungkap Mahfud MD.
Saat ditanya apakah dirinya akan menjadi Menkumham, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku tidak tahu.
Ia yakin Jokowi akan menempatkan dirinya pada posisi yang tepat.
(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Mariah Gipty)