Said Didu Kritik KPU soal Human Error dan Minta Sabar: Publik Hampir Tiap Saat Temukan 'Kesalahan'

TRIBUNWOW.COM - Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu memberikan protes kepada langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Said Didu melalui akun Twitter @msaid_didu, Senin (22/4/2019).

Melalui kicauanya, Said Didu menuliskan kepala KPU meminta rakyat bersabar menunggu hasil real count.

Namun ditulisnya, di tengah menunggu, publik juga hampir selalu menemukan 'kesalahan' input data di situs web resmi KPU.

Sedangkan saat dipertanyakan kesalahan input tersebut, KPU menjawab hal tersebut lantaran human error.

Tak hanya memprotesi jawaban KPU, Said Didu juga memprotes langkah KPU yang akan melaporkan sejumlah orang kepada polisi.

"Pimpinan @KPU_ID meminta rakyat sabar menunggu hasil real count, sementara publik hampir tiap saat menemukan "kesalahan" input data.

Saat dikritik atas kesalahannya mereka human error bahkan mengancam melaporkan rakyat yg perjungkan kejujuran ke polisi," tulis Sadi Didu.

Ketua KPU sebut kesalahan input disebut human error

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya tidak berniat curang, terkait kesalahan memasukkan data pada sistem informasi penghitungan (situng).

Dikutip dari WartaKotaLive.com, menurutnya adanya kesalahan input lantaran human error atau kesalahan manusia.

"Kalau ada yang menduga bahwa kami lakukan kecurangan, masa kami publikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi karena kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error," tutur Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

• Ditagih Janji Potong Leher karena Prabowo-Sandi Menang di Madura, Ini Jawaban La Nyalla

Ia juga mengatakan petugas KPU yang bekerja hampir 24 jam bisa melakukan kesalahan lantaran kelelahan.

"Kalau salah input kan kita lakukan koreksi. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman itu begini, dimulai dari TPS, KPPS itu bekerja, sebagian dari mereka bahkan lebih dari 24 jam mulai pukul 06.00 WIB kan mereka sudah persiapkan," jelas Arief Budiman.

Sedangkan Arief mengatakan saat ada kesalahan data, pihaknya akan segera membenarkan.

KPU Akan Laporkan ke Polisi

Di kesempatan yang berbeda, Arief Budiman kembali mengatakan ada sejumlah kabar yang akan dilaporkannya kepada polisi.

"Ada beberapa hal (hoaks) yang nanti kami pilah, cukup dilakukan klarifikasi saja atau karena itu cukup membahayakan, serius, berdampak masif, kami ambil sikap sampai dengan melaporkan hingga ke aparat penegak hukum," kata Arief, Sabtu (20/4/2019) seperti yang dikutip dari Kompas.com.

• Pemerintah Dinilai Mengintervensi KPU, Moeldoko: Pandangan yang Sangat Menyesatkan

Arief Budiman yang memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait Pemilu 2019 di Kantor KPU RI, Jakarta tersebut, mengatakan pihaknya akan selalu menyampaikan klarifikasi agar berita bohong itu tidak menyebar dan meresahkan masyarakat.

"Setiap hoaks yang sampai ke kami, apapun itu, pasti kami klasifikasi. (Hoaks) menyampaikan tentang server, proses atau apapun itu pasti kami klarifikasi," ujarnya.

Ia juga mengatakan agar masyarakat dapat sabar dalam menunggu hasil pemilu.

Mahfud MD ikut layangkan protes ke KPU

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD membahas profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2019 khususnya dalam Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di Twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).

Mahfud MD menuliskan bahwa KPU harus lebih profesional.

Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya pernah mengingatkan bahwa di masa seusai pencoblosan, KPU akan banyak dikaitkan mengenai sejumlah isu.

Di antaranya mengenai kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.

"KPU HARUS LEBIH PROFESIONAL

Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.

Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi," tulisnya.

Mahfud melanjutkan, saat ini terjadi kisruh di tengah masyarakat karena kabar kesalahan input di sistem KPU yang mencapai 9 daerah.

Ia menilai penanganan tenaga Information and Technology (IT) KPU terkesan kurang profesional.

"Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional.

Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%?

Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%."

• Hotman Paris Unggah Foto Jokowi saat Bertemu Megawati 15 Tahun Lalu: Nasib Orang Siapa yang Tahu

Lanjutnya, ia mengatakan wajar jika menimbulkan spekulatif negatif dan membuat panas suasana.

Dirinya menegaskan seharusnya KPU memastikan anak buah IT harus benar-benar netral dan profesional.

"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral.

KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulisnya.

Dan pada Senin (22/4/2019), Mahfud MD mengapresiasi kemajuan dalam input data suara pemilu 2019.

Ia mengatakan KPU tiga hari sebelumnya, tidak dapat melancarakan input data lantaran data yang harus diinput terlalu banyak.

Selain data suara Pilpres, ada pula data pemilihan legislatif, seperti DPR, DPD, dan lainnya.

Menurutnya, KPU telah mengambil langkah yang benar untuk memprioritaskan data Pilpres dahulu agar tidak membuat ragu masyarakat.

"Ada kemajuan di @KPU_ID

Sejak jam 22 td mlm. Input data Pilpres lbh lancar. 3 hr sblm-nya tdk lancar krn semua data Pilpres, Pilleg (DPR/DPD/DDPRD) berebutan dimasukkan shg terjadi bottle neck, tersendat semua. Betul KPU perioritaskan data Pilpres fulu agar tak dituduh macam2." tulis Mahfud MD.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: