Pilpres 2019
Jelaskan Indonesia Butuh Partai Oposisi, Masinton Pasaribu: Bukan Mencegah untuk Bergabung
Masinton Pasaribu mengenai bubarnya koalisi partai Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah gagal di MK.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Masinton Pasaribu berikan komentar mengenai bubarnya koalisi partai Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah gagal memenangkan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019).
Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Masinton saat menjadi narasumber di program 'Apa Kabar Indonesia Pagi' tvOne, Kamis (28/6/2019).
Masinton menilai, memang seharusnya koalisi kubu 02 Adil Makmur dibubarkan setelah mengetahui kalah.
"Ya kalau kita lihat dalam tradisi politik kita setelah reformasi ya, koalisi pilpres itu memang bubar di tengah jalan, kalau sejak awal dibubarkan di tengah jalan ini menurut saya lebih realistis," ujar Masinton.
• 10 Janji Jokowi-Maruf jika Terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019
Ia juga mengatakan dahulu di masa Pilpres 2004, paslon Megawati dan Hasyim Muzadi langsung membubarkan koalisi lantaran kalah.
"Karena kalau kita lihat sejak pemilihan langsung itu ketika kami berkoalisi mengusung partai-partai yang mengusung Bu Mega dengan Pak Hasyim, di tengah jalan, setelah pemenangnya bukan kita, koalisinya bubar. Begitupun koalisi merah putih yang lalu gitu, diberikan kedaulatan masing-masing partai untuk beroposisi atau bergabung," tuturnya.
Masinton kemudian mengomentari langkah yang tepat untuk partai yang telah dibubarkan dari koalisi 02.
"Memang dalam demokrasi dibutuhkan oposisi. Untuk mengawasi dan kontrol untuk cek pemerintahan, karena tugas oposisi itu ya sama dengan pemerintah dalam konteks memajukan bangsa dan negara," jelasnya.
Menurutnya, oposisi akan diperlukan untuk kontrol agar penguasa tidak sewenang-wenang.
• Mahfud MD Jelaskan Makna Dalil Tak Beralasan oleh Hakim MK: Di Masyarakat Bisa Timbul Macam-macam
"Nah maka menurut saya dalam demokrasi, hari ini tetap diperlukan oposisi untuk melakukan kontrol untuk diberikan kewenangan agar (penguasa) tidak absolut dan sewenang-wenang," tutur Masinton.
"Dari semua ini, menurut saya bukan mencegah, kita kan enggak boleh mencegah untuk gabung. Tapi baiknya, memang idealnya dalam negara demokrasi memang ada kontrol terhadap jalannya kekausaan," pungkasnya.
Lihat videonya
Kata Pengamat soal Koalisi
Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi memberikan kritiknya mengenai partai politik oposisi yang memilih berpindah haluan demi sebuah jabatan.
Hal ini diungkapkan saat menjadi narasumber di program 'Apa Kabar Indonesia Malam', di saluran YouTube TalkShow tvOne, Jumat (28/6/2019).
