Pilpres 2019
PDIP Sebut Bukan Pengkhianatan jika Demokrat dan PAN Pindah Koalisi dari Prabowo ke Jokowi
Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah menyatakan jika Partai Demokrat dan PAN pindah koalisi dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Maruf bukanlah suatu pengkhianatan.
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menyatakan jika Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) pindah koalisi dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin bukanlah suatu pengkhianatan.
Hal itu disampaikan Basarah kepada Kompas Malam, dikutip TribunWow.com, Minggu (9/6/2019).
Basarah menjelaskan bahwa sebelumnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Demokrat, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulanya berkoalisi dengan Prabowo-Hatta Rajasa.
• Reaksi Jokowi Dengar Jawaban Jan Ethes saat Ditanya Kaesang Pangarep soal Pekerjaan Gibran
Namun setelah pilpres selesai digelar, dijelaskannya bahwa ketiga partai tersebut memilih pindah koalisi ke kubu pemenang Pilpres 2014 yakni Jokowi-Jusuf Kalla.
"Kita sama-sama tahu Pemilu Presiden 2014 Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa," ujar Basarah.
"Tapi pemilu presiden selesai, maka koalisi merah putih kemudian qoute unqote 'relatif bubar' karena kemudian Partai Golkar, PAN, PPP bergabung ke Jokowi-Jusuf Kalla."
"Jadi presiden politiknya itu sudah ada," sambungnya.
• Jansen Sitindaon: Teman-teman 02 Minta Apalagi dari Demokrat?
Basarah kemudian menyatakan jika pada akhirnya Demokrat, PAN, atau pun partai politik lainnya ingin berpindah koalisi dengan kubunya, maka hal itu dinilai lumrah.
Bahkan ia menegaskan kalau ada partai koalisi kubu 02 yang keluar dari kubu Prabowo-Sandi, bukanlah suatu bentuk pengkhianatan.
"Oleh karena itu menurut saya, kalau pada akhirnya Partai Demokrat, PAN, atau partai-partai politik lainnya tidak bergabung dalam koalisi politik Prabowo-Sandiaga Uno, itu bukan sesuatu hal yang dapat dikatakan suatu pengkhianatan," tegas Basarah.
"Karena sistem politik kita menyebut bahwa koalisi itu dalam Undang Undang Dasar kita adalah koalisi presiden," tandasnya.
Simak videonya di menit 0.38.
Sebagaimana diketahui, kabar terkait kemungkinan Partai Demokrat akan bergabung ke koalisi 01 terus mencuat sejak adanya sejumlah pertemuan yang terjadi antara Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi.
Awalnya, AHY dan Jokowi bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Lalu, pertemuan kedua terjadi di Istana Merdeka Bogor, Rabu (22/5/2019).
Selanjutnya, saat Jokowi menyambangi kediaman keluarga SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (1/6/2019), untuk melayat istri SBY, Ani Yudhoyono yang meninggal dunia karena kanker darah yang dideritanya.
• BPN Jawab soal Andi Arief yang Sebut Saran Demokrat Selalu Ditolak oleh 02: Kapan Beri Masukan?
Pertemuan juga terjadi keesokan harinya, saat Jokowi menjadi inspektur upacara pemakaman Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu (2/6/2019).
Tiga hari berselang, yaitu pada hari pertama lebaran Idulfitri, Rabu (5/6/2019), anak-anak SBY, AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan istri mereka kemudian kembali bertemu Jokowi yang menggelar open house di Istana Negara Jakarta.
Atas intensnya pertemuan tersebut, kabar terkait akan bergabungnya Demokrat ke kubu 01 pun semakin kuat.
Selain itu, PAN juga dikabarkan akan berpindah koalisi dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma'ruf.
Mengutip Kompas.com, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan, partainya membuka peluang untuk pindah koalisi ke koalisi pemerintah, Senin (13/5/2019).
(TribunWow.com/Atri)
WOW TODAY: