Prabowo Bahas PIR dan Sebut Uang Indonesia Banyak di Luar Negeri saat Debat, Cek Datanya di Sini

TRIBUNWOW.COM - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sejumlah hal dalam debat kedua, seperti PIR, uang Indonesia di luar negeri, hingga utang luar negeri.

Hal itu tampak dalam jalannya debat calon presiden (capres) kedua yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019).

Diketahui tema debat capres itu terkait masalah energi, pangan, infrastruktur, lingkungan, dan sumber daya alam.

Berikut ini 4 pernyataan Prabowo dan data yang dihimpun TribunWow.com, Senin (18/2/2019):

• Prabowo Ragukan Laporan yang Sampai di Jokowi: Kenyataanya Tidak Sebagus yang Disampaikan ke Bapak

1. Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

Prabowo mengatakan melalui biofuels dan biodiesel, para petani kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatan mereka yang kini sedang menurun.

"Kita harus konsekuen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, PIR harus dilaksanakan, pola PIR itu harus kita ubah yang 80 persen adalah plasma dan 20 persen inti, tapi mungkin kita harus lebih berani dari Malaysia," papar Prabowo.

"Kita harus tingkatkan plasmanya lebih banyak, sehingga rakyat dapat memiliki hak-hak atas kerja keras mereka dan produk mereka," imbuhnya.

Sementara itu, dilansir melalui Twitter @KompasTV, berdasarkan data di Litbang Kompas, Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013 Bab II Pasal 15 menyebutkan perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B/IUP dengan luas 150 hektar atau lebih, maka berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitarnya.

Luasannya paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B/IUP.

• Pengamat Politik UNJ Sebut Prabowo Kurang Ide dan Terlalu Santai di Debat Kedua Pilpres 2019

2. Utang Komersial Pembangunan Infrastruktur

Prabowo yang merupakan pihak oposisi ini mengatakan bahwa infrastruktur harus berpihak untuk rakyat.

Ia mengungkapkan banyak utang komersial untuk membangun infrastruktur berdampak pada tidak efisiennya infrastruktur itu.

"Saya lihat sekarang banyak kita utang komersial untuk bangun infrastruktur. Ini nanti juga akan berdampak kepada efisiensi daripada infrastruktur tersebut," papar Prabowo.

"Bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil atau memindahkan kehidupan mereka," sambungnya.

Menurut data yang dilansir Twitter, @KompasTV berdasarkan data APBN 2019 dari kementerian keuangan, memaparkan anggaran pembangunan infrastruktur dari tahun 2014 hingga 2019.

Tahun 2014 sebanyak Rp157,4 triliun.

Tahun 2015 sebanyak Rp256,1 triliun.

Tahun 2016 sebanyak Rp26,9 1 triliun.

Tahun 2017 sebanyak Rp379,1 triliun.

Tahun 2018 sebanyak Rp410,4 triliun.

Tahun 2019 sebanyak Rp415 triliun.

• 7 Kesalahan Data Jokowi dalam Debat Capres, Mulai Kebakaran Lahan hingga Impor

3. Pertumbuhan Penduduk

Mulanya Jokowi menyatakan bahwa pemerintahannya telah mendampingi para petani supaya tanah yang sudah diberikan bisa menjadi produktif.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa pihaknya juga telah membagikan lima juta sertifikat tanah kepada rakyat bawah.

"Untuk apa ini sebetulnya, agar mereka memiliki hak hukum atas tanah yang mereka miliki, hak hukumnya jelas yaitu lewat sertifikat tadi," papar Prabowo.

Menanggapi hal itu Prabowo mengungkapkan bahwa tanah tidak tumbuh sedangkan masyarakat terus tumbuh pada tiap tahunnya sebesar 3,5 juta jiwa.

"Kami punya pandangan strategis yang berbeda yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahannya menarik dan populer untuk satu dua generasi, tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah, tiap tahun kurang lebih 3,5 juta," papar Prabowo.

"Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi dua belas juta, dua puluh juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi," sambungnya.

Sementara itu dikutip dari TribunJateng pada Rabu (2/8/2017), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra menyatakan dalam satu tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 4 juta jiwa pada tahun 2016-2017.

• Dede Budhyarto Buktikan dengan Video saat Gerindra Tanya soal Kebenaran Presiden Keluar Malam

4. Uang Indonesia di Luar Negeri

Prabowo mengungkapkan bahwa menteri dalam pemerintahan Jokowi sendiri mengakui banyak uang Indonesia yang ada diluar negeri.

"Ini masalah bangsa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia menteri bapak (Jokowi) sendiri mengatakan bahwa ada sebelas ribu empat ratus triliun uang Indonesia di luar negeri di seluruh bank di Indonesia uangnya hanya Rp 5.465 triliun berarti lebih banyak uang kita di luar daripada di Indonesia," jelas Prabowo.

"Nah kalau kita tidak hati hati dengan antusiasme untuk internet e-commerce e-ini e-itu saya khawatir ini juga bisa apa mempercepat arus larinya uang keluar negeri ini," tegas Prabowo.

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Selasa (6/12/2016) Jokowi mengungkapkan kurang lebih Rp11.000 triliun uang milik masyarakat dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri.

"Kalau ada yamg ngomong enggak percaya, saya buka datanya sekarang. Kalau diperbolehkan, tapi karena tidak diperbolehkan. Yang tahu saya, Menkeu, Dirjen Pajak, itu aturan mainnya," kata Jokowi saat berbicara dalam acara sosialisasi "tax amnesty" di Balikpapan, Senin (5/12/2016).

Presiden Jokowi menjelaskan, uang yang disimpan di luar negeri sangat besar, sedangkan APBN hanya sekitar Rp 2.000 triliun.

"Ini ada Rp11.000 triliun, bayangkan. Ngapain kita harus narik uang negara lain, uang kita sendiri ada. Hanya mau atau tidak mau uang itu kita bawa ke dalam. Tapi memang syarat-syarat harus kita punyai agar yang memiliki uang merasa nyaman membawa uangnya masuk," papar Jokowi.

(TribunWow.com)