Bantah Ada Konglomerat Kendalikan Partainya, Jubir PSI Dedek Prayudi: Kalau yang Menyumbang Ada

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi membantah ada konglomerat di balik partainya.

Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu tampak dari unggahan akun Twitter @Uki23, Rabu (20/3/2019).

Awalnya, netter dengan akun @ChloedanOmer menautkan pernyataan Koordinator Bidang Hukum ICW Donal Fariz di acara Mata Najwa.

Dalam acara tersebut, Donal menyebut bahwa partai baru cenderung dikeluarkan oleh konglomerat.

"Partai-partai baru cenderung dikeluarkan oleh konglomerat. Mereka sudah keluar banyak buat itu. Dan rasanya agenda reformasi sulit dilakukan," kata Donald Fariz, dikutip dari akun Twitter @MataNajwa, Rabu (20/3/2019).

• KPU dan Dukcapil Sepakati Opsi Penggunaan Suket dalam Pemilu 2019, Ini Syaratnya

"Kang @Uki23, tanggapan anda atas statement ini apa? Dibelakang PSI ada konglomerat?," tanya akun @ChloedanOmer.

Dengan tegas, Dedek Prayudi menyatakan bahwa tidak ada konglomerat yang mengendalikan partainya.

Apalagi menitipkan kepentingan lewat PSI.

"Kalau yang dimaksud adalah ada konglomerat yang mengendalikan kami, atau ada konglomerat yang menitipkan kepentingannya melalui @psi_id, jawabannya adalah: TIDAK ADA," tulis Dedek Prayudi.

Dedek Prayudi kemudian memberikan penjelasan, bahwa para konglomerat yang mau menitipkan kepentingan, tentunya tidak ke partai kecil seperti PSI.

"Mari pakai logika bisnis, kalau memang ada konglomerat yang mau menitipkan kepentingannya, ngapain ke partai kecil, partai baru yang investment nya besar, risk nya juga besar.

Kenapa konglomerat itu tidak titipkan kepentingannya ke Partai Besar yang sudah tinggal petik?," sambung Dedek Prayudi.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa ada konglomerat yang menyumbang ke PSI.

Namun, sumbangan itu sesuai dengan mekanisme dan tidak dibedakan.

"Kalau pertanyaannya apakah ada yang menyumbang ke @psi_id, ya ada. Mekanisme kami juga jelas dengan skema politik partisipatif.

Mereka yang menyumbang ke kami, terlepas angka nya berapa, tidak dibedakan.

Skema politik partisipatif memberikan ruang bagi publik untuk menjadi bagian penting partai politik.

Skema yang mirip digunakan juga di AS.

Publik diberi ruang untuk bersuara dan mengawasi kebijakan partai. Skema ini justru menghindarkan @psi_id dari politik oligarki/dinasti," pungkasnya.

• Sebut Jokowi Ngasal karena Sarankan Petani Sawit Tanam Durian, Rizal Ramli Tawarkan Solusi Pengganti

Sementara itu, dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab, Jubir PSI Dini Shanti menyebut bahwa terkait korupsi yang dilakukan oleh elit partai, pihaknya telah mengantisipasi dengan tak mengusung caleg eks koruptor di Pemilu 2019.

Sementara itu, Donal Fariz mengatakan, ada beberapa kelas politik di internal parpol.

"Elite cenderung agak restistance, karena pasca-reformasi, atau stidaknya zaman multi partai di Indonesia, partai baru cenderung dilahirkan oleh konglomerat, dan dia sudah terlanjur keluar uang untuk itu," ujar Donal Fariz.

"Dan pasti agenda reformasi itu sulit dilakukan, sebagai contoh tidak mungkin rasanya secara politik, Prof Hendrawan akan mengusungkan masa jabatan ketum partai itu dua periode."

"Termasuk juga dengan Gerindra, tidak mungkin itu dilakukan, bisa habis dia di partainya, sehingga itu mandek," kata Donal Fariz.

(TribunWow.com)