Breaking News:

Terkini Nasional

Bela 3 Mantan TNI yang Disebut Pelaku Makar, Fadli Zon Pertanyakan Senjata Soenarko: Sangat Sumir

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ikut memberikan tanggapan perihal adanya 3 mantan anggota TNI yang terjerat kasus makar.

Instagram @fadlizon
Fadli Zon 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ikut memberikan tanggapan perihal adanya tiga mantan anggota TNI yang terjerat kasus makar.

Hal ini diungkapkannya saat dirinya menjadi nraasumber dalam tayangan YouTube tvOne, Rabu (12/6/2019).

Diketahui tiga mantan TNI yang terjerat kasus makar yakni Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn), Kivlan Zen, Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Mochammad Sofyan Jacob.

Dan Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko ikut terseret kasus kepemilikan senjata ilegal.

Fadli Zon lantas menyebutkan pemberitaan ketiganya terlibat dugaan kasus makar merupakan framing.

"Saya yakin itu framing ya, para purnawirawan itu yang punya jejak sejarah, jejak perjuangan yang jelas di masa lalu, Pak Soenarko, Pak Kivlan Zein dan Pak Sofyan Jacoeb dan yang lain-lain tidak mungkin melakukan makar," ujar Fadli.

Sebut Pernyataan Bara Hasibuan adalah Pernyataan Pribadi, Sekjen PAN: Kita Konsisten di Koalisi 02

Sedangkan ia menjelaskan apabila ada sejumlah tokoh masyarakat sendiri melakukan protes kepad alembaga atau instansi jugatak bisa dituduhkan makar.

Menurut Fadli makar adalah tindakan yang menggunakan kekuatan dan senjata.

"Makar itu kan harus dengan unslag dengan kekuatan dan lain-lain nah sekarang saja untuk soal senjata masih sangat sumir bahwa yang dituduhkan kepada Pak Soenarko itu sudah dituduhkan, tidak ada itu," ungkapnya.

Lihat video mulai menit ke 8.15:

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menuturkan penggunaan pasal makar semestinya merujuk pada pengertian asalnya.

Makar dalam KUHP merujuk pada bahasa Belanda, yakni "Anslag" yang berarti serangan.

Karena itu, saat menjerat seseorang dengan pasal makar, polisi harus bisa membuktikan apakah orang tersebut memang sudah menyerang atau mempersiapkan serangan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Asfinawati mengatakan, jika polisi tak bisa membuktikan kedua hal tersebut, maka pasal makar tak bisa digunakan.

Menurut dia, jika seseorang dinilai melanggar hukum karena pernyataannya yang mengancam pemerintah, maka polisi tidak bisa menggunakan pasal makar untuk menjeratnya.

"Mengatakan pemerintah buruk itu bukan makar, esensinya adalah serangan. Ya memang ada pasal lain. Misal begini ada orang menganiaya terus dibilang pembunuhan berencana kan lain ya," ujar Asfinawati.

Syarief Hasan: Partai Demokrat Tidak Menutup Kemungkinan Bergabung Koalisi Jokowi-Maruf

"Bukan berarti orang ini tidak bisa dihukum. Jangan hukum diperkosa dan beri dimensi yang berbeda karena nanti yang dihancurkan hukum itu sendiri. Kalau menganiaya orang, ya kena pasal penganiayaan," lanjut dia.

Purnawirawan Tersandung Kasus Makar

Kivlan Zein

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn), Kivlan Zen telah ditetapkan tersangka kasus makar, dikutip dari Tribunnews.com.

Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin dengan dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/ BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.

Pasal yang disangkakan terkait tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15 serta terkait keamanan negara atau makar dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107.

Saat itu Kivlan Zen ditemui pihak kepolisian saat tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (10/5/2019), untuk melakukan pencegahan agar tak pergi ke luar negeri.

Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kivlan Zein diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar.
Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kivlan Zein diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Tal berselang lama, Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Sam Fernando mengatakan, pencabutan pencekalan terhadap Kivlan Zen ini juga atas permintaan pihak kepolisian.

Sam mengatakan, kepolisian mengirim permohonan pencabutan pencekalan lewat bernomor B/ 3248 a -RES 1.1.2/V/2019/BARESKRIM.

Surat itu ditandatangani Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho atas nama Kepala Bareskrim pada 11 Mei 2019.

Kini pun Kivlan terjerat kasus kembali sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal, dan ditahan pada Rabu (30/5/2019).

Kasus dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019, di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Enam tersangka tersebut berencana untuk membunuh empat tokoh nasional.

Mereka memiliki inisial HK, AZ, IR, TJ, AD dan AF.

Polisi Klaim Punya Bukti Pertemuan Kivlan Zen dengan Tersangka Lain soal Rencana Pembunuhan

Soenarko

Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko ikut terseret terjerat kasus di tengah Pilpres 2019.

Soenarko ditahan atas kepemilikan senjata ilegal.

Saat ini, Soenarko menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur, sedangkan Praka BP menjadi tahanan TNI di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Soenarko sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Ia dilaporkan dengan sangkaan mengarahkan sejumlah orang untuk mengepung Istana Negara dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada aksi unjuk rasa yang rencananya digelar Rabu (22/5/2019).

Penahanan Soenarko turut mendapat pembelaan dari sejumlah purnawirawan jenderal TNI.

Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI, Zacky Anwar Makarim menyatakan senjata yang disita polisi dan POM TNI yang dikaitkan dengan Soenarko adalah senjata rusak, dikutip dari YouTube KompasTV, Sabtu (1/6/2019).

Selain itu Mantan Perwira Pembantu Madya (Pabandya) bidang Pengamanan Komando Daerah Militer Iskandar Muda (IM) Kolonel Inf. (Purn) Sri Radjasa Chandra da yang janggal dari tuduhan penyelundupan senjata api ilegal terhadap Soenarko.

Partai Demokrat Berikan Sinyal Bergabung Koalisi Jokowi-Maruf

Mochammad Sofyan Jacob

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Mochammad Sofyan Jacob telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan makar karena ucapannya dalam sebuah video, dikutip dari Kompas.com.

Sofyan Jacob ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar sejak 29 Mei lalu.

Sofyan disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyebutkan Sofyan menjadi tersangka dugaan makar karena ucapannya dalam sebuah video.

Namun, meski telah berstatus tersangka, Argo tak menjelaskan secara detail alasan penetapan Sofyan menjadi tersangka.

Sofyan Jacob saat berbicara menjadi relawan Prabowo-Sandi, Minggu (19/5/2019)
Sofyan Jacob saat berbicara menjadi relawan Prabowo-Sandi, Minggu (19/5/2019) (YouTube Macan Idealis)

Menurutnya, penyidik tentu telah meneliti dan memutuskan berdasarkan bukti.

"Saya enggak lihat videonya. Tapi, tentunya penyidik lebih paham, lebih tahu, penyidik sudah mengumpulkan bukti. Namanya sudah ditetapkan sebagai tersangka berarti sudah memenuhi unsur," jelas Argo.

Dikatakan Argo, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

"Ya tentunya kan ada di berbagai macam kelompok itu yang melakukan kegiatan makar disitu. Sedang kita lakukan pemeriksaan saksi yang lain," ungkap Argo. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY:

Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Mohamad Yoenus
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved