30 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Apel, Panglima TNI Sebut Tokoh yang Dikawal saat Pelantikan

TRIBUNWOW.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar apel pasukan pengamanan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Kamis (17/10/2019) pagi.

Dilansir TribunWow.com dari siaran langsung kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (17/10/2019), Hadi Tjahjanto sebagai inspektur upacara didampingi Tito Karnavian memberikan keterangan pers di antaranya terkait siapa yang dikawal saat pelantikan.

Setelah apel yang dihadiri 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri itu selesai, Hadi Tjahjanto langsung bertemu awak media.

• 30 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Gelar Apel, Panglima TNI Ungkap Lapisan Pengamanan Pelantikan

Hadi Tjahjanto menjelaskan tokoh-tokoh yang akan diamankan di antaranya presiden dan wakil presiden terpilih serta keluarganya.

"Sedangkan objek yang akan kita amankan, di antaranya adalah personel presiden, wakil presiden, dan keluarganya," ungkap Hadi Tjahjanto.

Selain pihak presiden dan wakil presiden, kepala negara serta utusan dari luar negeri juga akan dikawal.

"Tamu-tamu dari luar negeri, kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus," kata Hadi Tjahjanto.

Tak hanya saat proses pelantikan, pengawalan dilakukan sejak mereka datang, serta dalam perjalanan, baik dari hotel menuju ke Gedung DPR atau sebaliknya.

"(Dikawal) mulai dari saat kedatangan, di perjalanan, sampai dengan tempat hotel maupun wisma," tutur Hadi Tjahjanto.

"Selanjutnya pengamanan berikutnya adalah dari wisma sampai ke gedung DPR MPR, semua menjadi tanggung jawab."

• Jelang Pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Ini Sumpah yang akan Diucapkan Jokowi-Maruf Amin

Selain para hadirin pelantikan, pengamanan juga akan dilakukan untuk segala sarana dan prasarana yang akan mereka gunakan.

"Berikutnya adalah pengamanan terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh presiden wakil presiden, termasuk tamu negara," kata Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menyatakan pihaknya dan Polri siap untuk mengamankan jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Kami semua menyatakan bahwa Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara yang diwakili oleh Wakasal menyatakan siap untuk melaksanakan tugas pengamanan tersebut," ujar Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto menyebut penerjunan personel ke beberapa wilayah sudah dimulai, pada Kamis (17/10/2019).

• Demo saat Pelantikan Kini Diperbolehkan, Masinton Pasaribu: Jokowi Komitmen pada Demokrasi

"Pengamanan mulai dilaksanakan hari ini, pasukan insert ke wilayah-wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya," kata Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto menjelaskan 30 ribu pasukan yang dibagi menjadi beberapa lapisan dan personel dengan tanggung jawab masing-masing.

"Pasukan yang dilibatkan 30 ribu, dengan usulan tugas: ring satu dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Paspampres," terang Hadi Tjahjanto.

"Ring dua di bawah tanggung jawab TNI, dan ring tiga adalah di bawah tanggung jawab gabungan antara TNI, Polri, dan unsur lainnya," lanjutnya.

Berikut siaran langsungnya:

• Ahok akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Maruf Amin: Kalau Ada Undangan Wajib Hadir

Jokowi Izinkan Demo saat Pelantikan

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (17/10/2019), Jokowi mengizinkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi menjelang pelantikan.

Sebelumnya, Polri sempat menegaskan tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi demo menjelang pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Namun, ternyata Jokowi tidak mempermasalahkan rencana demokrasi pada saat acara pelantikan 20 Oktober 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

"Loh namanya demo, dijamin konstitusi," ujar Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi sampai dua kali menegaskan bahwa dirinya tidak melarang adanya aksi unjuk rasa.

• Jelang Pelantikan Presiden, Jokowi Izinkan Demonstrasi dan Sodorkan Permintaan Ini

Awak media kemudian bertanya mengenai pihak kepolisian yang melarang demonstrasi saat pelantikan.

"Tanya Kapolri," jawab Jokowi.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menganggap sikap Jokowi ini sebagai tindakan menghormati perbedaan dengan membiarkan masyarakat menyampaikan aspirasinya.

"Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan," ujar Masinton Pasaribu, Rabu (16/10/2019).

"Karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi," imbuhnya.

Bagi Masinton Pasaribu, aksi demo nantinya akan diawasi oleh personel gabungan Polri dan TNI yang bertanggungjawab mengamankan seluruh proses pelantikan.

"Apalagi tamu-tamu perwakilan dari berbagai negara akan hadir mengikuti prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Masinton Pasaribu.

• Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi Minta Digelar dengan Sederhana

Anggota Fraksi PDIP ini menegaskan pembatasan demonstrasi menjelang pelantikan bukan berarti melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Sebab pembatasan aksi unjuk rasa hanya bersifat situasional dan tidak permanen.

Terlebih pelantikan akan dihadiri oleh para petinggi berbagai negara sehingga ketertibannya harus dijaga.

"Karena Indonesia merupakan bagian dari negara demokrasi terbesar maka momen pelantikan ini akan mendapat perhatian dunia internasional," tuturnya.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)