Komentari Dokumen Pemecatan Prabowo, Gerindra: Satu Juta Lembar Kertas seperti Ini Tak Ubah Fakta

TRIBUNWOW.COM - Partai Gerindra kembali angkat bicara terkait isu penculikan 1998 yang menyeret nama ketua umu partainya, Prabowo Subianto.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut tampak dari postingan akun Twitter @Gerindra, Jumat (22/3/2019).

Menurut Gerindra, dokumen-dokumen terkait pemecatan Prabowo yang kini beredar tidak akan mengubah fakta, bahwa Prabowo tidak bersalah.

Seperti yang diunggah oleh netter dengan akun @TheArieAir.

"Retorika politik dan argumentasi hukum seperti apa pun akan membalik fakta sejarah dan sanksi sosial yang menegukuhkan PRABOWO adalah PENCULIK. Pidana point 7," tulisnya.

• Fadli Zon Komentari Lembaga Survei yang Beda Selisih antara Jokowi-Prabowo: Saya Agak Geli Bacanya

Dalam poin tersebut, tertuang bahwa ada ketidakpatuhan.

"7) Telah melakukan tindak pidana:

a) Ketidakpatuhan (Psl.103 KYHPM).

b) Memerintahkan Dan Group-4/Sandha Kopassus dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain (Psl.55 (1) ke 2 jo Psl.333 KHUP) dan penculikan (Psl.55 (1) ke 2 jo Psl.328 KUHP)," bunyi poin 7 kertas yang viral itu.

• TKN Mengaku Tak Pernah Minta Agum Gumelar Bicara soal Prabowo, Politisi Demokrat: Semua Cuci Tangan

Menanggapi dokumen tersebut, Gerindra balik mempertanyakan, kenapa menuntut orang malah lewat media sosial.

Gerindra bahkan turut menyebut nama Purnawirawan TNI Agum Gumelar dalam unggahannya.

Diketahui, Agum Gumelar sempat membuat publik heboh, karena mengungkit pemecatan Prabowo dari institusi TNI.

"Satu juta lembar kertas seperti ini muncul pun tidak akan mengubah fakta bahwa pak Prabowo tidak pernah dibuktikan bersalah di dalam pengadilan.

Nuntut orang bersalah kok di medsos, sana di bawa ke pengadilan. Atau minta pak Jenderal Agum Gumelar lapor ke pengadilan," tulis Gerindra.

• Viral Video Mobil Dinas TNI Bawa Sembako di Acara Relawan Prabowo-Sandi, TNI Buka Suara soal Pelat

Diketahui, Agum Gumelar pernah deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Agum Gumelar bahkan membentuk Relawan Bravo Cijantung, yang berisi anak para purnawirawan TNI.

Diketahui, video pernyataan Agum Gumelar menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik.

Satu di antaranya kemudian diunggah oleh pengguna Facebook Ulin Ni'am Yusron, Minggu (10/3/2019).

Video berdurasi 9 menit ini memperlihatkan Agum Gumelar berbicara mengenai kisahnya saat menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Tahun 1998.

Dilansir oleh bbc.com, selain Agum Gumelar, nama lain yang menjadi anggota DKP yakni Subagyo Hadi Siswoyo, Djamari Chaniago, Fachrul, Yusuf Kartanegara, Arie J. Kumaat, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lalu, Agum juga bercerita soal DKP yang turut memeriksa Letjen Prabowo Subianto di tahun 1998 yang kini menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.

"Anggota DKP tugasnya memeriksa kasus pelanggar HAM, berjalanlah DKP memeriksa satu bulan lebih, memeriksa yang namanya Prabowo Subianto," ujar Agum Gumelar dalam video.

"Dari hasil pemeriksaan mendalam di dapat fakta, bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat."

"Saya di samping anggota DKP, Tim Mawar (berisikan Prabowo) yang melakukan itu anak buah saya semua dong, saya melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan mereka, di luar kerjaan DKP karena dia bekas anak buah saya," tambah Agum Gumelar.

Agum Gumelar lalu mengatakan dirinya mengetahui lokasi tempat pembuangan jasad orang yang diculik tersebut.

"Di sinilah saya tahu matinya orang-orang itu, di mana di buangnya saya tahu betul," sambung Agum Gumelar.

• Perbandingan Hasil Survei Pilpres Terbaru 5 Lembaga: Jokowi-Maruf Vs Prabowo-Sandiaga

Diberitakan bbc.com pada Minggu (10/3/2019), Prabowo sering memberikan jawaban terkait isu penculikan yang dikaitkan dengan dirinya.

Dilansir oleh majalah Panji di tahun 1998, Prabowo mengatakan dirinya memiliki daftar nama aktivis yang dianggap berpotensi menganggu keamanan.

"Tapi bahwa mungkin mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab," kata Prabowo.

Terkait kasus itu, Prabowo juga telah diperiksa oleh tim yang dikenal dengan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisikan jendral-jendral senior.

Setelah melalukan pemeriksaan, DKP memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade juga pernah menceritakan soal isu yang kerap menerpa Prabowo itu.

Andre menjelaskan bahwa sejumlah personel Tim Mawar Kopassus telah usai berurusan dengan Mahkamah Militer.

Saat itu Tim Mawar Kopassus dianggap berada di balik 8 aktivis.

• Pernyataan Agum Gumelar soal Prabowo Buat Ani Yudhoyono Tak Senang, SBY Akhirnya Angkat Bicara

Beberapa dari Tim Mawar telah diadili dan dinyatakan bersalah hingga divonis hukuman penjara.

Beberapa aktivis juga telah dibebaskan dan bahkan satu di antaranya bergabung dengan Partai Gerindra.

"Pak Prabowo sudah mempertanggungjawabkan itu. Dari delapan aktivis itu, beberapa bahkan jadi anggota DPR dari Gerindra. Kalau mereka merasa diculik oleh Pak Prabowo, tidak akan mau bergabung dengan Partai Gerindra, ya kan?" papar Andre.

Sementara jumlah lainnya, Andre meminta untuk ditanyakan pada Wiranto yang saat ini menjabat Menkopolhukam.

"Nah, korban yang lain, tanyakan ke Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto," sambung Andre. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah/Tiffany Marantika)

TONTON JUGA: