Pemerintah Dinilai Mengintervensi KPU, Moeldoko: Pandangan yang Sangat Menyesatkan

TRIBUNWOW.COM - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko memberikan tanggapan terkait adanya pihak yang menggiring opini seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) diintervensi oleh pemerintah.

Diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, Moeldoko menegaskan bahwa KPU adalah lembaga negara yang independen dalam tugasnya menyelenggarakan pemilu.

Karena itu, tegas Moeldoko, tidak benar pernyataan bahwa KPU itu bisa diintervensi oleh pemerintah.

• Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Sebagian Surat Suara yang Belum Direkap Ikut Hangus

"KPU sebuah lembaga yang memiliki dasar konstitusi, lembaga yang dibentuk pemerintah dan bukan milik pemerintah," ujar Moeldoko saat ditemui di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

"KPU adalah lembaga independen, berdiri sendiri. Punya kekuatan hukum milik, milik kita semuanya," sambung dia.

Moeldoko lantas meminta agar tak ada pihak yang menyebar opini bahwa KPU itu milik pemerintah.

"Jangan seolah-olah KPU punya pemerintah, ini yang salah. Ini pandangan yang sangat menyesatkan," ujar Moeldoko.

"Sehingga kalau terjadi sesuatu di KPU, wah ini rekayasa pemerintah. Itu sangat terpisah," imbuh dia.

Moeldoko juga berharap agar masyarakat tak menanggapi serius isu tersebut.

Meski tegas menyebutkan pemerintah tak mengintervensi KPU, Moeldoko memaparkan, pemerintah tetap memberikan bantuan pada KPU untuk penyelenggaraan pemilu ini, khususnya di bidang teknis.

Moeldoko menjamin, bantuan yang diberitakan pemerintah tak mempengaruhi tataran kebijakan milik KPU.

Moeldoko menegaskan bahwa KPU menyelenggarakan tugasnya secara independen, tanpa campur tangan pemerintah.

"Kami semua memahami mengelola pemilu serentak dengan konfigurasi geografis Indonesia, dengan jumlah penduduk tebesar tak mudah. Kalau ada hal-hal kecil jadi kekurangan KPU kita pahami," ujar Moeldoko.

"Jangan kita tuduh. Kalau kita tuduh lama-lama upaya mendelegitimasi berjalan. Dan jangan rakyat nanti jadi tak percaya. Lembaga ini harus dilindungi," lanjut dia.

• Belum Terima Utusan Jokowi, BPN Tanyakan Urgensi hingga Sebut Prabowo Sibuk Kawal C1

Sebagaimana diketahui, ada sejumlah pihak yang menilai bahwa KPU merupakan alat pemerintah.

Terlebih, selama proses Pemilu 2019, banyak pihak yang menilai bahwa KPU membantu capres petahana, Jokowi untuk kembali menang.

Satu yang membahas soal kecurangan dalam pemilu adalah Calon Presiden 02, Prabowo Subianto.

Prabowo menyatakan, pihaknya merasa dicurangi dalam pemilu ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mendeklarasikan kemenangannya, Kamis (18/4/2019).

"Pada hari ini, Saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden republik Indonesia tahun 2019-2024, berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen perhitungan real count dan C1," papar Prabowo seperti dilansir oleh Facebook Gerindra.

"Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat, karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota seluruh Indonesia," imbuhnya.

• Bawaslu Surabaya Diminta Hitung Ulang Suara di TPS, Sejumlah Partai Nilai Tak Berlangsung Transparan

Selain itu, pernyataan kecurangan itu juga disampaikan Prabowo melalui Twitter miliknya @Prabowo, Rabu (17/4/2019).

Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa proses pemilu kali ini banyak kejadian yang merugikan pihak 02.

Di antaranya, banyak kertas suara yang tidak sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga banyak ditemukan surat suara yang sudah dicoblos.

Bahkan, ia menilai ada sejumlah lembaga survei tertentu yang menggiring opini supaya seolah-olah Prabowo-Sandi mengalami kekalahan.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim bahwa dari hasil exit poll di 500 TPS dan hasil quick count dari timnya, kubunya lah yang menang.

Terkait itu, Prabowo meminta kepada seluruh relawan untuk selalu mengawal jalannya proses penghitungan suara hingga selesai dilakukan.

Selain itu, Prabowo juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya supaya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi atas perolehan hasil suara sementara.

"Pada proses pemilu kali ini banyak kejadian yang merugikan pihak 02. Banyak kertas suara yang tidak sampai. Banyak surat suara yang tidak sampai. Banyak TPS yang buka terlambat. Banyak yang tidak dapat undangan.

Belum lagi banyak diketemukan surat suara yang sudah di coblos 01. Tetapi walau demikian hasil exit poll kita di 5000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4 persen dan hasil Quick count kita menang 52.2 persen.

Mohon semua relawan untuk mengawal kemenanga kita d semua TPS dan kecamatan. Saya tegaskan disini bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survey tertentu yang kita ketahui bersama memang bekerja untuk satu pihak, untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah.

Saya minta saudara saudara sekalian jangan terpancing, jangan bertindak berlebihan, terus awasi TPS amankan C1 dan jaga di kecamatan jangan lengah.

Saya himbau pendukung saya semua agar tetap tenang, tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis. Kita fokus mengawal kotak suara karena kotak-kotak itulah kunci kemenangan kita agar kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan bisa dilawan. Silahkan jaga TPS," papar Prabowo.

• BPN Mengaku Temukan 1.200 Dugaan Kecurangan Pemilu 2019, KPU: Silakan Lapor ke Bawaslu

Klaim Kemenangan Jokowi-Ma'ruf oleh TKN

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengklaim atas kemenangan paslon yang diusungnya.

Klaim itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN, Moeldoko dalam konferensi pers di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Moeldoko menjelaskan bahwa ada alasan tersendiri mengapa TKN akhirnya menyampaikan klaim kepada publik.

"Dasarnya adalah hasil quick count yang dilakukan oleh 12 lembaga quick count yang sangat kredibel itu," ujar Moeldoko, dikutip dari Kompas.com.

"Dasarnya hasil quick count yang sangat kredibel selama ini memiliki tradisi keilmuan yang teruji dan sudah banyak terbukti dari beberapa tahun belakangan ini."

"Untuk itu, TKN malam ini membuat sebuah pernyataan, itu kira-kira urgensinya."

"Ya (Jokowi-Ma'ruf) sebagai calon tidak boleh (menyatakan klaim kemenangan), tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan. Hak kami untuk mengumumkan," tandas Moeldoko.

(TribunWow.com/Nanda/Atri)

 WOW TODAY: