Dikabarkan Hadiri Sidang Umum PBB, Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Ternyata Hanya di Kafetaria

TRIBUNWOW.COM - Tokoh separatis Papua Benny Wenda dikabarkan tengah berada di New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Minggu (29/9/2019), Benny datang dalam sidang itu diduga ingin melobi agar Komisioner HAM PBB bisa datang ke Indonesia untuk melihat kondisi di Papua.

Namun, kunjungan Benny Wenda itu tidak membuahkan hasil.

Hal ini lantaran tokoh separatis Papua itu tidak diizinkan masuk ke ruangan Sidang Umum PBB.

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh delegasi RI asal Papua bernama Nick Messet.

• Dandhy Laksono Jadi Tersangka Ujaran Kebencian soal Papua, Kuasa Hukum: Ini Bentuk Pembungkaman

Berdasar keterangan yang dikutip dari TribunnewsWiki.com pada Jumat (27/9/2019), Benny dilarang masuk lantaran adanya peraturan baru di PBB.

Nick mengungkapkan bahwa dalam aturan tersebut dikatakan hanya warga negara resmi dari negara peserta saja yang diizinkan masuk ke ruangan sidang PBB.

Diketahui bahwa Benny mencoba masuk ke ruang sidang PBB lewat delegasi Vanuatu namun tetap tidak bisa memasuki ruang sidang.

Bahkan Nick Messet sendiri yang merupakan konsul kehormatan untuk negara Nauru di Indonesia juga hampir tidak diizinkan masuk ke dalam ruang sidang PBB.

"Saya kira ini cukup bagus. Peraturan PBB cukup ketat bagi peserta sidang," ungkap Nick.

"Saya bisa masuk melalui delegasi Indonesia kalau diperlukan,” sambungnya. 

• Sosok Dokter Soeko, 5 Tahun Bertugas di Pedalaman Papua, Wafat dalam Kerusuhan Wamena

Benny yang tidak diperbolehkan masuk itu pun dikabarkan hanya berada di sekitar kafetaria yang berada di dekat kompleks PBB.

Sementara itu, Benny dituduh oleh pemerintahan Indonesia menjadi dalang dibalik kerusuhan yang terjadi di sejumlah Papua sejak Agustus 2019.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan bahwa terjadinya kerusuhan di Papua itu terkait adanya momen pertemuan tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss dan Sidang Umum PBB.

Mengetahui tuduhan tersebut, pemimpin politik Gerakan Papua Merdeka maupun Sebby Sambom, juru bicara sayap militer Pasukan Pembebasan Papua Barat membantah tuduhan itu.

Benny mengatakan bahwa ia berada di New York untuk melobi agar Komisioner HAM PBB bisa mengunjungi Indonesia.

Hal tersebut Benny sampaikan dalam sebuah wawancara dengan TV SBS Australia.

"Pesan saya ke masyarakat internasional, kami sangat membutuhkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk masuk ke Papua," ungkap Benny.

• 2 Tukang Ojek Tewas Ditembak KKB di Puncak Papua, Polisi Buru Pelaku

Diketahui bahwa tingkat kekerasan di Papua semakin meningkat dalam kerusuhan.

Hingga Kamis (26/9/2019) ada 33 korban jiwa yang tewas akibat aksi unjuk rasa di Wamena, Papua.

Akibat meningkatnya tindakan kekerasan serta jumlah korban tewas, kelompok separatis Papua pun meminta dukungan dari masyarakat Internasional.

"Saya mendesak Pemerintah Australia agar bertindak cepat. Kita tidak ingin mengulangi sejarah yang sama dengan yang terjadi di Timor Timur," kata Benny.

Sementara itu dalam konferensi pers di sela Sidang Umum PBB, Perdana Menteri Australia Scott Marrison diketahui tidak menjawab pertanyaan mengenai kerusuhan di Wamena saat disinggung mengenai hal tersebut.

Scott Marrison mengalihkan pertanyaan itu kepada Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

Marise Payne pun mengatakan kepada seluruh pihak agar menahan diri atas kasus itu.

Marise Payne menambahkan hal itu dilakukan agar situasi di Wamena Papua tidak bertambah panas.

"Kami meminta semua pihak untuk menahan diri," jelas Marise Payne.

• Kapolda Ungkap Pemicu Kerusuhan di Wamena Papua karena Kabar Hoaks

Selain itu Marise Payne juga mengungkapkan rasa sedihnya mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam kerusuhan di sejumlah daerah di Papua.

Kedutaan Besar Australia di Jakarta juga diketahui memantau masalah yang terjadi di Wamena, Papua.

Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri mengatakan ada oknum kerusuhan di Papua dan Papua Barat yang memang mengincar perhatian forum Internasional.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa oknum intelektual itu telah membuat perencanaan agar kerusuhan di Papua terjadi hingga 1 Desember mendatang, dikutip dari Tribunnnews.com.

"Kalau di dunia internasional dia mengambil setting Sidang Umum PBB. Kalau di dalam negeri, dia mengambil setting tetap mendesain kerusuhan ini sampai 1 Desember," ungkap Dedi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (6/9/2019).

"Satu Desember kamu tahu kan, 1 Desember ada kegiatan apa?" sambungnya.

Diketahui bahwa pada 1 Desember mendatang adalah Hari Kemerdekaan bagi Papua.

Pada hari kemerdekaan itu juga merupakan tanggal berdirinya Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

Dedi mengatakan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama serta aparat keamanan harus dengan komprehensif mengantisipasi hal tersebut.

"Kalau tidak itu settingannya itu akan digulirkan terus sama kelompok mereka," jelas Dedi.

Dedi mengatakan akan terus melakukan penyelidikan terhadap kasus kerusuhan di sejumlah Papua sampai tuntas.

Ia menambahkan tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali.

"Pak Kapolri sudah menegaskan akan mengungkap secara tuntas kerusuhan Papua karena ini juga sebagai trigger," kata Dedi.

"Kalau tidak diungkap secara tuntas, akan terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini," pungkasnya.

(TribunWow.com/Desi Intan)