Pemilu 2019

Belum Serahkan Laporan Dana Awal Kampanye, 11 Parpol di Daerah Batal Ikut Pemilu 2019

KPU batalkan keikut sertaan 11 parpol di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembatalan dilakukan lantaran belum melaporkan LADK.

Belum Serahkan Laporan Dana Awal Kampanye, 11 Parpol di Daerah Batal Ikut Pemilu 2019
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Gedung KPU Pusat. 

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan keikutsertaan 11 partai politik (parpol) untuk tingkatan provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembatalan keikutsertaan 11 parpol tersebut lantaran mereka belum memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Padahal, LADK harus sudah dilaporkan 14 hari sebelum jadwal kampanye terbuka pada 24 Maret 2019 seperti dikutip dari laman resmi kpu.go.id,  Jumat (22/3/2019).

Dari 11 parpol yang tidak bisa mengikuti pemilu hanya satu parpol di tingkat provinsi yang tidak menyerahkan LADK yaitu Partai Garuda di Provinsi Kalimantan Utara.

Partai tersebut juga tidak menyerahkan LADK di 110 kabupaten, 20 kota di 26 provinsi.

KPU Ajak Generasi Milenial dari Mahasiswa hingga Pelajar SMA Kenali Calon Anggota Legislatif

Sementara itu 10 parpol lain yaitu PKB (6 kab, 3 kota (di 6 provinsi), Partai Berkarya (27 kab, 1 kota (di 11 provinsi), PKS 8 kab, 1 kota (di 6 provinsi), Perindo 2 kab, 2 kota (di 4 provinsi), PPP 19 kab, 1 kota (di 9 provinsi), PSI 43 kab, 6 kota (di 19 provinsi), PAN 5 kab, 2 kota (di 2 provinsi), Hanura 7 kab, 1 kota (di 6 provinsi), PBB 57 kab, 1 kota (di 18 provinsi) serta PKPI 90 kab, 16 kota (di 24 provinsi).

"Ada 5 parpol yang LADK-nya dinyatakan lengkap artinya dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota,” ucap Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Maluku Utara dan Bangka Belitung Masih Kekurangan Surat Suara, Pihak KPUD Tak Tahu Penyebabnya

Peraturan mengenai pembatalan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 334 Ayat 2.

Dalam pasal tersebut diatur kewajiban parpol menyerahkan LADK dan untuk pemilu kali ini tenggat waktu pelaporan yaitu tanggal 10 Maret 2019.

"Hari ini KPU telah melakukan rapat pleno dan berdasarkan laporan yang telah dikirim oleh KPU kab/kota, provinsi maka KPU memverifikasi dan kemudian memutuskan sebagaimana ketentuan pasal 334 ayat 2 yaitu terkait pembatalan parpol sebagai peserta pemilu anggota DPRD provinsi, kab/kota yang tidak menyerahkan LADK," jelas Ketua KPU RI Arief Budiman saat mengawali konfrensi pers di Media Center KPU, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved