Rocky Gerung: Penyelenggara Pemilu Promosikan Diri Profesional, Ternyata Berantakan dalam Segala Hal

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan kritikannya terkait banyak petugas KPPS yang meninggal dunia selama proses Pemilu 2019.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam program Catatan Demokrasi Kita tvOne, Selasa (7/5/2019).

Rocky memaparkan, dirinya tentu berduka karena Pemilu 2019 ini telah merenggut nyawa banyak petugas KPPS.

Ia lantas menyampaikan kritikannya bahwa penyelenggara pemilu memiliki sistem yang berantakan terkait pemilu ini.

• KPU Pastikan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Hampir Selesai

"Saya tentu berduka terhadap keadaan itu. Tapi soalnya adalah dari awal penyelenggara pemilu ini mempromosikan diri sebagai profesional, dengan sistem yang rapi, yang ternyata berantakan dalam segala hal," tegas Rocky.

Rocky lantas memaparkan, dirinya ingin agar misteri di balik meninggalnya para petugas KPPS ini dibuka.

Karenanya, Rocky menyatakan persetujuannya jika diadakan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk polemik Pemilu 2019 ini.

"Kita ingin agar supaya kasus ini supaya tidak jadi misteri, ya dibuka. Saya dukung ide TPF itu. Supaya ada tim yang imparsial," ungkap Rocky.

Namun, sambung Rocky, dirinya tak ingin jika TPF berasal dari pihak pemerintah.

"Jangan pemerintah. Karena pemerintah terlalu dalam terlibat dalam soal yang ini, Itu pentingnya tim itu tuh," kata Rocky.

Lebih lanjut, Rocky juga menyinggung soal legitimasi pemilu yang masih dipertanyakan.

"Pesta sudah selesai, tapi legitimasi dari pemilu ini masih dipertanyakan. Dan ini masih panjang, bahkan melampaui tanggal 22 (22 Mei, pengumuman rekapitulasi suara dari KPU)," kata Rocky.

"Itu ibarat meja pesta itu sudah dirapikan, tiba-tiba orang lihat di bawah meja itu kok berantakan, ada tulang segala macam, sampah dibuang di situ."

"Jadi pesta selesai, tapi di bawah meja ditutup rapi dengan karpet, segala macam borok, kekacauan. Itu yang ingin kita perbaiki itu," sambung dia.

Karenanya, Rocky kembali menegaskan bahwa dirinya ingin semua permasalahan pemilu ini dibuka secara apa adanya.

"Jadi sekali lagi saya tetap ingin agar supaya soal ini dibuka, karena bukan sekedar sensasinya, tapi satu peristiwa yang diluar kebiasaan, dari segi jumlah, dan dari segi rumor. Itu pentingnya tuh," tandasnya.

• Sebut Demokrat Tak Tahu soal Data Klaim Kemenangan Prabowo, Andi Mallarangeng: Kami Ikuti Situng KPU

440 Anggota KPPS Meninggal 

Sementara diberitakan dari Tribunnews.com, per 4 Mei 2019 pukul 16.00 WIB, jumlah korban petugas KPPS bertambah menjadi 440 orang meninggal dunia dan 3.788 orang jatuh sakit.

Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Rahman Hakim, Sabtu (4/5/2019).

"Update data per 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB. Wafat 440, sakit 3.788. Total 4.228 (jiwa)," jelas Arief.

Ia menjelaskan bahwa sebagian petugas KPPS meninggal dunia karena bertanggungjawab atas proses rekapitulasi di tingkatnya masing-masing.

Kendati demikian, para petugas yang meninggal mau pun luka-luka dijanjikan oleh KPU akan mendapat santunan.

• UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019, Data Masuk Hampir 70 Persen, Lihat Perolehan Jokowi Vs Prabowo

Dikutip dari Kompas.com, hal itu turut disampaikan oleh Ketua KPU, Arief Budiman yang mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyetujui usulan pihaknya terkait pemberian santunan ini, Sabtu (27/4/2019).

Dijelaskan oleh Arief, santunan untuk keluarga korban meninggal dunia diusulkan berkisar Rp 30-36 juta.

Sedangkan untuk petugas KPPS yang mengalami kecelakaan sampai menyebabkan kecacatan, dialokasikan sebesar Rp 30 juta.

Sementara korban yang mengalami luka-luka, diusulkan santunan sebar Rp 16 juta.

Usul Pembentukan TPF

Mengenai TPF, hal itu dicetuskan pertama kali oleh Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said.

Pasalnya, Sudirman mengaku pihak BPN telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi.

"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sedangkan cawapres Sandiaga juga ikut mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019.

Menurutnya baiknya TPF beranggotakan dari masyakarat yang telahberkontribusi melaporkan dugaan kecurangan pemilu, dikutip dari Tribunnews.com.

“Saya bilang kalau TPF dari kubu 02 pasti bias, tidak netal, harus dari masyarakat, lebih baik independen karena banyak masyarakat yang sudah berkontribusi sampaikan dugaan kecurangan Pemilu juga,” ujarnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (25/4/2019).

Sandiaga Uno menilai dengan pembentukan TPF independen dari masyarakat hasilnya akan baik bagi masyarakat dan dua kubu yang bertarung di Pilpres 2019.

“Kalau tim nya independen tentu kita semua berprasangka baik dan bisa bantu penyelenggara Pemilu,” kata Sandiaga Uno.

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani/Roifah)

WOW TODAY: