Pemilu 2019
Sebut Jokowi Perlu Habis-habisan Berantas Hoaks, Rustam Ibrahim: Untuk Amankan Pemilu
Rustam Ibrahim menyebutkan bahwa pemerintah perlu mengamankan jalannya Pemilu 2019 dengan memberantas hoaks atau kabar bohong.
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rustam Ibrahim mengatakan soal perlunya pemerintah mengamankan jalannya Pemilu 2019.
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitternya, @RustamIbrahim, Rabu (20/3/2019).
Rustam Ibrahim menyebutkan bahwa banyaknya hoaks yang beredar dapat mendelegetimasi jalannya pemilu.
• Sudjiwo Tedjo Ajak Tak Golput agar yang Buruk Tak Terpilih, Rustam Ibrahim: Terserah Akal Sehat
Untuk itu dirinya mengatakan supaya pemilu dapat berjalan dengan aman, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu upaya memberantas hoaks yang beredar.
"Yang terjadi bukan defisit legitimasi Pemilu, tapi surplus hoax untuk mendelegitimasi Pemilu.
Untuk mengamankan Pemilu yang demokratis pemerintah @jokowi perlu habis2an memberantas hoax," ungkap Rustam Ibrahim.
• Sebut Kabar Kubu 02 Anti Tahlil adalah Hoaks, Mardani Ali Sera: Keluarga Sandiaga Itu NU
Sementara itu, menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifudin menjelaskan terkait banyaknya modus hoaks menjelang Pemilu 2019.
Hal itu disampaikan Afifudin dalam acara diskusi "Pers LAwan Hoaks Pemilu" pada Jumat (15/3/2019).
Afifudin mengatakan bahwa kabar hoaks banyak disebarkan melalui media yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah itu, dirinya mengungkapkan, melalui media tak terpercaya itu lantas informasi hoaks disebarluaskan di media sosial.
• Maruf Amin Ungkap Kekecewaan soal Hoaks Isu Agama dalam Debat Cawapres, Begini Reaksi Megawati
Lantas Afifudin menegaskan bahwa penyebaran hoaks bisa menurunkan tingkat keprcayaan pemilih kepada lembaga penyelenggara pemilu.
"Tetapi, kalau ini menyebar di media sosial tidak akan selesai," ujar Afifudin.
"Medianya bisa segampang itu dibuang dan tidak bisa lagi di verifikasi," sambungnya.
Kemudian dirinya memberikan contoh modus penyebaran hoaks melalui spanduk di pinggir jalan.
Selain itu, ia juga mencontohkan terkait penyebaran hoaks jumlah WNA pemilik KTP elektronik terbanyak yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berasal dari Tiongkok, seperti dilansir oleh Tribunnews.com, Sabtu (16/3/2019).
(TribunWow.com/Atri)
