Pidato Jokowi
Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Wakil Rakyat: Butuh yang Berwibawa, Kredibel, dan Modern
Dalam Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jokowi singgung wakil rakyat. Indonesia butuh wakil rakyat yang berwibawa. Jokowi juga mengapresiasi DPR.
Penulis: Ifa Nabila
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebuah pidato di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Berdasarkan rilis yang diterima TribunWow.com, Jumat (16/8/2019) dalam pidatonya, Jokowi menyinggung soal kriteria wakil rakyat yang idel.
Jokowi menyebut negara demokrasi seperti Indonesia membutuhkan wakil rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern.
"Demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern," tutur Jokowi.
Dengan demikian, Jokowi menyatakan dukungannya kepada lembaga wakil rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Pidato di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Sebut Sandiaga Uno Sahabat
Jokowi menyebut upaya DPR untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung.
Selain itu upaya DPR untuk meningkatkan kualitas produk perundang-undangan juga harus didukung.
Dalam pemerintahan yang ideal disebutkan keharusan adanya sistem check and balances yang menyeimbangkan pemerintah.
Oleh karenanya, Jokowi mendukung penuh DPR untuk menjalankan sistem tersebut.
"Upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung," kata Jokowi.
Jokowi pun menyatakan dirinya begitu menghargai tindakan DPR sebagai penyeimbang pemerintah dalam menjalankan berbagai peranannya.
• Presiden Jokowi Susun Jajaran Menteri Kabinet Jilid II, Ini Sosok yang Didukung untuk Dipertahankan
"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah," ujar Jokowi.
Selama Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR dan pemerintahan Jokowi sudah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU).
RUU tersebut di antaranya soal APBN, RUU perjanjian kerjasama internasional, penyelenggaraan haji, kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga RUU lain tentang pembangunan.
Lantaran satu di antara fungsi DPR adalah membentuk UU, maka Jokowi berharap bisa terus bekerjasama dengan DPR untuk menyelaraskan UU.
