Sebut 70 Persen Rakyat Puas dengan Jokowi, Agum Gumelar: Syarat Pertama 'People Power' Sudah Tumbang

TRIBUNWOW.COM - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, mengatakan bahwa 70 persen masyarakat Indonesia telah puas dengan kinerja pemerintahan.

Agum Gumelar menuturkan hal itu untuk menanggapi seruan people power sejumlah tokoh pendukung calon presiden kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Agum, seruang people power tersebut tidak cocok diungkapkan saat 70 persen masyarakat merasa puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari Kompas.com.

• Tak Rela Lihat Prabowo Dapat Info Salah, Luhut Binsar Panjaitan: Nanti Kredibilitas Dia Terganggu

“Tapi lihat sekarang, Pak Jokowi dengan pemerintahannya di mata masyarakat kita, 70 persen lebih itu merasa puas dengan apa yang dikerjakan. Ingat, people power itu adalah ungkapan perasaan tidak puas mayoritas rakyat terhadap rezim yang berkuasa,” ujar Agum saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Ia mengatakan bahwa people power dibuat saat tahun 1998 kala itu lantaran masyarakat tidak puas dengan situasi dan kondisi saat itu.

“Katakanlah waktu 1998. Mayoritas rakyat memang tidak puas dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Maka muncullah, yang tadinya riak-riak, kemudian terjadi krisis moneter. Riak-riak ini berubah menjadi gelombang people power,” lanjut dia.

• UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019: 3 Wilayah Telah 100 Persen, Lihat Perolehan Jokowi Vs Prabowo

Ia juga sebelumnya mengatakan saat ini akan sulit mengatasnamakan masyarakat untuk tindakan inkonstitusional.

“Sekarang ini, sangat sulit mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional seperti itu,” ungkap Agum.

Sehingga bagi Agum, syarat untuk adanya people power telah tumbang.

“Jadi, dari syarat pertama people power atau revolusi itu saja sudah tumbang,” ujar Agum.

Agum juga berharap tokoh-tokoh yang menyerukan people power tersebut tidak lagi melakukan provokasi terhadap masyarakat.

People Power

Sementara itu diketahui, seruan people power sebelumnya pernah diungkapkan Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana.

Saat itu Eggi Sudjana berpidato di depan rumah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saat hari pemungutan suara Pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019) lalu.

Dalam pidatonya, Eggi Sudjana menyerukan ajakan people power di hadapan pendukung kubu Prabowo-Sandi.

Dikutip dari Tribunnews.com, berikut ini isi pidato lengkap Eggi Sudjana yang menyeretnya menjadi tersangka:

"Dalam posisi saya sekarang penasihat dari Persaudaraan Alumni 212. Dalam konteks analisis, kalau 2014 itu Prabowo dikalahkan dengan 8 juta suara itu sebenarnya sudah teratasi ketika 2016, sampai kemarin 2018.

Ada alumni 212 bisa mengumpulkan 13 juta orang di Monas. Artinya, 8 juta itu tidak ada apa-apanya. Yang kedua kita semua menjadi saksi. Setiap Prabowo datang ke daerah atau Prabowo kampanye tidak ada yang sepi. Betul?

Tapi kita bisa tunjukkan ketika Jokowi datang ke tempat kampanye masih banyak yang sepi. Maka ini anomali. Tidak mungkin kesepian dari konteks dia datang untuk kampanyenya itu, menjadi menang. Tidak mungkin. Anomali, di mana?

Oleh karena karena itu, saudara. Jika temuan-temuan kecurangan ini semakin terang benderang. Dan kemarin saya ke Malaysia juga sudah jelas, terang benderang. Sebelum pemilu malah sudah dicoblos. Itu bukan curang lagi, perbuatan haram dalam konteks pemilu.

• Tak Rela Lihat Prabowo Dapat Info Salah, Luhut Binsar Panjaitan: Nanti Kredibilitas Dia Terganggu

Maka, jika terus semua kecurangan ini diakumulasi, saya dengar tadi, insyaallah sekitar jam 7, jam 8, akan diumumkan resmi apakah betul ada kecurangan serius.

Maka analisis yang sudah dilakukan pemimpin kita juga Bapak Prof DR Amien Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani?

Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat.

Bahkan mungkin ini cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus menunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power. Insyaallah.

Tapi kita berharap, tetep persatuan Indonesia harus dijaga. Tidak boleh kita pecah antar bangsa. Ini yang bikin berengsek elite-elite saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmaatullahi wabarakatuh." (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: