Breaking News:

Sidang Sengketa Pilpres 2019

Mahfud MD Sebut Ada Peluang MK Tolak Materi Gugatan Kubu 02: Tergantung Pembuktiannya di Sidang

Mahfud MD menuturkan perkara yang diajukan oleh kubu 02 memang akan diperiksa MK. Namun diperiksa bukan berarti pasti dikabulkan.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno bersalaman seusai menggelar konferensi pers dalam menyikapi hasil pilpres, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menuturkan ada kemungkinan materi gugatan dalam permohonan sengketa pilpres 2019 kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 PrabowoSubianto-Sandiaga Uno, bakal ditolak.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Senin (17/6/2019), Mahfud menuturkan perkara yang diajukan oleh kubu 02 memang akan diperiksa MK karena hal itu merupakan wewenang MK.

Tapi, menurutnya, ada peluang perkara tersebut ditolak karena diperiksa bukan berarti pasti dikabulkan.

"Perkaranya diperiksa karena memang wewenangnya MK, tapi diterima itu belum tentu dikabulkan," ujar Mahfud.

"Permohonan paslon 02 dapat diterima dalam pemeriksaan. Adapun pokok perkaranya bisa dikabulkan bisa tidak, tergantung pada pembuktiannya di persidangan nanti, pembuktian bagaimana signifikansinya terhadap perolehan suara atau urutan kemenangan itu bagaimana," ungkapnya.

Jika Kubu 02 Tetap Kalah setelah Pemilihan Ulang di 12 Wilayah Dikabulkan MK, Ini Jawaban Jubir BPN

"Nah kita tidak bisa melihat sekarang karena MK belum memeriksa pembuktiannya," ucap Mahfud.

"(Kubu 02) baru menyampaikan pendahuluan kan, baru penyampaian pokok-pokok gugatan atau pokok permohonan, kemudian baru akan ditanggapi hari Selasa."

"Dari situ kita selama seminggu kemudian kita bisa lihat bagaimana perkara itu bergulir dan kira-kira keputusannya bagaimana. Enggak usah terburu-buru karena sudah ada jadwalnya," pungkas Mahfud.

Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019

Sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), telah berlangsung pada Jumat (14/6/2019).

Sidang perdana ini berisi pembacaan materi gugatan dari pemohon, yaitu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya.

Sementara, pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang juga diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Sejauh ini, sudah ada sejumlah hal yang dibicarakan oleh tim hukum Prabowo-Sandi.

Hal ini mulai dari klaim perolehan suara yang membuat 22 juta suara untuk Jokowi-Ma'ruf menghilang, hingga klaim bahwa ajakan menggunakan baju putih saat pencoblosan sebagai bentuk pelanggaran.

Berikut ini TribunWow.com rangkum sejumlah hal yang dipersoalkan tim hukum Prabowo-Sandi:

1. Klaim perolehan suara

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto tampak memaparkan hasil perolehan suara Pilpres 2019 versi kubu Prabowo-Sandi saat pembacaan materi gugatan sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam pemaparannya, Bambang menegaskan bahwa Prabowo-Sandi memperoleh suara sebesar 52 persen, unggul dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Bambang menilai, perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidaklah tepat.

"Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, Joko Widodo-Ma'ruf Amin suaranya 85.607.362 dengan 55,5 persen. Prabowo-Sandi 68.650.239 atau 44,5 persen," kata Bambang.

"Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah, menurut hukum karena perolehan suara pasanan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, di atas atas nama Jokowi-Ma'ruf, sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum, atau setidak-tidaknya disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan presiden petahana yang juga adalah capres nomor 01," jelasnya.

Sindir Tim Hukum 02 yang Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Rekam Jejak Bambang Widjojanto

Atas pernyataannya itu, Bambang lantas mengumumkan data yang disebutnya sebagai data yang benar menurut pemohon.

"Bahwa perolehan suara yang benar menurut pemohon setidak-tidaknya adalah sebagai berikut, Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah 63.573.169 atau 48 persen, sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, berjumlah 68.650.239 atau 52 persen," tegasnya.

2. Kejanggalan sumbangan dana kampanye

Bambang Widjojanto menilai ada kejanggaan dalam laporan sumbangan dana kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Ada juga informasi terkait sumbangan dana kampanye. Kami memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Calon Presiden Joko Widodo yang diumumkan KPU pada 12 April 2019," kata Bambang.

"Salah satu yang menarik, jumlah kekayaan beliau adalah Rp 50 miliar. Tapi setara kasnya hanya Rp 6.109.234.704," sambungnya.

Namun, terang Bambang, Jokowi memberikan sumbangan pribadi dana kampanye pada tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp 19 miliar lebih.

Tim Hukum 02 Kutip Artikel Guru Besar Australia di Sidang MK, Mahfud MD: Tak Memiliki Relevansi

"Sumbangan pribadi beliau, calon presiden Joko Widodo di dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp 19.508.272.030 dalam bentuk uang, dan dalam bentuk barang yaitu sekitar Rp 25 juta," kata Bambang.

Bambang menyebutkan, hal ini menjadi menarik karena hanya dalam waktu 13 hari, jumlah setara kas dalam harta pribadi Jokowi bisa menyeluarkan uang sebanyak Rp 19 miliar lebih.

Tak hanya itu, Bambang juga mempertanyakan soal adanya sumbangan dana lebih dari Rp 18 miliar.

Yang menjadi kecurigaan pihak Prabowo-Sandi terkait hal ini, menurut Bambang, adalah dugaan bahwa pemilik perusahaan tersebut merupakan bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

"Bahwa berdasarkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon tersebut tertanggal 25 April ditemukan adanya juga sumbangan dari perkumpulan golfer TRG sebesar Rp 18.190.500.000, dan perkumpulan golfer lainnya," jelas Bambang.

"Begitupun dengan rilis yang dikeluarkan ICW, ternyata ICW mengatakan, ICW menduga golfer TRG dan golfer TBIG adalah dua perusahaan milik seseorang yang merupakan bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf."

"Yakni PT Tower bersama infrastruktur Tdk dan Teknologi Research Global Investama."

"ICW mengatakan, sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan golfer tersebut diduga mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya."

KPU RI Panggil 5 Komisioner Palembang yang Ditetapkan sebagai Tersangka

Tak hanya itu, Bambang menyebutkan, perusahaan itu juga untuk mengakomodasi penyumbang yang memiliki dana melebihi batas dana kampanye.

Ini juga, ungkap Bambang, sebagai teknik untuk melakukan pemecahan sumbangan dalam penyamaran sumber asli dana kampanye yang diduga umum terjadi dalam pemilu.

Selain itu, jelas Bambang, ada sumbangan sebesar Rp 33 miliar lebih yang terindikasi berasal dari orang yang sama.

"Ada pula sumbangan sebesar Rp 33 miliar yang terdiri dari nama-nama kelompok tertentu. Begitu dilacak ternyata nama-nama itu mempunya NPWP pemimpin kelompok, itu sama. Dan identitasnya juga sama," kata Bambang.

"Bukankah ini penyamaran?" imbuhnya.

Atas pemaparannya ini, Bambang menilai, sudah sangat jelas bahwa ada indikasi dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok, yaitu sebesar Rp 25 miliar.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ((KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO))

3. Instruksi penggunaan baju putih

Bambang Widjojanto juga mempermasalahkan instruksi Kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk memakai baju putih saat datang Tempat Pengambilan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara Pilpres 2019.

Bambang menyatakan bahwa hal itu merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan kerahasiaan pemilih.

"Majelis, beberapa hari sebelum pencoblosan, paslon 01 secara gencar berkampanye datang ke TPS menggunakan baju putih, bahkan menuliskan pesan beramai-ramai untuk menggunakan baju putih, pada saat datang ke TPS 17 April," ujar Bambang.

"Ajakan kontestan yang demikian berbahaya menimbulkan di antara para pendukung dan nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam pilpres."

"Harusnya capres 01 yang juga capres petahana paham betul bahwa memilih dalam pemilu dilindungi dalam asas kerahasiaan."

"Maka instruksi untuk memakai baju putih di TPS jelas akan melanggar asas rahasia yang ditegaskan dalam pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945."

Diketahui, pasal tersebut berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Tak hanya itu, Bambang juga mengatakan, ajakan menggunakan baju putih ini juga dapat membuat tekanan psikologis bagi pendukung paslon 02.

"Bukan hanya melanggar asas yang rahasia, ajakan memakai baju putih juga pelanggaran serius atas asas pemilu yang bebas, karena boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatfi bagi pemilih yang tidak memilih paslon 01."

"Meski baru ajakan, tapi karena dilakukan oleh capres yang juga capres pertahana tentu mempunyai pengaruh," pungkas Bambang.

Kubu 02 Minta Perlindungan Saksi, Pengamat: Politik Ketakutan yang Sedari Awal Mereka Hembuskan

4. Sebut polisi dan BIN tidak netral

Dalam pembacaan materi gugatan, anggota tim hukum 02, Denny Indrayana juga menyinggung soal adanya ketidaknetralan aparat kepolisian dan Badan Intelejen Negara (BIN) dalam kontestasi Pilpres 2019.

Denny memaparkan 5 poin yang menurutnya membuktikan ketidaknetralan aparat penegak hukum hingga akhirnya merujuk pada pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Pertama, adanya polisi yang diminta untuk turut bertindak sebagai tim kemenangan paslon 01.

"Adanya pengakuan di Polsek Kabupaten Wangi di Garut, meskipun kemudian pengakuan dari Polsek Kabupaten Wangi diberitakan dan dicabut, namun pencabutan itu tidak berarti serta merta pengakuannya tidak benar."

"Pencabutan itu juga bisa bermakna indikasi bahwa pengakuannya adalah benar, dan yang bersangkutan mendapatkan tekanan sehingga mencabut perngakuannya," ujar Denny.

Selanjutnya, ia mengatakan adanya tim buzzer yang dibentuk untuk mengamati dukungan paslon 02.

"Adanya informasi Tim Polri membentuk tim buzzer, yang kemudian juga sudah diberitakan oleh banyak media terutama rekan investigasi Tempo."

"Mendata kekuatan dukungan capres hingga ke desa, pendataan demikian untuk mematangkan dukungan sekaligus menguatkan strategi kemenangan paslon 01," ungkapnya.

Tim 02 Persoalkan Proses Pilpres dalam Sidang MK, Dahnil Anzar: Ini Bukan Sekedar Akutansi Pemilu

Kemudian terkait ketidaknetralan BIN, Denny mengatakan jauh lebih rumit dibuktikan karena berkaitan dengan TSM.

"Akan disampaikan buktinya dalam sidang pembuktian."

Ia menyinggung Kepala BIN Budi Gunawan (BG) yang tampak mendatangi kegiatan hari ulang tahun PDIP, namun tidak kepada partai lain.

"Selain pernah menjadi ajudan Megawati, Budi Gunawan, didesikasikan pada HUT PDIP, satu hal yang tidak dilakukan kepada partai lainnya, juru bicara BIN mengkonfirmasi kehadiran BG."

Selanjutnya, ia menilai adanya tekanan yang diberikan kubu 01 kepada media yang mencoba bersikap netral yakni tvOne.

"Pernyataan Presiden (keenam) SBY yang tak hanya terkait dalam pilkada tetapi juga ada kaitannya dengan media besar, yakni media grup MNC media yang dimiliki oleh Mahaka Grup yang berafiliasi dengan kubu 01," ujar Denny.

"Media yang mencoba untuk netral seperti tvOne kemudian mengalami tekanan dan harus mengistirahatkan panjang salah satu program favoritnya, ILC (Indonesia Lawyers Club)," ucap Denny kemudian membacakan cuitan Karni Ilyas yang mengatakan cuti.

"Publik bertanya-tanya, sedangkan ada pengakuan dari pemilik media ada tekanan dari penguasa bahwa tak boleh menayangkan pemberitaan kecurangan pilpres, mereka juga diminta untuk tidak menayangkan kegiatan deklarasi massa menentang aksi curang."

Pengamat Politik Singgung Jabatan Bambang Widjojanto di Pemprov DKI saat Bahas Status Maruf Amin

Yang kelima pihaknya menyinggung mengenai adanya tebang pilih hukum antara pendukung paslon 01 dan 02.

"Diskriminasi pelakuan dan penegakan hukum."

"Tebang pilih dan tajam ke paslon 02. Kecurangan demikian TSM," ungkapnya.

"Kecurangan tersebut dapat dilakuakn karena Joko Widodo masih menjabat dan karenanya bisa menggunakan fasilitas anggaran dan lembaga aparatur negara untuk upaya kemenangan capres paslon 01."

Ia lantas mengatakan kubu 01 pantas didiskualifikasi dari pilpres 2019.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Ananda Putri Octaviani)

WOW TODAY

Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Astini Mega Sari
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved