Sebut Prabowo Menang, BPN Diminta Buka Data Survei Internal oleh TKN, Polster, hingga Pengamat

TRIBUNWOW.COM - Sejumlah lembaga survei memberikan hasil perhitungan cepat atau quick count, dan menunjukkan paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memperoleh hasil lebih unggul.

Lembaga survei tersebut di antaranya, Indo Barometer, Charta Politika, Poltracking, Indikator, hingga Litbang Kompas.

Namun kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lebih percaya oleh hasil real count atau hitung manual yang dilakukan timnya di lebih dari 320.000 TPS atau sekitar 40 persen dari total seluruh TPS di Indonesia, dikutip dari Kompas Tv.

Prabowo meyakini angka tersebut tak akan berubah banyak.

Dalam keterangannya, Prabowo mengklaim ia dan Sandiaga menang pilpres dengan angka 62 persen.

• Bantu Pengamanan Pasca-Pemilu, Polda Maluku Kerahkan 200 Personel Brimob ke Jakarta

"Bisa naik 1 persen, bisa turun 1 persen. Tapi hari ini kita berada di 62 persen," kata Prabowo disambut teriakan riuh para pendukungnya.

Sebelum itu, Prabowo juga menuturkan banyak peristiwa yang membuat rugi kubunya.

Ia menyebutkan ada hal ganjil yang ditemukan seperti pendukungnya tidak mendapat undangan, adanya surat suara tercoblos dan lainnya.

Ia juga meragukan oleh hasil quick count oleh sejumlah lembaga survei.

"Juga saya tegaskan di sini, pada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang memang sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini bahwa kita kalah."

TKN Minta BPN Buka Survei Internal

Atas pengakuan telah memenangkan Pilpres di pemilu kali ini, BPN ditantang Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk menjelaskan proses rekapitulasi suara internal mereka.

Hal itu diungkapkan Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di War Room TKN Jokowi-Ma'ruf, Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

"Mereka berani di ucapan, tapi belum pernah undang teman-teman pers ke dapur kamar hitungnya seperti ini. Jadi untuk itu semua harus tunjukkan dokumen C1 sebagai basis yang paling otentik," ujar Hasto

Sedangkan Hasto mengatakan proses rekapitulasi internal kubunya telah sangat detail.

"Kami di sini ada checker, evaluasi, tidak hanya upload dokumen C1 tapi melalui tahapan verifikasi lebih dulu," ujar dia.

• Akui KPU Ada Kemajuan Input Data Real Count, Mahfud MD: Pilpres Dulu agar Tidak Dituduh Macam-macam

Lembaga Survei atau Polster Charta Politika dan Cyrus Network  Minta 02 Buka Data Survei

Dikutip dari Tribunnews, Direktur Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya meminta agar kubu 02 dapat memberikan data dasar dari temuan survei internal BPN.

“Cara satu-satunya bagaimana kemudian, data yang diklaim 62 persen itu bisa dibuka kehadapan publik secara keilmuan. Tidak ada kaitannya dengan aspek legal dan menunjukkan siapa yang lebih benar di mata KPU,” kata Yunarto saat konfrensi pers Expose Data Hasil Quick Count Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

“Dan kami mengajak untuk membuka hal-hal yang perlu dibuka, termasuk soal dana,” sambungnya.

Yunarto kembali menagih pihak yang mengatakan memiliki data yang berbeda dengan lembaga survei, untuk membuka data dan tidak membuat masyarakat bingung.

“Yang terjadi tidak pernah sekalipun pihak BPN, atau minimal lembaga yang menyatakan datanya berbeda dengan lembaga survei berani membuka data sehingga yang muncul klaim konspiratif dan ujungnya membingungkan masyarakat,” jelas Yunarto.

• Dimintai Tanggapan terkait Janji Potong Leher La Nyalla, Mahfud MD Tak Ingin Ikut Campur

Senada dengan Chatra Politika, CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga turut menantang Prabowo untuk membuka data mentah hasil exit poll dan real count yang dilakukan tim internalnya, dikutip dari Kompas.com.

"Lembaganya ada atau enggak. Kantornya ada atau enggak. SDM-nya ada atau enggak. Ada kegiatan atau enggak. Yang paling gampang adalah mengaudit seluruh kegiatan proses mereka," kata Hasan dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4/2019).

Ia menegaskan, Cyrus Network siap untuk membuka seluruh data hitung cepat yang dilakukannya.

Hasil hitung cepat Cyrus bekerja sama dengan CSIS menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul 55,7 persen dan Prabowo-Sandi 44,3 persen.

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga lain.

Bahkan, Cyrus siap jika hasil hitung cepatnya diaudit.

"Karena quick count itu tidak bisa bohong. Kami punya 2.002 TPS sampling itu bisa dibuka semua, dan mereka enggak bisa ngarang. Ngarang TPS-nya di mana, hasilnya berapa, itu ya enggak bisa," ujarnya.

Pengamat Minta Metodologi dan Data

Dikutip dari TribunJateng.com, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, ikut berkomentar mengenai penolakan kubu 02 terhadap hasil quick count sejumlah lembaga survei.

Ia menuturkan BPN baiknya menjelaskan metodologi serta faktanya.

"Mereka (BPN) harus menjelaskan metodologinya, beberkan bukti dan faktanya. Jika itu real count, dari berapa persen daerah yang sudah dilakukan perhitungan itu harus dibuktikan," kata Emrus, dalamm keterangan tertulisnya, Jumat (19/4/2019).

• Soal Hasil Survei 02 Prabowo Menang Pilpres, Lembaga Survei dan Pengamat Tagih Metodologi dan Data

Ia juga mengkritik kubu 02 menyamakan real count yang ditemukan 02 dengan hasil quick count lembaga survei.

Lanjutnya, apalagi pada real count kubu 02 baru sebagian data.

"(Real count internal) itu tidak bisa disamakan dengan quick count lembaga survei," kata Emrus.

Menurutnya, hitung cepat lembaga survei, jelas Emrus, bisa dipertanggungjawabkan secara statistik.

"Dan quick count ini sudah teruji di dunia," tegasnya.

"Kalau mengatakan ada dugaan kecurangan itu harusnya mereka punya bukti. Sampaikan saja ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan berkoordinasi dengan penegak hukum jika memang ditemukan ada tindak pidana," pungkas Emrus. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: