Syamsuddin Haris Minta BPN Prabowo Tolak Tawaran Koalisi dengan TKN Jokowi: Betul-betul Tak Sehat

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris angkat bicara terkait adanya kabar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menawarkan pihak oposisi untuk berkoalisi.

Syamsuddin meminta supaya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menolak tawaran tersebut.

Sebab jika BPN Prabowo-Sandi menerima tawaran koalisi, maka akan berpengaruh pada kepentingan rakyat.

• Gerindra: Sangat Amat Logis kalau TKN Jokowi-Maruf Pertimbangkan Tawaran untuk Koalisi

"Sesuatu kekuatan oposisi yang signifikan, maka pemerintahan hasil pemilu itu diduga kuat akan transaksional," ujar Syamsuddin, seperti dikutip TribunWow.com dari Berita Satu, Selasa (25/6/2019).

"Nah dalam situasi demikian tidak ada lagi yang membela kepentingan publik, kepentingan rakyat."

"Oleh sebab itu kalau pun ada semacam ajakan pihak TKN Jokowi-Ma'ruf kepada BPN Prabowo-Sandi untuk ikut atau masuk dalam kabinet, saya berpendapat sebaiknya ditolak oleh BPN Prabowo-Sandi," sambungnya.

Ia menjelaskan, bahwa oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Sebab oposisi bisa berfungsi sebagai pengawas parlemen.

"Kenapa? Supaya ada kekuatan oposisi yang signifikan di parlemen kita," ungkap Syamsuddin.

"Itu akan jauh kebih menguntungkan bagi sistem politik kita ketimbang masuk semua ke dalam pemerintahan," imbuhnya.

• Jelang Putusan MK, Refly Harun Nyatakan Harus Beri Imbauan ke Jokowi, Seharusnya 01 Bubarkan Ini

Selain itu, menurut Syamsuddin tawaran tersebut juga dinilai tidak sehat.

"Bagi saya ini situasi yang tidak sehat, betul-betul tidak sehat apabila semua partai politik atau oposisi diajak ke dalam pemerintahan," tegas Syamsuddin.

Simak videonya di sini.

• Tanggapi Imbauan Prabowo Jelang Putusan Hasil Pilpres MK, Luhut: Kenapa Mesti Terus Berantem?

Sementara itu, kabar koalisi tersebut turut ditanggapi oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani.

Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Arsul saat memberikan penilaian terhadap sikap Gerindra.

Arsul mengungkapkan bahwa Gerindra dianggap menjadi lawan kontestasi pemilu yang gentle oleh pihaknya.

Sebab, Gerindra menggunakan jalur konstitusional dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

"Ada memang sebagian partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/6/2019).

"Kenapa? Karena Gerindra dianggap lawan kontestasi yang gentle yang menggunakan jalur sesuai Undang Undang (UU) untuk kontestasi," sambungnya.

• Ini yang akan Dilakukan kubu Prabowo setelah Hasil Sidang MK Diumumkan, BPN Singgung Kekalahan

Untuk itu, menurut Arsul Gerindra pantas mendapat tawaran untuk masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Namun demikian, Arsul menyatakan bahwa keputusan bergabung atau tidak tetap diserahkan sepenuhnya oleh Gerindra.

"Sekali lagi, apakah Gerindra berkenan atau tidak, ya itu kami kembalikan kepada mereka," jelas Arsul.

"Yang jelas kami lebih hormat daripada yang proses pemilunya belum selesai lebih pengin belok begitu," tandasnya.

Tanggapan Gerindra

Ketua DPP Gerindra, Sodik Mujahid angkat bicara terkait kabar untuk gabung ke koalisi TKN Jokowi-Ma'ruf.

Sodik menjelaskan, hal tersebut wajar ditawarkan TKN Jokowi-Maruf untuk berkoalisi dengan Gerindra.

Sebab menurutnya, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto ini dinilai partai yang potensial.

"Saya kira amat sangat wajar, sangat amat logis kalau mereka mempertimbangkan itu, baik potensi kami atau sikap konsistensi kami," ujar Sodik, seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas Petang, Selasa (25/6/2019).

Selain itu, pihaknya juga mengaku menghargai jika ada tawaran berkoalisi dengan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Namun demikian, dirinya menegaskan belum ada keputusan secara resmi dari Gerindra sendiri akan berkoalisi atau tidak dengan kubu 01.

"Tapi sekali lagi itu adalah dari mereka dan kami hargai," jelas Sodik.

"Tapi dari Gerindra sekali lagi, ada dua hal, sepanjang belum ada keputusan dan masih diproses, kalau ingin mempercepat keputusan sekali lagi mohon langsung ke pimpinan kami," tegasnya.

• Jelang Putusan MK, Refly Harun Nyatakan Harus Beri Imbauan ke Jokowi, Seharusnya 01 Bubarkan Ini

Simak videonya di sini.

(TribunWow.com/Atri Wahyu Mukti)

WOW TODAY