Minta Jokowi Tanggapi Kecurangan Pemilu 2019, Ferdinand Hutahaen: Jangan Malah Terkesan Menikmati

TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mendesak Presiden Indonesia yang juga Capres pertahana Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan tanggapan perihal persoalan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter miliknya, @FerdinandHutah2, Rabu (24/4/2019).

Dalam, cuitannya Ferdinand meminta untuk Jokowi angkat bicara perihal kecurangan di pemilu tahun ini.

Menurut Ferdinand, Jokowi perlu memberikan tanggapannya agar tidak terkesan menikmati.

"Saya berharap agar pak @jokowi sbg Presiden turut bersuara atas peristiwa2 kecurangan pemilu yg terjadi.

Tunjukkan bahwa bapak juga tidak senang dgn kecurangan, jgn malah terkesan bapak menikmati kecurangan ini.

Publik kemudian akan menilai, hati2 soal LEGITIMASI HASIL PEMILU," tulis Ferdinand lewat unggahan twitternya.

Jokowi Soal Kericuhan Pemilu

Jokowi dalam wawancara yang dilakukan iNews Tv memberikan tanggapan mengenai hal-hal yang terjadi di tengah pemilu.

Dikutip dari channel YouTube official iNews, Senin (22/4/2019), awalnya Jokowi ditanya oleh pembawa acara soal ada dugaan kecurangan di Pemilu 2019.

"Ini kan ada mekanisme, dilaporkan saja ke Bawaslu, nanti kalau ada pidananya kan ditarik lagi, ke ranah hukum di kepolisian.

"Saya kira mekanismenya jelas kok, di pemilu jelas sekali.

Pembawa acara tersebut kembali mempertanyakan mengenai adanya sejumlah peristiwa di tengah pemilu yakni adanya surat suara C1 yang tidak digunakan, kesalahan input data di situs resmi KPU dan lainnya.

• Soal Pemilu, Yunarto Sebut Ada Hal Lain yang Lebih Penting dari Quick Count dan Real Count Abal-abal

Hal itu menimbulkan polemik mengenai adanya pemilu ulang.

Jokowi lantas mengatakan hal itu jika diperlukan maka ia menyutujuinya.

"Sekali lagi ini menyangkut 180 juta pemilih, 830 ribu TPS yang tersebar. Kalau ada yang sedikit-sedikit seperti itu kan ada mekanismenya. Kalu memang diulang, ya diulang mekanismenya."

"Kembalikan lagi kepada TPS yang ada. Aturannya ada," ujarnya.

Dalam wawancara itu, Jokowi juga mengatakan tak perlu lagi ada istilah "Cebong dan Kampret" yang kerap dikaitkan sebagai sebutan bagi pendukung kedua pasangan calon (paslon).

Melihat pertanyaan tersebut, Jokowi tampak tertawa lepas.

Ia juga tampak mendengakkan kepalanya beberapa saat sebelum akhirnya menjawab pertanyaan tersebut.

"Sudahlah, sudah ini yang namanya kehendak rakyat sudah ditentukan di 17 April kemarin, di hari pencoblosan sudah," tegas Jokowi.

"Setelah itu sudahlah, enggak ada lagi istilah cebong, kampret, stop, udah enggak ada lagi," lanjut Jokowi.

• Unggah Video Ribuan Surat Suara di Papua Dibakar di Tengah Lapang, Fadli Zon: Ini Pemilu?

Ia kemudian berpesan agar semua pihak saling berangkulan dan kembali menjalin hubungan baik satu sama lain.

"Kita kembali lagi berangkulan sebagai saudara sebangsa setanah air, enggak ada lagi yang namanya 01, atau 02, satu, dua enggak ada," kata Jokowi.

"Satu tambah dua yang ada itu, artinya ya itu sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia itu yang harus diutamakan," tambahnya.

Dikatakan oleh Jokowi, kontestasi politik adalah acara lima tahunan yang akan selalu berulang dalam lima tahun sekali.

Untuk itu tidak ada gunanya berbeda pendapat sampai menimbulkan perpecahan.

"Kembali lagi ini kontestasi politik yang setiap lima tahun itu ada, ya kalau sudah selesai kontestasi sekali lagi marilah kita bersama-sama berangkulan bersatu membangun bersama-sama negara ini," kata Jokowi.

"Nanti ada lagi lima tahun ke depan kontestasi politik lagi pesta demokrasi lagi ya kita songsong lagi," tegasnya.

• BPN Prabowo-Sandi Rahasiakan Lokasi Input C1 karena Khawatir Dihack, Bagaimana dengan Jokowi-Maruf?

Lihat videonya:

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Nila)

WOW TODAY: