Soal Rencana Datangkan Rektor dari Luar Negeri, Guru Besar UI: Penjajahan Dihidupkan Kembali

TRIBUNWOW.COM - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, menyatakan rencana Kementerian Riset Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mendatangkan rektor dari luar negeri akan kembali menimbulkan suasana penjajahan di Indonesia.

Seperti dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Kamis (1/8/2019), Hikmanto mengkhawatirkan adanya kemungkinan perlakuan dan posisi yang berbeda antara rektor asing dan rektor dari dalam negeri.

Hikmanto juga menyoroti tentang jumlah gaji yang diberikan.

Apabila gaji yang diberikan pemerintah untuk rektor asing lebih besar dari rektor dalam negeri, maka nuansa penjajahan akan kembali terjadi di Indonesia.

• Kurangi Polusi Jakarta, Anies Baswedan Naikkan Tarif Parkir di Sejumlah Wilayah

"Kalau demikian berarti nuansa penjajahan dihidupkan kembali," ungkap Hikmanto.

"Apakah tepat kalau rektor asing makanannya berbeda dengan rektor asal Indonesia? Kan sama saja," lanjutnya.

Hikamanto juga menilai jika keputusan Kemenristek Dikti merupakan suatu tindakan yang tidak adil bagi rektor maupun tenaga pendidikan yang berasal dari dalam negeri.

"Pada prinsipnya sih boleh saja ya Rektor asing tapi harusnya kan diberikan level playing field yang sama antara asing dengan yang lokal. Jadi jangan asal tunjuk karena itu tidak fair," tutur Hikmanto.

Ia mengungkapkan bahwa rektor asing belum pasti memiliki kualitas yang lebih baik dari rektor dari dalam negeri.

• OTT KPK - 5 Orang Pejabat BUMN Ditangkap di Jakarta Selatan

"Jangan-jangan rektor yang dari luar negeri itu mau masuk ke Indonesia karena mereka tidak laku di negaranya. Atau tenaganya sudah habis dicurahkan di tempat sebelumnya," kata Hikmanto.

Lebih Lanjut Hikmanto menjelaskan bahwa untuk menjadi rektor harus memiliki relasi yang luas dan baik.

Apabila Kemenristek Dikti langsung menunjuk tenaga asing menjadi rektor di universitas negeri di Indonesia, Hikmanto merasa hal tersebut sangat tidak adil.

Bahkan Hikmanto memberikan contoh beberapa orang yang harus memiliki hubungan baik dengan partai politik agar bisa menjadi seorang rektor.

"Lihat kasus yang baru-baru ini terjadi, rektor UIN yang harus berhubungan dengan parpol tertentu. Belum lagi ada calon rektor didekati oleh staf khusus menteri," ucap Hikmanto

"Nuansa politiknya sangat kental. Nah kalau rektor asing kalau asal tunjuk kan enak," lanjutnya.

Seperti diketahui, Menristekdikti, Muhammad Nasir, berencana untuk mendatangkan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi (PTN) di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan peringkat PTN Indonesia hingga masuk ke dalam 100 daftar universitas terbaik dunia.

“(Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya) kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia," ucap M. Nasir

"Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item,” lanjutnya.

• Jadwal Liga 1 2019 Pekan 12: Persija Jakarta Vs Arema FC, Barito Putera Vs Persib Bandung

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (1/8/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertimbangkan keputusan ini.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Adita Irawati, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya peemrintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

"Presiden berharap perguruan tinggi nasional punya daya saing yang lebih tinggi. Rektor asing ini salah satu upayanya disamping pembenahan yang lain," tutur Adita.

Namun ia menolak jika presiden telah menyetujui rencana tersebut. 

"Saya enggak bilang begitu ya," kata Adita.

Ia menyatakan jika sampai saat ini rencana untuk mendatangkan rektor dari luar negeri masih dikaji lebih lanjut oleh Kemenristek Dikti. 

"Sedang dievaluasi oleh Kemenristek Dikti," tutur Adita.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)

WOW TODAY: