Sandiaga Uno Harap Tak Semua Partai Merapat ke Jokowi: Kita Kasih Masukan, tapi Jangan Bikin Gaduh

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno berharap tidak semua partai politik bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sandi sebenarnya ingin ada partai politik besar, Gerindra misalnya, yang berada di luar pemerintahan untuk melakukan check and balances terhadap roda kekuasaan sehingga demokrasi akan menjadi lebih kuat.

"Kita kasih masukan yang konstruktif dan bersahabat sehingga lima tahun ke depan ini masyarakat bisa fokus, enggak gaduh politiknya, enggak pecah belah. Pemerintah itu butuh masukan kok," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Kamis (17/10/2019).

• Terkait Kabar Gerindra Bergabung dalam Koalisi, Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju 

Kritik dan masukan kepada pemerintah, menurut Sandi, tidak bisa hanya diutarakan oleh parpol yang menjadi pendukung.

Apalagi, saat ini media sosial sangat berkembang pesat dan sudah menjadi salah satu sarana kritik dan masukan bagi pemerintah.

Sandiaga mengaitkan pernyataannya tersebut dengan fenomena buzzer politik yang kritik dan masukan mereka seringkali mendistorsi aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, ia merasa kritik, masukan dan kontrol harus datang dari pihak yang benar, yaitu salah satu kekuatan politik di Indonesia sendiri.

"Kan enggak bisa (pemerintah) dikelilingi dengan masukan 'asal bapak senang' atau didengungkan oleh para buzzer yang mendistorsi masukan dari rakyat, itu sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Sandi.

 Ia sekaligus menyinggung masyarakat yang lebih menginginkan adanya kekuatan politik besar di luar pemerintah demi mengontrol jalannya kekuasaan.

Ia yakin keinginan masyarakat itu sudah terlepas dari narasi rivalitas pesta demokrasi yang sudah lewat.

Sandi yakin masyarakat pasca-Pilpres 2019 sudah bersatu dan ingin pemerintahan ke depan berjalan kuat dengan adanya kelompok yang melakukan kontrol ketat dan berasal bukan dari bagian pendukung pemerintah.

"Saya merasakan itu sendiri ya. Saya punya data masyarakat secara elektoral lebih menghargai jika ada check and balance daripada unity government," ujar Sandiaga.

"Sebenarnya kita ini sudah bersatu kok. Kemarin itu, jelas kepentingan Gerindra itu kepentingan nasional," lanjut dia.

Menunggu Prabowo Diberitakan, Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

• 4 Kriteria Menteri Jokowi untuk Isi Kabinet Kerja Jilid II, Paham Teknologi hingga Eksekusi Program

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo mengumumkannya secara resmi.

Ia hanya menegaskan bahwa seluruh kader Partai Gerindra akan mendukung apapun keputusan Prabowo.

"Kami semua bertekad berada di belakang beliau apa yang menjadi keputusan," kata Muzani.

Muzani kemudian mengungkap adanya kemungkinan Prabowo akan melanjutkan komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait koalisi.

Komunikasi itu melanjutkan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019) lalu.

Namun, Muzani tidak menyebutkan secara spesifik apakah komunikasi tersebut akan dilakukan Prabowo dengan bertatap muka atau melalui telepon.

Ia juga enggan menjawab saat ditanya apakah komunikasi akan dilakukan Prabowo setelah pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Ya kan nanti Pak Jokowi mestinya nanya ke Pak Prabowo, 'sudah saya timbang-timbang, akhirnya begini ya, Pak'. Begitu kan. Memang itu kan ngomong. Entah bertemu, entah telepon," ucap Muzani. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandiaga Kurang Sreg Jika Semua Parpol Bergabung ke Koalisi Jokowi"