UPDATE Ibu Kota Baru, Jokowi: Sudah Resmi di Kalimantan, Tiru Pengalaman Negara Lain

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua pihak terkait pemindahan ibu kota baru mempelajari pengalaman negara lain.

Dilansir TribunWow.com dari laman resmi Setkab, Jokowi meminta segala aspek dilihat, termasuk mana hal yang bisa ditiru atau diadaptasi, Selasa (6/8/2019).

“Saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa.

"Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita bisa mengantisipasi sedini mungkin dan sebaliknya faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita bisa adaptasi, kita ambil,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota telah resmi diputuskan akan ditempatkan di Kalimantan.

• Jokowi Berduka atas Meninggalnya KH Maimun Zubair, Ungkap Kenangan saat Salat Diimami Mbah Moen

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota ini merupakan visi melihat bangsa dan negara 100 tahun yang akan datang.

"Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya, bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara," ungkap Jokowi.

"Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, dalam kita berbangsa dan bernegara,” sambungnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar skema pembiayaan segera dipersiapkan.

“Saya minta disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberikan otoritas nantinya," kata Jokowi.

"Juga yang paling penting adalah payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini,” pungkasnya.

Perancangan Skenario dan Pembiayaan

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebut pihaknya tengah menyiapkan 2 skenario pemindahan ibu kota baru.

Skenario pertama, lahan yang dibutuhkan adalah 40 ribu hektare.

Nantinya, wilayah itu akan dihuni 1,5 juta jiwa, terdiri dari aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga.

Kemudian tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, hingga anggota TNI dan Polri yang turut migrasi ke ibu kota baru.

• Sekda Kalteng: Pemindahan Ibu Kota Baru Picu Pembakaran Lahan dengan Sengaja

"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen," ujar Bambang, Selasa (30/7/2019).

"Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektare, itu skenario yang pertama," imbuhnya.

Skenario ini membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.

Sedangkan skenario kedua, lahan lebih kecil, yakni 30 ribu hektare.

Jumlah penduduk yang ikut migrasi diperkirakan sekitar 870 ribu jiwa, mulai dari ASN kementerian dan lembaga, TNI, Polri, legislatif, yudikatif, hingga pelaku ekonomi.

Estimasi biaya skenario kedua dibutuhkan sekitar Rp 323 triliun.

"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

"Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," imbuhnya.

Waktu Pemindahan

Sementara itu, Bambang, mengatakan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota pada 2020.

Persiapan itu termasuk menyusun master plan ibu kota yang terdiri dari detail dan desain rinci terkait pemindahan.

Bambang menyebut konstruksi pembangunan baru akan dimulai pada 2021.

Diperkirakan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan serta infrastruktur penunjang membutuhkan waktu hingga 2024 atau 4 tahun.

Setelah jadi pemindahan ibu kota baru tahap pertama pun bisa dimulai.

Negara-negara yang Pernah Pindahkan Ibu Kota

Diketahui, di dunia, sejumlah negara telah memindahkan ibu kota negara mereka, dengan berbagai alasan.

Seperti Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960.

Ada pula Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada 2005.

Negara yang sukses memindahkan ibu kota mereka selanjutnya adalah Kazakhstan.

Kazakhstan memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana pada 1997.

Alasan mereka, Almaty merupakan kota dengan populasi terbesar, sekaligus pusat bisnis, sehingga harus dipindah peranan ibu kotanya.

Ada juga Nigeria, yang memindahkan ibu kota dari Lagos ke Abuja pada tahun 1991, untuk mengindari kepadatan populasi penduduk.

Kemudian ada Rusia, yang awalnya memiliki ibu kota St Petersbyrg, namun dipindah ke Moskow pada 1918.

Pakistan juga sukses memindahkan ibu kota mereka, yang semula di Karachi menjadi Islamabad pada tahun 1959.

Negara lainnya adalah Malaysia, tetangga Indonesia ini awalnya memiliki ibu kota dan pusat pemerintahan di Kuala Lumpur.

Mereka memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya pada tahun 1999 karena alasan padat dan macet.

Meski secara administratif pusat pemerintahan federal ada di Putrajaya, tempat tinggal Sultan, Parlemen Malaysia, dan pusat dagang masih di Kuala Lumpur.

Selain daftar di atas, masih banyak negara lain yang memindahkan ibu kota mereka karena berbagai macam alasan. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

WOW TODAY: