Arti 'People Power' yang Dilontarkan Amien Rais hingga Menimbulkan Polemik di Masyarakat

TRIBUNWOW.COM - Ancaman Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais jika menemukan potensi kecurangan pada hasil pemilu menjadi polemik tersendiri di masyarakat.

Amien Rais menyebutkan akan melakukan people power jika menemukan kecurangan.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK. Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah," ucap Amien Rais di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019), seperti dikutip Tribunnews.com.

"Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," tambah dia.

• Berdebat dengan Komika di Twitter soal People Power, Faldo Maldini: Yaudah, Jangan Dipaksakan

Pernyataan Amien Rais ini lantas menjadi pembahasan di masyarakat.

Banyak juga politisi yang turut memberikan komentar terkait pemaparan Amien Rais itu.

Namun, apakah Anda tahu apa sesungguhnya makna dari people power itu?

Dikutip TribunWow.com dari Wikipedia, people power merupakan istilah politik yang menunjukkan kekuatan masyarakat untuk menjatuhkan setiap gerakan sosial yang otoriter.

Istilah people power ini biasanya dikaitkan dengan peristiwa demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986.

Aksi damai ini berlangsung selama empat hari dan dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila.

Mereka berjuang untuk mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden.

Peristiwa ini juga dikenal sebagai revolusi EDSA.

• Soal Ancaman People Power Amien Rais, Dedek Prayudi: Dengan Segala Hormat, Zaman Anda Sudah Lewat

EDSA sendiri merupakan singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat aksi demonstrasi itu berlangsung.

Presiden Ferdinand Marcos diketahui merupakan Presiden ke-10 Filipina.

Ia menjabat dari 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986.

Marcos adalah presiden Filipina pertama yang terpilih untuk menjabat selama dua masa bakti berturut-turut secara penuh.

Pada tahun 1972, ia mendirikan rezim otoriter yang memperbolehkannya tetap berkuasa hingga rezim tersebut dihapus pada 1981, dengan menggunakan hukum darurat militer sebagai alat untuk menekan oposisi.

Namun, masa pemerintahannya tak kunjung berakhir.

Marcos dilantik kembali pada tahun yang sama untuk menjabat masa bakti selama enam tahun.

Hal ini diwarnai dengan pengaturan politik yang tidak baik, masalah kesehatan, serta pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak militer dan korupsi yang merajalela dalam pemerintahannya.

Pada masa pemerintahannya itu, tepatnya pada 21 Agustus 1983, senator Benigno Aquino, Jr. atau Ninoy dibunuh di Manila International Airport, atau yang sekarang dikenal sebagai Ninoy Aquino International Airport.

Ninoy sebelumnya diasingkan selama tiga tahun di Amerika Serikat karena kerap mengkritik dan mengecam kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos.

Pembunuhan ini membuat masyarakat marah, terutama karena banyak masyarakat yang sudah hilang kepercayaan pada kepemimpinan Marcos.

Terlebih, dari berbagai bukti yang didapat, Presiden Marcos merupakan dalang di balik pembunuhan tersebut.

Istri Ninoy, Corazon Aquino kemudian menjadi figur populer yang menentang rezim Marcos.

Ia terus mengecam dan menuntut keadilan atas penculikan dan pembunuhan terhadap politisi-politisi oposisi.

• Cak Nun Singgung soal Ancaman Amien Rais yang akan Lakukan People Power jika Pemilu Curang

Pada 23 November 1985, Marcos secara mendadak mengumumkan pemilihan presiden akan diadakan lebih cepat setahun dari jadwal.

Pemilihan pun diadakan pada 7 Februari 1986, dengan Corazon sebagai lawan politiknya.

Namun, di pemilu tersebut Marcos lagi-lagi menjadi pemenangnya.

Namun, Pemilu ini ternyata diliputi oleh serangkaian kecurangan.

Bahkan, Gubernur Evelio Javier, seorang pendukung atau sekutu utama Corazon Aquino sampai dibunuh.

Masyarakat semakin marah dan menyerukan tuntutan agar Marcos melepas jabatannya sebagai Presiden.

Akhirnya, jutaan orang dalam gerakan people power atau aksi damai tak berdarah itu menjadi salah satu rangkaian revolusi EDSA yang berhasil menurunkan Ferdinand Marcos dari jabatan Presiden Filipina, tepat pada 25 Februari 1986.

Ferdinand Marcos kemudian melarikan diri bersama keluarga dan sekutunya ke Hawai, Amerika Serikat.

Namun di sana ia dituduh menggelapkan uang negara dan pinjaman dari luar negeri untuk kepentingannya dan kroni-kroninya dan ditetapkan bersalah.

Secara umum, rezim Marcos sama dengan rezim Orde Baru di Indonesia, dengan karakteristik yang hampir sama.

Marcos memiliki visi Bagong Lipunan (Masyarakat baru), di mana doktrinnya adalah "orang miskin dan kaya harus bekerjasama satu sama lain untuk menuju satu tujuan masyarakat dan mencapai kebebasan melalui kesadaran diri".

Karakter rezim ini yang serupa Orde Baru adalah lebih menekankan pembangunan ekonomi negara, yang banyak memanfaatkan pinjaman dari luar negeri. (TribunWow.com/Nanda)

TONTON JUGA