Ferdinand Hutahaean Klarifikasi Kabar Demokrat Tarik Kadernya dari BPN Prabowo, Ungkap Perintah SBY

TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memberikan klarifikasi terkait beredarnya kabar bahwa Partai Demokrat menarik semua kadernya dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Diberitakan TribunWow.com, klarifikasinya itu disampaikan Ferdinand melalui video yang diunggah di akun Twitter @FerdinandHutah2, Jumat (19/4/2019).

Dalam video tersebut, Ferdinand menengaskan bahwa kabar tersebut tidaklah benar.

Ferdinand juga menjelaskan bahwa Partai Demokrat akan tetap berada di koalisi Indonesia Adil Makmur untuk terus mendukung pasangan calon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

• Prabowo-Sandiaga Menang Telak di 14 Provinsi Versi Hitung Cepat Poltracking Indonesia

• Soal Hasil Survei 02 Prabowo Menang Pilpres, Lembaga Survei dan Pengamat Tagih Metodologi dan Data

"Saya ingin mengklarifikasi kesimpang siuran informasi yang beredar dari sejak tadi malam di media sosial kita bahwa partai Demokrat dinyatakan menarik diri dari BPN Koalisi Adil Makmur," kata Ferdinand.

"Saya harus menyatakan bahwa itu tidak benar. Partai Demokrat tetap berada di Koalisi Adil Makmur."

"Saya baru saja berkomunikasi dengan perangkat Ketua Umum di Singapura yang menjelaskan kepada saya bahwa Partai Demokrat akan menuntaskan kompetisi pemilu ini dan mendukung Prabowo-Sandi hingga selesai di jalur hukum yang berlaku di negara kita."

"Jadi kesimpang siuran ini saya klarifikasi. Semoga menjadi jernih dan menjadi jelas bahwa Partai Demokrat tetap berasa di Koalisi Adil Makmur," papar dia.

• Respons Pihak Demokrat soal Rumor SBY Tarik Semua Kadernya dari BPN Prabowo-Sandi

Ferdinand juga tampak memberi keterangan serupa dalam kicauannya itu.

Ferdinand menegaskan bahwa Demokrat akan mendukung Prabowo-Sandi menyelesaikan pemilu sesuai hukum yang berlaku.

"Menjawab kesimpang siuran informasi yang beredar sejak tadi malam, kami jelaskan bahwa PARTAI DEMOKRAT TETAP BERADA DI KOALISI ADIL MAKMUR DAN AKAN MENDUKUNG PRABOWO SANDI SERTA MENYELESAIKAN PEMILU INI SESUAI HUKUM YANG BERLAKU.

@prabowo @sandiuno @hincapandjaitan @SBYudhoyono," tulis Ferdinand.

• Partai Demokrat Sebut Klaim Kemenangan Pilpres Berpotensi Ganggu Ketertiban

Dalam kicauan lain, Ferdinand lantas menyebutkan apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Ferdinand, SBY memerintahkan agar kader Demokrat menarik diri dan tidak ikut bila ada gerakan yang melawan kosntitusi.

Ferdinand menjelaskan bahwa SBY menginginkan kewajiban politik Demokrat di BPN diselesaikan di jalur Hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Ferdinand menegaskan bahwa Demorkat hanya terlibat pada kegiatan resmi BPN dan Prabowo-Sandi saja.

"Perintah SBY adalah agar kader Demkrat menarik diri dan tidak ikut bila ada gerakan inkonstitusional.

SBY ingin menyelesaikan kewajiban politik partai Demokrat di BPN Prabowo Sandi dijalur Hukum yang berlaku.

Selain kegiatan resmi BPN dan Prabowo Sandi, Demokrat tidak terlibat," jelas Ferdinand.

• Jokowi Sebut Kirim Utusan untuk Bertemu Prabowo, Dahnil Anzar: Tidak Benar Adanya

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin.

Dilansir oleh Kompas.com, Jumat (19/4/2019), Amir menyebut kader Demokrat sempat melakukan rapat khusus

Rapat khusus yang diinstruksikan SBY itu membahas konsolidasi dan monitoring pasca-pemilu di Wisma Proklamasi Nomor 41 Kantor DPP Demokrat.

• Viral Foto Polisi dan TNI Tidur di Lantai saat Jaga Kotak Surat Suara, Ini Kata Ustaz Yusuf Mansur

"Kemarin bukan menarik diri, tetapi kan kami ada rapat khusus ya, monitoring khusus di WP41," kata Amir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Amir menegaskan, Partai Demokrat bertekad untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Sehingga, Partai Demokrat lebih mementingkan keutuhan Indonesida daripada kepentingan kelompok.

"Bagi Demokrat NKRI lebih utama daripada partai," jelas Amir.

Pada kesempatan itu, Amir juga memberikan pendapatnya soal pemenang Pilpres 2019.

Menurutnya, lebih baik percaya dengan perhitungan suara asli (real count) yang telah direkapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Real count yang akan di rekapitulasi ya, secara resmi ini sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, saya berpendapat tidak ada yang lebih relevan untuk mendeklarasikan kemenangan kecuali KPU nantinya," tambahnya.

• Hasil Real Count Sementara KPU: Di NTB Prabowo-Sandiaga Unggul Telak, Berbanding Terbalik dengan NTT

Sebelumnya, SBY memang sudah memberikan instruksi kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat.

SBY meminta agar Partai Demokrat terus memantau perkembanga politik setelah Pemilu 2019.

Selain itu, mantan Presiden Republik Indonesia itu berharap agar semua pengurus maupun kader tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Berikut isi surat SBY tersebut:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air. Demokrat

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan. 

• Inilah Isi Surat Lengkap SBY hingga soal Instruksikan Pejabat Partai Sementara Waktu Kembali ke WP41

Partai Demokrat Sebut Klaim Kemenangan Pilpres Berpotensi Ganggu Ketertiban

Sementara itu, Amir Syamsuddin tak mempermasalahkan jika calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 berpegang pada hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga, maupun perhitungan internal.

Akan tetapi, menurut dia, hasil final yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan hasil resmi yang paling menentukan.

"Silakan saja ya, tetapi pada akhirnya hanya KPU yang instansi yang boleh," kata Amir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Amir mengatakan, jika masing-masing capres dan cawapres mengklaim kemenangan, maka akan berpotensi mengganggu ketertiban.

"Kalau masing-masing mengklaim telah membuat rekapitulasi sendiri dan mendeklarasikan sebagai kemenangan, ini ada potensi bahwa akan terjadi gangguan ketertiban," ujar Amir.

Amir mengatakan, sesuai poin pertama instruksi yang diberikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, semua pihak harus meredam potensi gangguan tersebut dan lebih mementingkan ketertiban NKRI dibandingkan kepentingan kelompok.

"Wajib bagi kita bersama-sama untuk meredam potensi seperti itu dan bagi Demokrat kepentingan tertinggi adalah kepentingan negara Republik Indonesia ya," kata dia.

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)

WOW TODAY: